Ekonomi Aceh Triwulan I 2026 Bergerak Pulih Pascabencana, Namun Masih Rentan

TINJAUAN.ID | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,09 persen pada Triwulan I 2026 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini menunjukkan tren pemulihan, mengingat ekonomi Aceh sempat mengalami kontraksi 1,61 persen pada Triwulan IV 2025, salah satu periode tersulit dalam beberapa tahun terakhir.

Meski tumbuh positif, angka pertumbuhan tersebut perlu dibaca secara lebih cermat. Pertumbuhan 4,09 persen itu dihitung dengan membandingkan kondisi Q1-2026 terhadap Q1-2025, periode di mana ekonomi Aceh memang sedang dalam tekanan, salah satunya akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh.

Ketika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya secara langsung, gambaran yang muncul berbeda. Ekonomi Aceh masih menyusut 0,61 persen dibanding Q4-2025. Dengan kata lain, pemulihan memang terjadi, tetapi belum sepenuhnya menguat.

Total nilai ekonomi Aceh pada periode ini tercatat sebesar Rp 66,39 triliun berdasarkan harga berlaku, sementara kontribusi Aceh terhadap PDRB Sumatera sedikit turun dari 4,90 persen menjadi 4,88 persen.

Pemulihan yang ada saat ini lebih tepat disebut sebagai awal kebangkitan, bukan bukti bahwa ekonomi Aceh sudah kembali sehat sepenuhnya. Dibutuhkan konsistensi pertumbuhan setidaknya dua hingga tiga triwulan ke depan sebelum kita bisa menyebutnya sebagai pemulihan yang solid.

Sektor Unggulan Tumbuh Pesat, Sementara Pertanian dan Tambang Masih Tertekan

Di balik angka rata-rata yang terlihat positif, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok antarsektor. Beberapa sektor tumbuh sangat tinggi, sementara sektor-sektor yang justru paling banyak menopang kehidupan masyarakat Aceh masih berjuang keras.

Sektor jasa keuangan dan asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 17,96 persen. Konstruksi berada di posisi kedua dengan pertumbuhan 15,95 persen, sebagian besar didorong oleh proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana yang mulai berjalan.

Sektor akomodasi dan makan minum turut tumbuh 13,54 persen, dipengaruhi oleh momentum Ramadan dan Idul Fitri sekaligus berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengaktifkan lebih dari 650 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Aceh.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah bahkan tumbuh 26,12 persen secara tahunan. Inimencerminkan realisasi belanja yang cukup agresif di awal tahun.

Namun di sisi lain, dua sektor yang sangat penting bagi Aceh justru mencatat angka negatif. Sektor pertambangan dan penggalian terkontraksi 9,05 persen. Kondisi ini berpotensi menekan nilai ekspor dan memperlemah neraca perdagangan daerah.

Yang lebih perlu diwaspadai adalah sektor pertanian yang menguasai 31,70 persen dari seluruh struktur ekonomi Aceh. Secara kuartalan, sektor ini masih terkontraksi 10,30 persen.

Angka itu menunjukkan bahwa dampak bencana terhadap lahan pertanian dan rantai produksi pangan belum pulih secara optimal. Selama sektor pertanian belum bangkit, pemulihan ekonomi Aceh secara keseluruhan belum berlangsung dengan kokoh.

Langkah Mendesak Pulihkan Pertanian dan Kurangi Ketergantungan pada Belanja Pemerintah

Melihat data secara keseluruhan, ekonomi Aceh ibarat baru keluar dari masa kritis. Kondisinya sudah membaik, tetapi belum cukup kuat untuk berdiri sendiri tanpa penyangga.

Penyangga utama saat ini adalah belanja pemerintah dan proyek konstruksi yang bersifat sementara. Keduanya tidak bisa diandalkan sebagai motor pertumbuhan jangka panjang.

Prioritas pertama yang paling mendesak adalah mempercepat pemulihan sektor pertanian. Dengan kontribusi terbesar dalam struktur PDRB dan daya serap tenaga kerja yang luas, sektor ini adalah kunci.

Jika pertanian terus tertekan, dampaknya akan terasa langsung pada pendapatan rumah tangga masyarakat di lapisan kelas sosial paling bawah di Aceh.

Pemerintah daerah perlu memastikan program rehabilitasi lahan, distribusi bibit, dan akses pembiayaan bagi petani berjalan tepat waktu sebelum musim tanam berikutnya.

Kedua, kontraksi di sektor pertambangan perlu menjadi bahan evaluasi serius. Aceh tidak bisa terus bergantung pada komoditas ekstraktif sebagai sumber ekspor utama.

Diversifikasi ke sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya lokal perlu didorong lebih konkret.

Ketiga, lonjakan konsumsi pemerintah sebesar 26,12 persen secara tahunan memang tampak positif, tetapi angka ini turun drastis 28,59 persen secara kuartalan. Ini pola klasik belanja akhir tahun yang tidak mencerminkan kinerja fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Ke depan, belanja pemerintah perlu diarahkan lebih strategis. Bukan hanya besar, tetapi tepat sasaran pada sektor-sektor produktif yang mendorong pertumbuhan dari dalam.

Ekonomi Aceh memiliki modal untuk bangkit. Pertumbuhan 4,09 persen adalah sinyal positif bahwa momentum pemulihan sudah berlangsung. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang konsisten untuk memastikan pertumbuhan terus berlangsung, khususnya di sektor-sektor krusial.

Tim redaksi Tinjauan.id