TINJAUAN.ID — Dua puluh delapan tahun lalu, Indonesia berlutut di hadapan IMF, menandatangani pakta bailout senilai $43 miliar di bawah tatapan dingin Direktur IMF Michel Camdessus — sebuah momen yang mengabadikan kehinaan ekonomi Indonesia dalam satu jepretan kamera yang tersebar ke seluruh dunia. Kini, giliran Indonesia yang menolak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah mendapat tawaran pinjaman dari IMF dan Bank Dunia senilai $20 miliar hingga $30 miliar, yang muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah. Tawaran itu ia tolak dengan tenang di Washington D.C. pekan lalu.
“Saya bilang sama dia, sekarang saya belum butuh, karena saya sendiri punya persediaan hampir $25 miliar untuk negara kita sendiri, jadi aman,” kata Purbaya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Selasa (21/4/2026) seperti dilansir Kompas.com.
Penolakan itu disambut raut kurang senang dari pimpinan kedua lembaga. “Mukanya asem karena enggak jadi minjemin, enggak dapat bunga,” ujarnya.
Pembalikan peran ini bukan sekadar statistik fiskal. Ini adalah pernyataan simbolis dari negara yang mengalami luka paling dalam oleh krisis moneter 1997-1998 — ketika rupiah anjlok 85 persen, ekonomi terjun ke kontraksi 13,7 persen, dan rezim Orde Baru Soeharto runtuh bersama nilai tukarnya. Untuk memahami betapa jauhnya jarak yang telah ditempuh Indonesia, kita perlu kembali ke titik nol di Juli 1997.
Ketika Thailand Menjadi Tsunami Asia
Pada 2 Juli 1997, pemerintah Thailand melepas baht terhadap dolar Amerika. Tidak ada yang menduga langkah teknis dari sebuah ekonomi kecil itu akan merobohkan keajaiban ekonomi terbesar di kawasan dalam tempo kurang dari setahun.
Radelet dan Sachs (1998) dalam makalah landmark mereka di Brookings Papers on Economic Activity mengklasifikasikan ini bukan semata-mata krisis fundamental, melainkan “financial panic” .
Kombinasi mematikannya adalah tiga kerentanan struktural yang saling memperkuat: defisit transaksi berjalan yang dibiayai hot money jangka pendek, rezim nilai tukar semi-fixed yang menciptakan moral hazard, dan sektor perbankan yang over-leveraged tanpa pengawasan prudensial memadai.
Contagion menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan para ekonom. Filipina, Malaysia, dan Indonesia terkena tekanan spekulatif dalam minggu-minggu berikutnya. Net equity investment di lima negara Asia — yang berjumlah $12,2 miliar pada 1994, berbalik menjadi arus keluar masif.
Yang membuat kasus Indonesia unik dan paling tragis adalah kontrasnya yang tajam dengan kondisi pra-krisis. Sebelum krisis, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tinggi, defisit anggaran kecil di kisaran -0,9 persen dari GDP, dan defisit transaksi berjalan berada di kisaran 2–4 persen dari GDP — yang terbilang normal untuk masa itu. Inflasi rendah, surplus perdagangan lebih dari $900 juta, dan cadangan devisa melampaui $20 miliar.
Namun di balik kemilau makroekonomi itu tersembunyi bom waktu. Korporasi swasta Indonesia berutang sekitar $74 miliar dari luar negeri — sebagian besar bertenor pendek dan tidak di-hedge terhadap risiko nilai tukar.
Loan-to-deposit ratio perbankan melampaui 100 persen pada 1997, dan rasio NPL (non-performing loans) terhadap total kredit mencapai 27 persen pada September 1997. Kerentanan sektor perbankan Indonesia ini diremehkan oleh IMF maupun pembuat kebijakan.
Merosotnya Nilai Tukar Rupiah dan Jatuhnya Soeharto
Pada 8 Juli 1997, rupiah mulai mendapat tekanan. Pemerintah Soeharto berusaha lmempertahankan managed float — menjual cadangan devisa untuk menopang kurs.
Hasilnya kontraproduktif. Cadangan terkuras, rupiah tetap ambruk. Pada Agustus 1997, cadangan devisa dilepas sepenuhnya. Dari 1 Juli 1997 hingga titik nadinya pada Juni 1998, rupiah jatuh 85 persen terhadap dolar — jauh lebih dalam dari baht Thailand (56 persen), won Korea (55 persen), dan ringgit Malaysia (48 persen).
November 1997 menjadi titik puncak krisis. Atas saran IMF, pemerintah menutup 16 bank swasta. Keputusan yang dirancang untuk mengembalikan kepercayaan ini justru memicu kepanikan massal. Penutupan 16 bank tanpa mempertimbangkan dampak keseluruhan sistem adalah kebijakan yang mengerikan.
