Data SIRUP LKPP 2026 ungkap deretan paket kegiatan miliaran rupiah untuk seremoni empat hari dalam rangkaian acara HUT Kota Banda Aceh. Apa dalih Walikota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menggelontorkan anggaran begitu besar untuk acara seremonial beberapa hari?
BANDA ACEH — Perayaan Hari Ulang Tahun Kota Banda Aceh ke-821 yang berlangsung selama empat hari ternyata menyedot anggaran daerah hingga mendekati angka Rp 4 miliar, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun anggaran 2026 yang berhasil dihimpun redaksi.
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup sejumlah paket pengadaan yang terdaftar di SIRUP LKPP, dengan total pagu anggaran yang dapat dikonfirmasi mencapai Rp 3,988 miliar, belum termasuk satu kegiatan lain yang diduga masuk dalam rangkaian acara namun tidak ditemukan dalam basis data SIRUP LKPP.
Rincian Anggaran Kegiatan HUT Kota Banda Aceh dalam Sirup LKPP
Berikut paket-paket pengadaan yang terdaftar dan terkait langsung dengan rangkaian HUT Kota Banda Aceh ke-821:
1. Banda Aceh Experience
Dikelola oleh Bagian Umum Setdako Banda Aceh, paket ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.500.000.000 (Rp 1,5 miliar). Metode pengadaan menggunakan E-Purchasing dengan sumber dana APBDP, Kode RUP 66861790, dijadwalkan April 2026.
2. Welcome Dinner Raker Komwil I APEKSI
Dikelola Bagian Umum, paket makan malam sambutan untuk tamu Rapat Kerja Wilayah I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini bernilai Rp 550.000.000 (Rp 550 juta), menggunakan metode E-Purchasing.
3. Raker Komwil I APEKSI
Masih dari Bagian Umum, paket inti kegiatan Rapat Kerja APEKSI ini dianggarkan sebesar Rp 600.000.000 (Rp 600 juta) dengan metode E-Purchasing.
4. Penanaman Pohon Raker Komwil I APEKSI
Kegiatan seremonial penanaman pohon dalam rangkaian Raker APEKSI dianggarkan Rp 150.000.000 (Rp 150 juta) oleh Bagian Umum, dengan metode Pengadaan Langsung.
5. Konferensi Pers Raker Komwil I APEKSI
Kegiatan konferensi pers yang juga dikelola Bagian Umum ini dianggarkan Rp 60.000.000 (Rp 60 juta) melalui E-Purchasing.
6. Malam Puncak HUT Kota Banda Aceh ke-821
Puncak perayaan ini dikelola Bagian Umum dengan pagu Rp 728.800.000 (Rp 728,8 juta), metode E-Purchasing, sumber dana APBDP, Kode RUP 66861798, April 2026.
7. Publikasi Media Cetak dan Online Kegiatan HUT Kota Banda Aceh
Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, anggaran publikasi ditetapkan sebesar Rp 200.000.000 (Rp 200 juta), E-Purchasing, sumber APBD, Kode RUP 66953459, April 2026.
8. Publikasi Media Cetak dan Online Kegiatan APEKSI
Juga dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, paket serupa khusus untuk publikasi APEKSI senilai Rp 200.000.000 (Rp 200 juta), metode E-Purchasing.
Banda Aceh Academy Talks Belum Terkonfirmasi di SiRUP LKPP
Yang menarik perhatian, kegiatan Banda Aceh Academy Talks — yang disebut-sebut masuk dalam susunan resmi rangkaian acara HUT ke-821 — tidak ditemukan datanya dalam SIRUP LKPP hingga berita ini diturunkan.
Dugaan redaksi, Banda Aceh Academy Talks diduga diinput dengan judul Seminar Nasional pada SiRUP LKPP 2026. Jika benar Banda Aceh Academy Talks yang dimaksud diinput dengan judul Seminar Nasional di SiRUP LKPP 2026, maka pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp300.000.000 (300 Juta).
Maka total keseluruhan belanja perayaan HUT dipastikan melampaui angka Rp 4 miliar atau diduga sebesar Rp4,18 Miliar.
Redaksi telah berupaya menelusuri kegiatan tersebut namun tidak menemukan kode RUP yang relevan dalam basis data SIRUP LKPP 2026, yang paling mungkin kegiatan tersebut diinput dengan judul Seminar Nasional.
Mayoritas Kegiatan Berada di Bagian Umum
Dari delapan paket yang teridentifikasi, enam di antaranya dikelola oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, menjadikan unit kerja tersebut sebagai pengelola anggaran terbesar dalam rangkaian acara ini dengan total mendekati Rp 3,6 miliar dari total yang terkonfirmasi.
Pemborosan di tengah Kondisi Fiskal dan Sosial Banda Aceh?
Besaran anggaran perayaan ini menjadi sorotan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kota Banda Aceh. Merujuk pada berbagai laporan pembangunan daerah, Banda Aceh masih menghadapi sejumlah persoalan infrastruktur dan layanan dasar yang membutuhkan perhatian anggaran.
Pertanyaan publik yang wajar pun muncul, apakah belanja sebesar ini proporsional dan menjadi prioritas yang tepat?
Pakar tata kelola keuangan daerah umumnya menekankan bahwa belanja seremonial dan pesta rakyat memang diperbolehkan dalam regulasi keuangan daerah, namun harus dapat dipertanggungjawabkan dari sisi efisiensi, akuntabilitas, dan relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.
Transparansi Publik
Data yang dihimpun redaksi bersumber dari SIRUP LKPP, sebuah sistem yang memang dibuka untuk publik sebagai wujud transparansi pengadaan pemerintah. Keberadaan data ini justru memberi kesempatan kepada masyarakat, akademisi, dan media untuk ikut mengawasi penggunaan uang negara.
Transparansi adalah hak rakyat. Data SIRUP LKPP terbuka untuk siapapun, dan angka-angka di atas adalah angka resmi yang dicatatkan sendiri oleh pemerintah kota. Publik Banda Aceh berhak mendapat jawaban, apa output konkret dari hampir Rp4 miliar uang daerah yang dibelanjakan dalam empat hari perayaan ini, dan bagaimana pertanggungjawabannya kelak? Walikota Banda Aceh Illiza harus dapat menjelaskan hal ini secara konkret kepada masyarakat.
*Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan ini.
Discussion about this post