TINJAUAN.ID | Sistem perpajakan Indonesia telah lama mengadopsi paradigma self-assessment. Sebuah sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.
Namun, di balik semangat kemandirian ini, terdapat tantangan besar mengenai kejujuran dan kepatuhan. Banyak pihak memandang pajak hanya sebagai instrumen “pengambil” aset masyarakat, sementara instrumen “pengembalian” sering kali luput dari perhatian.
Padahal, dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 (UU KUP) yang telah diperbarui melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terdapat satu pasal yang menjadi simbol keadilan fiskal: Pasal 11.
Pasal 11 UU KUP mengatur tentang pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Opini ini berargumen bahwa sosialisasi yang masif dan transparan mengenai Pasal 11 bukan sekadar urusan teknis birokrasi, melainkan strategi psikologis yang krusial untuk meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) Wajib Pajak.
Urgensi Pasal 11 bagi Sektor Manufaktur dan Ekspor
Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor manufaktur dan ekspor adalah tulang punggung yang paling sering berinteraksi dengan Pasal 11 UU KUP. Mengapa? Karena mekanisme PPN menetapkan tarif 0% untuk ekspor, sementara input (pembelian bahan baku) tetap dikenakan PPN. Hal ini secara otomatis menyebabkan posisi “Lebih Bayar” yang harus dikembalikan oleh negara melalui restitusi.
Data Sektoral, berdasarkan laporan kinerja DJP, sektor industri pengolahan (manufaktur) secara konsisten menjadi kontributor pajak terbesar (sekitar 25-27% dari total penerimaan pajak nasional). Namun, sektor ini juga merupakan pemohon restitusi terbesar.
Pada tahun-tahun terakhir, nilai restitusi yang dibayarkan pemerintah sering kali mencapai angka di atas Rp200 triliun per tahun, di mana mayoritas mengalir kembali ke sektor manufaktur untuk menjaga arus kas (cash flow) perusahaan.
Tanpa efektivitas Pasal 11, sektor manufaktur akan mengalami defisit likuiditas. Jika sosialisasi mengenai kemudahan restitusi tidak sampai ke telinga pelaku industri, mereka mungkin akan merasa terbebani secara finansial, yang pada gilirannya menurunkan motivasi untuk melaporkan data secara jujur.
Menakar Keadilan dalam Pasal 11 UU KUP
Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa atas kelebihan pembayaran pajak, WP berhak menerima pengembalian. Lebih jauh, ayat (2) memberikan jaminan bahwa jika pengembalian tersebut terlambat dilakukan oleh negara (melebihi satu bulan), maka pemerintah wajib memberikan imbalan bunga.
Secara filosofis, Pasal 11 adalah “janji keadilan”. Dalam sistem self-assessment, risiko kesalahan hitung tidak hanya terjadi pada kekurangan bayar, tetapi juga pada kelebihan bayar.
Jika negara sangat tegas dalam menagih kekurangan melalui Pasal 13 atau Pasal 14, maka negara harus sama progresifnya dalam mensosialisasikan hak pengembalian di Pasal 11. Ketidakseimbangan informasi inilah yang menciptakan persepsi bahwa pajak adalah jalan satu arah.
Stigma Pemeriksaan dan “Fear Factor”
Meskipun rasio kepatuhan SPT Tahunan pada tahun 2023-2024 menunjukkan tren positif (mencapai kisaran 88% dari target), masalah utamanya adalah “berani jujur”. Banyak WP, terutama di sektor perdagangan dan jasa, sengaja tidak mengklaim kelebihan bayar mereka karena trauma akan pemeriksaan.
Terdapat persepsi bahwa mengajukan restitusi berdasarkan Pasal 11 adalah “mengundang audit”.
WP khawatir bahwa proses pengembalian uang akan memicu pemeriksaan lapangan yang mencari-kali kesalahan administratif kecil untuk menegasikan nilai restitusi tersebut.
Data menunjukkan bahwa WP yang mengajukan restitusi non-prosedur (bukan WP patuh kriteria tertentu) memiliki probabilitas diperiksa hingga 100%. Inilah hambatan psikologis yang harus didekonstruksi melalui sosialisasi yang tepat.
Modernisasi dan Simplifikasi Restitusi
Untuk meningkatkan kepatuhan melalui optimasi Pasal 11, diperlukan langkah nyata:
Percepatan Restitusi PPN (Pasal 17B & 17D): Bagi sektor manufaktur, pemerintah telah menaikkan ambang batas restitusi dipercepat (tanpa pemeriksaan awal) hingga Rp5 miliar. Data menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat membantu UMKM industri untuk tetap survive. Sosialisasi harus menekankan bahwa restitusi kini “lebih cepat dan lebih ramah”.
Transparansi Imbalan Bunga: Negara harus mempublikasikan berapa besar imbalan bunga yang telah dibayarkan kepada WP sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Jika WP melihat bahwa negara konsekuen membayar bunga atas keterlambatan (sesuai Pasal 11 ayat 2), tingkat kepercayaan terhadap sistem akan meningkat drastis.
Digitalisasi melalui Coretax System: Integrasi data faktur pajak secara real-time harus disosialisasikan sebagai alat untuk mempermudah klaim Pasal 11. Jika data sudah sinkron, proses pengembalian seharusnya tidak lagi memerlukan proses birokrasi yang melelahkan.
Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam sistem self-assessment tidak bisa dilakukan hanya dengan memperberat sanksi. Pasal 11 UU KUP adalah instrumen keadilan yang paling nyata. Bagi sektor industri pengolahan dan ekspor, pasal ini adalah napas bagi likuiditas mereka.
Melalui sosialisasi yang menitikberatkan pada hak-hak Wajib Pajak dan kemudahan proses pengembalian kelebihan pajak, pemerintah sebenarnya sedang berinvestasi pada kepercayaan publik.
Kepatuhan yang berkelanjutan lahir ketika Wajib Pajak merasa bahwa setiap rupiah yang mereka bayarkan dihitung dengan adil, dan setiap rupiah yang berlebih akan dikembalikan dengan pasti.
Pada akhirnya, pajak bukan lagi tentang ketakutan, melainkan tentang kontribusi dalam ekosistem yang saling percaya.
Oleh: Aura Hirayuki, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia.
Discussion about this post