Penutupan ini memicu bank run, memaksa Bank Indonesia menerbitkan likuiditas darurat yang menyebabkan hilangnya kontrol moneter, yang pada gilirannya memperburuk kejatuhan rupiah.
Antara Desember 1996 dan Januari 1998, rupiah anjlok dari Rp 2.400 per dolar menjadi Rp 16.000 per dolar. Indeks harga pangan naik di Januari 1998 sebesar yang biasanya terjadi dalam enam bulan sebelumnya. Indonesia terancam krisis pangan di tengah krisis finansial.
Pada Januari 1998, Direktur IMF Michel Camdessus terbang ke Jakarta. Suharto dengan enggan menyetujui paket reformasi struktural IMF yang lebih luas dalam pertukaran likuiditas $43 miliar. Namun rupiah tetap jatuh ke seperenam nilai pra-krisnya, dan desas-desus serta kepanikan mendorong warga berbondong-bondong memborong kebutuhan pokok.
Foto ikonik Camdessus berdiri dengan tangan terlipat di dada di belakang Soeharto yang menunduk menandatangani dokumen beredar ke seluruh dunia, melukai harga diri nasional secara mendalam.
Suku bunga kemudian dinaikkan hingga 70 persen per tahun — keputusan yang secara teoritis benar dalam buku teks, tetapi menjadi bencana dalam konteks realitas ekonomi Indonesia.
Joseph Stiglitz (2002) dalam Globalization and Its Discontents mengkritik keras pendekatan ini. Dengan NPL yang sudah setinggi itu, menaikkan suku bunga hanya memicu gelombang kebangkrutan korporasi, memperburuk kredit macet, dan mencekik perekonomian riil.
Pertumbuhan Indonesia yang rata-rata 7 persen per tahun terjun bebas ke proyeksi minus 15 persen untuk 1998. Nilai rupiah hanya 25 persen dari nilainya di Juni 1997, dengan inflasi tahunan 80 persen dan seperlima angkatan kerja menganggur. Sekitar 100 juta orang — setengah populasi Indonesia saat itu — terlempar ke bawah garis kemiskinan.
Krisis ekonomi bertemu krisis politik. Pemerintah menaikkan harga BBM 70 persen pada Mei 1998 sesuai mandat IMF, memicu demonstrasi yang meluas dari Medan ke Jakarta. Dengan sekitar 10.000 mahasiswa berdemonstrasi di Universitas Trisakti, aparat membuka tembakan dan menewaskan empat mahasiswa. Jakarta meledak dalam kerusuhan berdarah. Pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Era Reformasi dimulai.
Malaysia Memilih Jalan yang Berbeda
Di negara tetangga, kisah berjalan dengan cara yang berbeda dan hasilnya menimbulkan debat akademik yang berlangsung hingga hari ini.
Malaysia memiliki fondasi perbankan yang lebih sehat memasuki krisis. Rasio NPL lebih rendah, regulasi pinjaman luar negeri korporasi yang lebih ketat, dan pengalaman dari krisis perbankan domestik akhir 1980-an. Ringgit terdepresiasi 48 persen, tetapi jauh dari keruntuhan rupiah. Namun pada pertengahan 1998, ekonomi Malaysia tetap masuk resesi dalam.
Pada 1 September 1998, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengejutkan pasar keuangan dengan memberlakukan serangkaian langkah kontrol modal — bertentangan dengan saran bank sentral Malaysia dan berbeda dari pendekatan yang diambil Korea, Indonesia, dan Thailand. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Anwar Ibrahim, yang lebih condong ke resep IMF, dipecat keesokan harinya.
Paket kebijakan Mahathir mencakup empat langkah utama: mematok ringgit di level 3,80 RM per dolar; menutup pasar offshore ringgit di Singapura yang menjadi basis spekulan; mewajibkan investor asing menahan modal di Malaysia minimal satu tahun; dan memangkas suku bunga untuk mendorong pemulihan domestik.
Malaysia memberlakukan kontrol modal karena menilai bahwa mengadopsi formula IMF — menaikkan suku bunga dan membekukan kredit — hanya akan memperburuk dan memperpanjang dampak krisis.
Langkah ini didukung oleh Paul Krugman, yang berargumen bahwa kontrol modal memungkinkan otoritas Malaysia memangkas suku bunga tanpa risiko ringgit kembali kolaps. Namun ia juga dikecam keras oleh komunitas keuangan internasional.
Hasilnya, Malaysia pulih lebih kuat pada 1999 dan 2000 dibandingkan Thailand dan Indonesia, keduanya tunduk pada program IMF yang berat. Namun pemulihan Malaysia sebesar 6,3 persen tetap di bawah 10,7 persen yang dicapai Korea Selatan yang justru mematuhi IMF.
Debat akademiknya kompleks. Kaplan dan Rodrik (2002) berargumen pemulihan Malaysia lebih baik dari yang seharusnya terjadi tanpa kontrol modal. Tetapi Johnson dan Mitton (2003) menemukan dari data pasar saham bahwa kontrol modal secara tidak proporsional menguntungkan perusahaan-perusahaan yang terhubung dengan Mahathir.
