TINJAUAN.ID | Banyak yang salah sangka menganggap Jepang bangkit menjadi negara maju hanya bermodal budaya tradisionalnya semata. Anggapan ini begitu populer hingga melahirkan pandangan cultural determinism bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keunggulan budayanya. Sebuah buku menarik karya Susy Ong, berjudul Shakai Kaizo: 100 Tahun Reformasi Jepang 1919–2019, hadir untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut.
Susy Ong adalah peneliti yang mendalami sejarah modernisasi Jepang. Shakai Kaizo merupakan lanjutan dari karya sebelumnya, Seikatsu Kaizen, yang membahas reformasi pola hidup masyarakat Jepang sejak era Meiji.
Dalam buku keduanya ini, Susy Ong mengungkap bagaimana Jepang justru meninggalkan sejumlah tradisi lamanya dan secara aktif menyerap ilmu pengetahuan dari Barat, lalu mengintegrasikannya ke dalam agenda reformasi sosial yang sistematis dan terencana.
Sebelum reformasi besar-besaran dilakukan, Jepang bukanlah negara yang tenang dan makmur. Di penghujung era 1910-an, Jepang menghadapi berbagai persoalan serius yang mengancam stabilitas sosialnya. Kondisi ekonomi yang buruk, kemiskinan yang meluas, ketimpangan sosial, serta polemik transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri menjadi tekanan besar yang dirasakan rakyat Jepang kala itu.
Puncaknya terjadi pada tahun 1918, ketika kerusuhan sosial meletus di berbagai penjuru negeri. Peristiwa ini menjadi titik balik penting. Publik Jepang mulai menyadari bahwa sistem demokrasi saja tidak serta-merta membawa kesejahteraan.
Perubahan sistem sosial yang lebih mendasar — reformasi sosial — menjadi kebutuhan yang mendesak. Dari sinilah semangat Shakai Kaizo atau reformasi sosial lahir dan menjadi agenda besar bangsa Jepang sejak 1919.
Reformasi Sosial Jepang yang Sistematis
Yang membedakan reformasi Jepang dari sekadar slogan adalah sifatnya yang sistematis dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah tidak bekerja sendiri. Akademisi, para ahli, dan kalangan pengusaha dilibatkan secara aktif. Berbagai lembaga riset dan kajian didirikan khusus untuk merancang dan mengevaluasi jalannya reformasi.
Kampanye dan sosialisasi dijalankan menyentuh berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Pemerintah mendorong gaya hidup hemat dan sederhana, membiasakan warga berjalan kaki demi kesehatan, menghindari konsumsi alkohol, serta menggalakkan pola makan sehat dan bergizi.
Di sisi yang lebih ideologis, pemerintah juga menanamkan nilai nasionalisme, kecintaan terhadap tanah air, dan semangat berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Etos kerja yang kuat menjadi nilai yang terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat luas.
Program Pemerintah: Pendidikan Luar Sekolah dan Rekreasi
Salah satu terobosan penting dalam agenda reformasi sosial Jepang adalah perhatian serius terhadap pendidikan luar sekolah. Pemerintah Jepang menyadari bahwa pendidikan formal saja tidak cukup untuk mengubah mentalitas dan perilaku masyarakat secara massal. Mereka yang telah menyelesaikan jenjang sekolah pun harus terus mendapatkan edukasi.
Pendidikan luar sekolah dijalankan melalui berbagai instrumen yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Diskusi publik dan kuliah umum digelar secara rutin. Pameran-pameran di museum dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang mudah dijangkau. Yang menarik, film-film edukatif juga digunakan sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat luas — sebuah pendekatan yang sangat modern untuk ukuran zamannya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang memahami bahwa perubahan sosial yang nyata hanya bisa terjadi jika edukasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya mereka yang duduk di bangku sekolah.
Dalam buku Shakai Kaizo, dibahas juga kebijakan pemerintah Jepang yang secara serius menempatkan rekreasi sebagai bagian dari kebijakan negara. Di banyak negara berkembang, urusan hiburan dan rekreasi kerap dianggap urusan sekunder yang diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Jepang berpikir berbeda.
Jepang yang kala itu tengah bertransisi menjadi negara industri sangat memperhatikan kesejahteraan buruh dan pekerja. Selain kelayakan upah dan pemberian tunjangan berdasarkan prestasi kerja, aspek hiburan dan pemulihan mental pun masuk dalam perhatian pemerintah.
Kelelahan fisik dan mental yang tidak ditangani, disadari akan berdampak langsung pada produktivitas kerja. Untuk itu, pemerintah Jepang mengadakan pagelaran seni, hiburan rakyat, pemutaran film, dan berbagai kegiatan lain sebagai sarana rekreasi bagi warganya.
Lebih jauh lagi, urusan rekreasi ini bahkan dilaksanakan oleh badan khusus milik pemerintah. Ini merupakan bukti nyata bahwa Jepang memandang kesehatan mental warganya sebagai urusan negara, jauh sebelum istilah mental health menjadi populer seperti sekarang.
Pelajaran dari Jepang untuk Indonesia
Selain sebagai sebuah buku sejarah sosial, Shakai Kaizo menjadi cermin yang reflektif dan relevan bagi bangsa-bangsa yang sedang berupaya menjadi negara maju, termasuk Indonesia.
Kemajuan datang dari tekad dan upaya untuk berubah secara sistematis, terencana, dan melibatkan seluruh elemen bangsa. Tentunya hal ini melibatkan ilmu pengetahuan dan para ahli di bidangnya, perencanaan yang matang berdasarkan studi akademis, serta pelaksanaan yang rapi dan terorganisir dengan baik.
Reformasi sosial Jepang mengajarkan kita bahwa negara tidak hanya bertugas membangun infrastruktur fisik semata. Negara juga turut berperan dalam membangun manusianya. Hal ini dilakukan melalui edukasi, perubahan perilaku, kesejahteraan kerja, hingga perhatian terhadap kesehatan mental warganya. Sebuah pelajaran yang hingga hari ini masih sangat relevan untuk dikaji dan dijalankan.
Discussion about this post