YOGYAKARTA – Komite Mahasiswa Perantauan Aceh Nusantara (KMPAN) bersama Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta mendesak pengusutan secara menyeluruh dan transparan terhadap insiden penertiban Bendera Bulan Bintang di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Insiden yang terjadi saat kenduri Maulid Nabi tersebut mengakibatkan Abzalul Riza meninggal dunia dan 13 warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.
Dalam pernyataan bersama yang disampaikan di Yogyakarta, 9 November 2026, KMPAN dan TPA menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Mereka menilai jatuhnya korban sipil dalam peristiwa tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan hukum.
KMPAN menyoroti adanya perbedaan keterangan mengenai penggunaan amunisi dan penyebab kematian korban. Karena itu, mereka meminta agar fakta peristiwa diungkap melalui pemeriksaan forensik, uji balistik, serta proses hukum yang independen dan transparan.
“Persoalan simbol dan politik Aceh tidak boleh dijawab dengan tindakan yang mengorbankan keselamatan warga,” demikian pernyataan KMPAN dan TPA.
Atas peristiwa tersebut, KMPAN dan TPA menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan secara independen, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran HAM di Pulo Keunari. Mereka juga meminta agar proses hukum ditempuh melalui mekanisme pro justitia apabila ditemukan indikasi pelanggaran HAM berat yang memenuhi ketentuan perundang-undangan.
Kedua, meminta kepolisian dan aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan tindak pidana tanpa pandang bulu, termasuk melalui pemeriksaan barang bukti dan uji balistik. Apabila terdapat keterlibatan prajurit TNI dalam tindak pidana umum, KMPAN mendesak agar pertanggungjawaban hukum dilakukan melalui peradilan umum, dengan merujuk pada arah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PUU-XXIII/2025.
Ketiga, mendesak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada saksi, korban, dan keluarga korban. Perlindungan tersebut dinilai perlu mencakup pendampingan hukum serta akses terhadap pemulihan medis dan psikologis.
Keempat, meminta Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan Pemerintah Aceh menghentikan pendekatan represif serta mengevaluasi pola pengamanan di Aceh. Mereka juga mendorong pembukaan ruang dialog yang bermartabat dengan berlandaskan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan semangat perdamaian dalam MoU Helsinki.
KMPAN menegaskan bahwa perdamaian Aceh harus dijaga melalui penegakan keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat, dan jaminan keamanan bagi warga sipil.
“Perdamaian Aceh harus dijaga dengan keadilan, bukan ditanam dengan ketakutan,” demikian pernyataan bersama tersebut.
Discussion about this post