Pemecatan Wakil PM dan penerapan kontrol modal pada September 1998 terutama menguntungkan perusahaan-perusahaan dengan ikatan kuat dengan PM Mahathir, menyumbang sekitar 32 persen dari estimasi kenaikan nilai pasar $5 miliar selama September 1998. Kontrol modal, dengan kata lain, juga menyediakan layar bagi kroniisme.
Perbandingan keduanya merangkum dilema klasik kebijakan krisis: Indonesia mengikuti ortodoksi IMF dan mendapat resep yang salah diagnosis untuk kondisinya. Malaysia menolak ortodoksi dan berhasil secara makroekonomi — tetapi dengan biaya distribusional yang tidak merata.
Apa yang Membedakan Indonesia Hari Ini?
Kembali ke Washington D.C., April 2026. IMF memuji Indonesia sebagai salah satu bright spot dalam perekonomian global, mengapresiasi kredibilitas kebijakan dan konsistensi Jakarta dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Rating kredit Indonesia dipertahankan di BBB oleh S&P.
Kemampuan Purbaya untuk menolak tawaran itu bukan retorika. Ia berdiri di atas 28 tahun reformasi finansial yang menyakitkan pascakrisis moneter 1998.
Rasio NPL yang melampaui 50 persen pada puncak krisis 1998 berhasil ditekan ke bawah 4 persen. Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan kini sekitar 17 persen. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berfungsi efektif — berbeda dari 1997 saat tidak ada jaring pengaman deposito yang kredibel. Sistem nilai tukar floating terkelola dengan cadangan devisa substansial menggantikan rezim crawling peg yang mendorong pinjaman tanpa hedging. Dan pada 2006, Indonesia melunasi utang IMF lebih awal dari jadwal — sebuah proklamasi kemandirian fiskal yang kini terbukti.
Namun kewaspadaan tetap diperlukan. Ketidakpastian geopolitik yang menjadi latar penolakan pinjaman hari ini — konflik di Timur Tengah, tekanan harga energi global, volatilitas kurs — adalah variabel yang perlu dipertimbangkan.
Purbaya mengakui adanya perdebatan dengan IMF dan Bank Dunia soal cara Indonesia mengatasi kenaikan harga minyak di tengah dinamika geopolitik global, termasuk pertanyaan bagaimana menutup defisit saat subsidi naik. Kepercayaan diri boleh ada, tetapi tanpa pengawasan yang terus-menerus, sejarah memiliki cara untuk berulang.
Pelajaran dari Sejarah
Dari perbandingan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi krisis 1997-1998 — dan kini melihat posisi Indonesia di 2026 — ada beberapa pelajaran struktural yang bertahan melampaui zamannya.
Tidak ada resep universal untuk krisis. Indonesia dan Malaysia menghadapi guncangan dari sumber yang sama, tetapi kondisi perbankan, struktur utang, dan kapasitas institusional mereka berbeda. Resep yang sama menghasilkan hasil yang berbeda. Ini adalah argumen inti Dani Rodrik (2006) tentang perlunya policy space bagi negara berkembang — ruang untuk merespons guncangan dengan instrumen yang sesuai konteks domestik, bukan sekadar mengikuti cara tunggal.
Kemandirian kebijakan harus dibangun di atas fondasi, bukan retorika. Malaysia bisa menolak IMF karena memiliki perbankan yang lebih sehat dan kapasitas teknis. Indonesia kini bisa menolak IMF bukan karena nasionalisme ekonomi, melainkan karena dua dekade lebih reformasi institusional yang membangun cadangan, disiplin fiskal, dan arsitektur keuangan yang jauh lebih tangguh.
Krisis besar seringkali melahirkan reformasi yang tidak mungkin terjadi dalam kondisi normal. Tanpa krisis 1998, tidak ada jaminan Indonesia akan memiliki LPS, OJK, undang-undang kepailitan modern, atau sistem perbankan yang direformasi secara menyeluruh. Dari sejarah yang paling pahit lahir institusi yang hari ini memungkinkan seorang menteri keuangan untuk berkata “tidak, terima kasih” kepada IMF.
Ada sesuatu yang secara simbolis kuat dalam berita minggu ini. Bukan pada angka fiskal yang dikutip Purbaya. Bukan pula pada ekspresi masam pimpinan IMF yang tidak jadi meminjamkan uang. Melainkan pada fakta bahwa negeri yang pernah ditundukkan oleh krisis terbesar dalam sejarahnya kini berdiri cukup kuat untuk menolak institusi yang dua dekade lalu nyaris menentukan setiap aspek kebijakan ekonomi domestiknya.
Kebijakan ekonomi Indonesia saat ini sudah selayaknya bercermin dari krisis moneter 1998 di masa lalu.
Discussion about this post