JEPANG – Memperkuat kualitas kebijakan pembangunan daerah membutuhkan keberanian untuk belajar, membandingkan, dan mengadaptasi praktik terbaik dari berbagai negara. Semangat tersebut menjadi bagian penting dari kunjungan Study Visit on Program Review delegasi Indonesia ke Jepang pada 8–14 November 2026.
Dipimpin Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., Kepala Pusat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, delegasi Indonesia mendalami berbagai inovasi Jepang dalam membangun ketahanan pangan, memperkuat koperasi, mengembangkan pertanian kolektif, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan.
“Kunjungan ini menjadi ruang pembelajaran strategis untuk melihat bagaimana kebijakan publik dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Fahsul.
Salah satu agenda penting berlangsung di Tawaramoto City, Prefektur Nara. Delegasi mempelajari model pertanian kolektif yang tumbuh dari inisiatif masyarakat desa. Menariknya, sebanyak 64 dari 66 rumah tangga di desa tersebut bergabung dalam koperasi untuk mengelola lahan pertanian secara bersama-sama, mulai dari penanaman hingga panen.
Model ini memperlihatkan bahwa penguatan sektor pertanian tidak selalu harus bertumpu pada kepemilikan lahan berskala besar, tetapi dapat dibangun melalui kelembagaan, gotong royong, dan pengelolaan sumber daya secara kolektif.
Delegasi juga mendalami konsep industrialisasi sektor keenam atau rokuji sangyōka, yaitu integrasi produksi pertanian, pengolahan hasil, serta pemasaran. Pendekatan ini membuka peluang agar petani tidak hanya menjual hasil panen mentah, tetapi juga memperoleh nilai tambah melalui pengembangan produk.
Peran perempuan dan generasi muda turut menjadi perhatian. Koperasi mengembangkan kegiatan pengolahan pangan, pendidikan pertanian bagi anak-anak, serta kolaborasi dengan pelajar sekolah menengah. Sementara itu, tantangan regenerasi petani dan konsolidasi lahan menjadi bahan diskusi untuk mencari pendekatan yang lebih berkelanjutan.
Mendalami Tata Kelola Koperasi dan Keamanan Pangan
Pembelajaran berlanjut melalui diskusi panel bertema “Tata Kelola dan Ketahanan Pangan Koperasi Konsumen Jepang” pada 11 November 2026.
Dalam diskusi tersebut, delegasi mempelajari bagaimana koperasi konsumen membangun sistem pangan yang mengutamakan kesejahteraan anggota, keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan kemitraan jangka panjang dengan petani.
“Salah satu prinsip menarik adalah penerapan demokrasi koperasi melalui sistem satu anggota satu suara. Setiap anggota memiliki kedudukan yang setara dalam menentukan arah organisasi, tanpa ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki,” lanjut Fahsul.
Koperasi juga menerapkan model distribusi pangan langsung ke rumah anggota. Sistem pemesanan dan pengantaran ini menjadi alternatif dari model toko konvensional, sekaligus memperkuat hubungan antara penyedia pangan dan konsumen.
Aspek keamanan pangan menjadi perhatian serius. Koperasi membangun hubungan langsung dengan petani, melakukan kunjungan ke lokasi produksi, serta menerapkan persyaratan mutu dan keterbukaan informasi mengenai proses budidaya, penggunaan pupuk, dan bahan pengendali hama.
Lebih dari sekadar kegiatan ekonomi, koperasi juga menjalankan pendidikan konsumen melalui kegiatan memasak bersama, kunjungan ke lahan pertanian, pengenalan proses produksi, hingga aktivitas menanam dan memanen padi.
Praktik ini memberikan gambaran bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan produksi, tetapi juga oleh kepercayaan konsumen, kualitas distribusi, tata kelola kelembagaan, dan keberlanjutan hubungan dengan petani.
Partisipasi Masyarakat Jadi Kekuatan Pembangunan
Selain sektor pangan, delegasi Indonesia mengunjungi Kantor Pemerintah Kota Tawaramoto pada 10 November 2026 dan berdialog dengan Wali Kota Toyomi Takatori.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan sampah melalui pemilahan menjadi 12 kategori, fasilitas daur ulang, serta pelibatan masyarakat dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah kota.
Pemerintah Tawaramoto juga membuka ruang partisipasi warga dalam menyusun gagasan mengenai arah pembangunan wilayah untuk sepuluh tahun mendatang. Masukan masyarakat menjadi salah satu bahan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Praktik tersebut menunjukkan bahwa pembangunan daerah yang kuat membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
“Warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga dilibatkan sebagai bagian dari proses perumusan keputusan,” Fahsul menerangkan.
Membawa Praktik Baik untuk Indonesia
Study Visit ini diikuti sepuluh peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Transmigrasi, dan organisasi masyarakat sipil.
Selain Dr. T.R. Fahsul Falah, delegasi terdiri atas Hana Widuri Hasibuan, S.IP., M.Si., Kepala Bagian Keuangan BPSDM Kemendagri; Chandra Varendra Yoga, S.Psi., MBA, Perencana Ahli Muda BPSDM Kemendagri; Imam Fatkuroji, Kepala Bapperida Kabupaten Pringsewu; Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Provinsi Jawa Timur; Dewi Setiyawati, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lampung Utara; Sevina Mahardini, Kabid Rida Bapperida Kota Pekalongan; Jeffri Anthone Sapulette dari Kementerian Transmigrasi; serta Imanuel Djahi dan Damayanti Siregar dari Yayasan Nusantara Sejati.
Program ini merupakan bagian dari kerja sama pemerintah dan organisasi nonpemerintah dalam kerangka Official Development Assistance (ODA) Jepang untuk Indonesia tahun fiskal 2026, yang dilaksanakan oleh Japan Initiative sebagai lembaga pemikir kebijakan.
Bagi BSKDN Kemendagri, pembelajaran lintas negara ini menjadi bahan penting dalam memperkaya perspektif kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengalaman Jepang memperlihatkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan ekosistem yang saling terhubung, mulai dari pemerintah, koperasi, petani, pelaku usaha, hingga konsumen.
Melalui kepemimpinan Dr. T.R. Fahsul Falah, kunjungan ini membawa pesan bahwa inovasi kebijakan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan diarahkan pada hasil yang nyata.
“Bukan sekadar mempelajari keberhasilan negara lain, tetapi menggali praktik baik yang dapat disesuaikan dengan karakteristik Indonesia, sehingga kebijakan pembangunan daerah semakin responsif, kolaboratif, dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Discussion about this post