JAKARTA – Ketua Umum Mahasiswa Pemuda Serantau yang juga mahasiswa pascasarjana Universitas Trisakti, Rifqi Maulana, mengapresiasi langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution terkait perkara dugaan penyadapan ilegal.
Namun, menurut Rifqi, keputusan tersebut tidak boleh menjadi akhir dari pengungkapan perkara. Justru, pemecatan itu harus menjadi pintu masuk untuk membongkar seluruh rangkaian dugaan penyalahgunaan kewenangan, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Pertama, kami mengapresiasi langkah Polri menjatuhkan sanksi tegas. Ini menunjukkan bahwa pelanggaran di internal institusi tidak boleh dibiarkan. Tetapi kami mengingatkan, jangan berhenti pada pemecatan Ahrie Sonta. Masih ada pertanyaan besar yang harus dijawab melalui proses hukum,” ujar Rifqi.
Baginya, persoalan dugaan penyadapan ilegal bukan perkara sederhana. Ini menyangkut penggunaan perangkat teknologi negara, batas kewenangan aparat, serta perlindungan hak privasi masyarakat.
Jika perangkat kepolisian digunakan di luar prosedur dan tanpa dasar hukum yang sah, persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui mekanisme etik. Penegak hukum perlu memastikan apakah terdapat unsur pidana dan siapa saja yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban.
Rifqi menilai, penyidik perlu menelusuri seluruh mekanisme penggunaan perangkat penyadapan, mulai dari pemberian akses, pihak yang mengoperasikan, dasar perintah, rekam aktivitas digital, hingga kemungkinan pihak yang menerima hasil penyadapan.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya diarahkan kepada pelaksana teknis apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain.
“Jangan hanya berhenti pada satu nama. Telusuri siapa yang memberikan akses, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengetahui, dan siapa yang menerima informasi apabila memang ada. Semua harus dibuka berdasarkan bukti. Jangan ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti terlibat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan tidak boleh menjadi alasan seseorang terbebas dari pemeriksaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi seluruh pihak.
Lebih jauh, Rifqi memandang penanganan perkara ini sebagai ujian bagi komitmen reformasi kepolisian. Keberanian menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar harus diikuti pembenahan sistem pengawasan internal.
Menurutnya, institusi kepolisian membutuhkan sistem pengendalian teknologi yang ketat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
Ia mendorong Polri mengusut perkara secara profesional dan terbuka, serta meminta Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
“Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan menutupi persoalan. Kepercayaan lahir ketika institusi berani mengoreksi dirinya sendiri. Kami mendukung Polri yang profesional dan bersih, tetapi setiap penyalahgunaan kewenangan harus ditindak tanpa pandang bulu,” katanya.
Rifqi menegaskan, apresiasi terhadap langkah Polri tidak berarti menghentikan fungsi kontrol masyarakat. Dukungan terhadap institusi penegak hukum justru harus berjalan beriringan dengan kritik dan pengawasan.
“Jangan salah memahami kritik sebagai bentuk perlawanan terhadap institusi. Kami ingin Polri semakin kuat, profesional, dan dipercaya masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus dituntaskan sampai seluruh fakta terungkap,” tutupnya.[]
Discussion about this post