Malik Mahmud adalah salah satu dari sedikit tokoh yang hadir sejak awal mula perjuangan bersama Hasan Tiro, menyaksikan langsung dinamika GAM dari dalam, dan turut merancang bangunan perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata selama hampir tiga dekade. Sebagai pemangku jabatan Wali Nanggroe, ia punya peran penting sebagai penjaga arah Aceh di masa depan.
TINJAUAN.ID | Ketika Teungku Hasan Muhammad di Tiro menghembuskan napas terakhirnya pada 3 Juni 2010 di Banda Aceh, ia meninggalkan sebuah amanah besar. Amanah tersebut adalah mewujudkan Aceh yang bermartabat, sejahtera, dan berdaulat atas nasibnya sendiri.
Amanah itu tidak jatuh ke tangan sembarangan orang. Malik Mahmud Al-Haytar, sahabat seperjuangan, Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan arsitek utama perundingan damai Helsinki, adalah orang yang paling layak menyandang tanggung jawab tersebut sebagai Wali Nanggroe Aceh.
Malik Mahmud adalah salah satu dari sedikit tokoh yang hadir sejak awal mula perjuangan, menyaksikan langsung dinamika GAM dari dalam, dan turut merancang bangunan perdamaian yang mengakhiri konflik bersenjata selama hampir tiga dekade.
Pada tahun 2005, ia menjadi Ketua delegasi GAM dalam perundingan yang difasilitasi Crisis Management Initiative (CMI) pimpinan mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari.
Hasilnya adalah MoU Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2005. Sebuah tonggak sejarah yang mengubah wajah Aceh selamanya. Tanpa kepiawaian diplomasi Malik Mahmud, kesepakatan yang mengakhiri lebih dari 30 tahun konflik itu mungkin tidak akan pernah lahir.
Ia kemudian terpilih sebagai Wali Nanggroe pertama berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 dan dilantik pada 2013. Jabatan ini menjadi simbol kedaulatan kultural dan moral rakyat Aceh.
Penjaga Spirit Hasan Tiro
Hasan Tiro mendirikan GAM pada 4 Desember 1976 di Gunong Halimon dengan satu keyakinan bahwa rakyat Aceh berhak menentukan nasib sendiri dan menikmati kekayaan tanahnya. Selama puluhan tahun di pengasingan, visi itu dijaga bersama, dan Malik Mahmud adalah salah satu penjaga terpenting.
Secara tersirat, Malik Mahmud memahami bahwa cita-cita Hasan Tiro bukan semata soal kemerdekaan politik, melainkan tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
Ketika jalur perjuangan bersenjata tidak mampu membawa rakyat pada tujuan itu, Malik Mahmud mendorong transformasi strategis, dari perlawanan bersenjata menuju perjuangan damai dan demokratis.
Transformasi ini merupakan penafsiran paling matang atas cita-cita Hasan Tiro. Hasan Tiro sendiri memberikan restu atas proses damai dan kembali ke Aceh pada 2008, menerima kewarganegaraan Indonesia, sebagai pengakuan bahwa perdamaian adalah pilihan yang diambil.
Wali Nanggroe, Penengah di Tengah Pusaran Konflik Kepentingan
Pasca-MoU Helsinki, Aceh tidak serta-merta bebas dari turbulensi. Konflik kepentingan antarelite, persaingan politik yang kuat, dan tarik-menarik antara Jakarta dan Banda Aceh mewarnai perjalanan implementasi perdamaian. Di sinilah posisi Wali Nanggroe menjadi krusial.
Sebagai figur yang berada di atas partai dan kepentingan golongan, Malik Mahmud memiliki otoritas moral untuk berbicara tanpa agenda kepentingan politis. Ia bukan kandidat dalam pemilihan gubernur, bukan pula representasi kelompok bisnis tertentu. Suaranya adalah suara amanah dan itulah yang membuat pandangannya didengar, baik oleh pemerintah pusat maupun elemen-elemen di Aceh yang kerap berseberangan.
Dalam berbagai momen ketegangan politik; termasuk perdebatan soal bendera dan lambang Aceh, pembagian dana otonomi khusus, hingga penerapan syariat Islam, posisi Wali Nanggroe menjadi titik rujukan yang meredam eskalasi dan mengingatkan semua pihak pada esensi perjuangan.
Menerjemahkan Spirit MoU Helsinki
MoU Helsinki adalah dokumen bersejarah, namun ia hanya bermakna jika diterjemahkan menjadi kenyataan dalam kehidupan rakyat Aceh. Di sinilah peran Malik Mahmud sebagai aktor sejarah sekaligus penyambung cita-cita masa lalu menjadi tidak tergantikan.
Ia tahu persis apa yang dimaksud dalam setiap klausul perjanjian itu karena ia sendiri yang merundingkannya. Ketika implementasi MoU terancam bias oleh kepentingan politik, Malik Mahmud adalah sumber utama untuk menafsirkan maksud dan semangat aslinya.
Yang dimaksud adalah otonomi yang luas, pengelolaan sumber daya alam yang adil, rehabilitasi pasca-konflik dan pasca-tsunami, serta penghormatan atas identitas dan keistimewaan Aceh.
Sebagai Wali Nanggroe, ia juga menjadi jembatan antara generasi pejuang lama dan pemimpin-pemimpin baru Aceh. Pengalaman hidupnya dari perjuangan bawah tanah, pengasingan di Swedia, meja perundingan Helsinki, hingga kursi Wali Nanggroe, menjadikannya ensiklopedia hidup yang tak ternilai.
Menanamkan Spirit Keacehan untuk Generasi Penerus
Tugas terbesar Malik Mahmud ke depan bukan sebatas bidang politik, hal lain yang lebih penting dalam jangka panjang adalah pewarisan nilai. Generasi muda Aceh hari ini tumbuh jauh dari memori konflik, namun mereka adalah ahli waris dari perjuangan panjang yang mengorbankan begitu banyak jiwa dan air mata.
Wali Nanggroe memiliki mandat kultural untuk menjadi rujukan ideologis, menanamkan bahwa identitas Aceh adalah modal untuk membangun masa depan.
Spirit keacehan yang terwujud dalam sikap keberanian, keteguhan pada prinsip, dan komitmen pada keadilan, harus ditransformasi menjadi energi pembangunan, tentunya dengan mewujudkan pendidikan yang berkualitas, tata kelola yang bersih, dan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil.
Dalam posisi ini, Malik Mahmud adalah kompas moral, ia adalah penjaga arah. Selama kompas itu bekerja dengan baik, Aceh memiliki pegangan untuk tidak tersesat di tengah kompleksitas zaman.
Sejarah Aceh modern tidak bisa ditulis tanpa nama Malik Mahmud. Ia adalah saksi hidup, arsitek perdamaian, dan penjaga amanah Hasan Tiro.
Dalam kapasitasnya sebagai Wali Nanggroe, ia adalah jangkar yang menghubungkan masa lalu yang penuh pengorbanan dengan masa depan yang penuh harapan. Selama amanah itu dijaga, cita-cita Hasan Tiro untuk Aceh yang bermartabat dan sejahtera tidak akan padam.
Discussion about this post