Dalam menimbang pemberitaan The Economist mengenai Indonesia dan pemerintahan Presiden Prabowo, kami mencoba menganalisis secara adil dan berimbang dalam melihat pernyataan dan respons yang ada.
TINJAUAN.ID | Pada 14 Mei 2026, The Economist menerbitkan dua artikel besar sekaligus yang sama-sama mengulas tentang Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto.
Dua liputan tersebut berjudul “Indonesia’s President Is Jeopardising the Economy and Democracy” dan “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path.” Subjudulnya tidak kalah keras: “Prabowo Subianto is too spendthrift and too authoritarian.”
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung merespons dan menolak penilaian tersebut. Perdebatan pun meluas ke ruang publik dalam negeri.
Melalui artikel ini, kami tidak bertujuan menghakimi siapa yang benar atau salah. Tujuannya adalah memetakan apa yang dikritik? seberapa kuat dasarnya? bagaimana pemerintah merespons? dan di mana masing-masing pihak menyisakan celah argumentasi?
Lima Poin Kritik The Economist untuk Indonesia dan Prabowo
The Economist membangun argumennya di atas lima gugatan utama terhadap pemerintahan Prabowo.
Pertama, belanja negara yang terlalu besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang dianggap membebani fiskal tanpa kepastian hasil yang terukur. Majalah itu memperingatkan bahwa pemerintah mungkin akan menghadapi pilihan sulit dengan memangkas subsidi, memperlebar defisit, atau mengorbankan program lain.
Kedua, majalah tersebut menyorot masalah disiplin fiskal. The Economist menyebut Indonesia telah meninggalkan tradisi disiplin anggaran yang dibangun lebih dari dua dekade, termasuk sinyal yang dikirim melalui pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa.
Ketiga, liputan tersebut turut menyorot meningkatnya peran negara dalam ekonomi. Pembentukan Danantara sebagai badan investasi negara dengan kewenangan besar dinilai mempersempit ruang swasta dan mengurangi transparansi pengelolaan aset publik.
Keempat, dalam pemerintahan, turut diangkat soal militer yang masuk ke ranah sipil. Pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan dan revisi regulasi yang membuka posisi sipil bagi personel militer aktif dinilai sebagai kemunduran dari prinsip supremasi sipil pasca reformasi.
Kelima, terkait isu demokrasi, The Economist melihat melemahnya oposisi dan masyarakat sipil. Dijelaskan bahwa ruang bagi perbedaan pendapat menyempit, oposisi parlemen terpinggirkan, dan masyarakat sipil terintimidasi. Mereka juga menyoroti wacana penghapusan pilkada langsung sebagai tanda konsolidasi kekuasaan eksekutif.
Respons Pemerintah Indonesia
Jakarta merespons dengan cepat, terutama dari sisi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap sehat dan terkendali.
Defisit anggaran tahun 2025 tercatat 2,8–2,95 persen dari PDB, masih di bawah batas maksimal 3 pereen yang ditetapkan undang-undang. “Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Jadi tidak ada masalah,” kata Purbaya.
Ia juga menantang balik dengan perbandingan global, “Jika The Economist melihat kebijakan fiskal kita kacau, maka lihat negara-negara di Eropa. Berapa defisit dan rasio utang mereka? Banyak yang mendekati 100 persen dari PDB.”
Menurut Purbaya, Indonesia seharusnya mendapat apresiasi, bukan sentimen negatif, mengingat kondisi makroekonomi yang masih lebih baik dari banyak negara maju. Rasio utang terhadap PDB bahkan sedikit mereda ke 29,5 persen pada kuartal pertama 2026.
Pemerintah juga berargumen bahwa program MBG bukan sebagai pemborosan, melainkan sebagai investasi sosial jangka panjang yang menyentuh lebih dari 60 juta penerima. Mulai dari anak sekolah, ibu hamil, dan balita, dengan tujuan memutus rantai malnutrisi yang selama ini menghambat kualitas sumber daya manusia.
Menimbang Argumen Kedua Pihak
Kami mencoba menimbang dengan adil terkait perkara ini, di beberapa hal, The Economist punya pijakan data dan argumentasi yang kuat.
Data tentang tekanan fiskal bukan dibuat-buat. Capital outflow atau arus modal keluar dari Indonesia sebesar 6 miliar dolar AS, pelemahan rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar, dan defisit yang semakin mendekati batas 3 persen adalah fakta yang juga dicatat oleh lembaga riset dalam negeri seperti LPEM FEB UI.
Kekhawatiran tentang peran militer dan penyempitan ruang masyarakat sipil juga bukan narasi asing semata, banyak akademisi dan organisasi dalam negeri sudah mengangkat isu ini sebelum The Economist mengulasnya.
Beberapa Argumen The Economist Perlu dipertanyakan
Pertama, majalah ini secara ideologis berkomitmen pada mazhab ekonomi liberal, ini dilihat dari identitas editorial yang tidak tersembunyi.
Konsekuensinya, setiap program yang memperbesar peran negara hampir secara otomatis dibaca sebagai risiko, bukan pilihan kebijakan yang sah. Pertanyaan tentang nilai jangka panjang investasi gizi bagi generasi mendatang tidak muncul dalam framing mereka.
Kedua, artikel ini tampak membaca Indonesia dengan kerangka pasca reformasi 1998 tanpa cukup mempertimbangkan bahwa lanskap geopolitik dan ekonomi global 2026 sudah sangat berbeda. Termasuk bagaimana banyak negara berkembang sedang meninjau ulang model pembangunannya di tengah persaingan kekuatan besar.
Bagian Respons Pemerintah yang Menyisakan Celah
Argumen komparatif Purbaya bahwa defisit Eropa jauh lebih besar dari Indonesia adalah perbandingan yang tidak sepenuhnya sebanding. Negara-negara Eropa beroperasi dalam konteks kelembagaan, pasar modal, dan kapasitas fiskal yang berbeda.
Lebih penting untuk digarisbawahi dalam melihat Indonesia adalah pertanyaan tentang trajektori. Ke mana arah defisit dan utang Indonesia jika program-program besar terus berjalan tanpa sumber pendanaan baru yang signifikan?
Pertanyaan tentang mekanisme pengawasan Danantara, keberlanjutan fiskal MBG dalam jangka menengah, dan ruang bagi oposisi yang bermartabat juga belum mendapat jawaban yang cukup konkret dari pemerintah.
Pemerintah Indonesia, dalam merespons hal ini terlalu berfokus pada pembelaan angka-angka fiskal dan kurang menawarkan narasi alternatif yang meyakinkan tentang bagaimana risiko-risiko yang diidentifikasi akan dikelola ke depan.
Kekhawatiran yang menjadi bahan dalam publikasi The Economist ini bsebenarnya sudah lama beredar di dalam diskursus publik Indonesia sendiri. Mulai dari jurnal akademik, laporan LSM, hingga pemberitaan media lokal.
Fakta bahwa perhatian internasional baru terpicu setelah media asing yang menulis mencerminkan sesuatu tentang kondisi ruang publik dalam negeri kita yang layak dipikirkan lebih serius.
Perdebatan tentang liputan The Economist ini pada akhirnya bisa disebut produktif hanya jika mendorong kita melampaui dua posisi yang sama-sama mudah: menerimanya sebagai vonis final, atau menolaknya sebagai intervensi asing.
Kritik dari luar, bahkan yang bias sekalipun, bisa menjadi daya dorong yang produktif jika disambut dengan sikap yang membedakan mana yang substansial untuk dijawab dengan kebijakan, dan mana yang perlu direspons dengan argumen.
Tim redaksi Tinjauan.id
Discussion about this post