Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
No Result
View All Result
Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
Home News Daerah

Warga Aceh dengan Pengeluaran per Bulan Rp2,5 Juta Tak Lagi Ditanggung JKA Mulai Mei 2026

TINJAUAN ID by TINJAUAN ID
April 2, 2026
Reading Time: 2 mins read
0
Warga Aceh dengan Pengeluaran per Bulan Rp2,5 Juta Tak Lagi Ditanggung JKA Mulai Mei 2026

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menetapkan batasan baru bagi penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Mulai 1 Mei 2026, warga dengan tingkat pengeluaran per kapita sekitar Rp2,5 juta ke atas per bulan tidak lagi ditanggung oleh JKA dan diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan.

Langkah ini diambil seiring dengan proses verifikasi data yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kategori desil. Berdasarkan standar ekonomi terbaru, warga yang berada di Desil 8 hingga Desil 10, dengan rentang pengeluaran mulai dari Rp2,5 juta hingga lebih dari Rp5 juta per bulan, dinilai sudah masuk kategori mampu atau sejahtera.

Penyesuaian Penerima JKA Tepat Sasaran

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penghapusan program, melainkan penyesuaian agar bantuan lebih tepat sasaran.

“Masyarakat pada Desil 8 hingga 10 yang tergolong sejahtera diarahkan menjadi peserta mandiri. Kita ingin memastikan JKA benar-benar dinikmati oleh masyarakat miskin dan kelompok rentan yang paling membutuhkan,” ujar Dek Fadh, Kamis (2/4/2026).

Pengetatan ini juga dipicu oleh penurunan dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh sejak 2023 yang berkurang dari 2% menjadi 1%, sehingga memaksa pemerintah melakukan efisiensi fiskal agar program kesehatan tetap berkelanjutan.

Detail Pemangkasan Peserta JKA

Dari data pemerintah, terdapat sekitar 823.914 jiwa yang akan dinonaktifkan dari tanggungan JKA karena masuk kategori mampu. Berikut rincian pengelompokan yang terdampak:

Desil 8 (Mapan): Pengeluaran ± Rp2,5 juta – Rp3 juta/bulan.

Desil 9 (Kaya): Pengeluaran ± Rp3,5 juta – Rp4,5 juta/bulan.

Desil 10 (Sangat Kaya/Elit): Pengeluaran > Rp5 juta/bulan.

Pengecualian bagi Kelompok Rentan

Meski ada pemangkasan berdasarkan pengeluaran, Pemerintah Aceh memberikan pengecualian khusus. Warga yang masuk kategori mampu namun menderita penyakit kronis/katastropik (sebanyak 23.415 jiwa), penyandang disabilitas, dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) akan tetap ditanggung JKA tanpa melihat klasifikasi desil.

Pemerintah menyadari bahwa status ekonomi bersifat dinamis. Oleh karena itu, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak sesuai dengan realitas di lapangan dapat melakukan pembaruan data, melaporkan kondisi ekonomi terkini melalui pemerintah gampong.

Warga yang kepesertaannya nonaktif namun mendesak butuh layanan kesehatan tetap bisa melakukan reaktivasi dengan kewajiban memperbarui data dalam periode tertentu.[]

Tags: JKAKesehatanPemerintah Aceh
ShareTweetSendShare

Related Posts

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci
Daerah

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci

November 21, 2026
Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?
Daerah

Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?

November 21, 2026
HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan
Daerah

HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan

November 20, 2026
Gubernur Mualem Intruksikan Percepat Penyediaan Lahan Integrasi dan Penataan HGU
Daerah

Tanah Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

November 20, 2026
Presiden Setuju Kembalikan Status Tanah Wakaf Blang Padang, Menko Yusril Minta Gubernur Aceh Segera Ajukan Itsbat Wakaf
Nasional

Presiden Setuju Kembalikan Status Tanah Wakaf Blang Padang, Menko Yusril Minta Gubernur Aceh Segera Ajukan Itsbat Wakaf

November 19, 2026
Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Daerah

Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

November 19, 2026
Next Post
MK Sidangkan Gugatan UU Pemilu, Minta Pencalonan Anggota DPR Lewat Jalur Non Parpol

MK Sidangkan Gugatan UU Pemilu, Minta Pencalonan Anggota DPR Lewat Jalur Non Parpol

Wacana Anggota DPR Non Parpol Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Wacana Anggota DPR Non Parpol Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Discussion about this post

Recommended Stories

Revisi UUPA Meminta Dana Otsus 2,5 Persen Tanpa Batas Waktu

Revisi UUPA Meminta Dana Otsus 2,5 Persen Tanpa Batas Waktu

August 14, 2025
Sebaran LGBT di Aceh, Gubernur Mualem: Persoalan Serius, Harus Dicegah

Sebaran LGBT di Aceh, Gubernur Mualem: Persoalan Serius, Harus Dicegah

July 24, 2026
Anggota DPRA Hasballah Dorong BPSDM Aceh Perluas Beasiswa, Siapkan SDM Industri Migas Masa Depan

Anggota DPRA Hasballah Dorong BPSDM Aceh Perluas Beasiswa, Siapkan SDM Industri Migas Masa Depan

July 13, 2026
  • Dataset
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • TINJAUAN.ID
  • Pedoman Media Siber
Email: redaksi@tinjauan.id

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!

No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Sejarah
  • Editorial
  • Pojok Ekraf

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!