Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, kembali menetapkan perpanjangan keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung sejak 23 hingga 29 Januari 2026.
Keputusan tersebut disampaikan Gubernur Mualem dalam rapat virtual (Zoom) perpanjangan status tanggap darurat yang berlangsung di Ruang Rapat Posko Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor Aceh, Kantor Gubernur Aceh, Kamis malam (22/1/2026).
Dalam keterangannya, Mualem menjelaskan bahwa perpanjangan status tanggap darurat ini didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 21 Januari 2026 terkait perpanjangan status tanggap darurat bencana di Provinsi Aceh.
Perpanjangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi penanggulangan bencana di lapangan dan sebaran masyarakat terdampak yang penanganannya belum sepenuhnya tuntas, sebagaimana laporan dari Bupati Aceh Tamiang, Bupati Aceh Utara, dan Bupati Pidie Jaya.
“Maka, saya selaku Gubernur Aceh menetapkan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh selama tujuh hari, terhitung mulai 23 hingga 29 Januari 2026,” ujar Mualem.
Gubernur Aceh menegaskan bahwa perpanjangan ini bertujuan untuk memastikan percepatan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat dapat dilakukan secara lebih merata dan terkoordinasi, termasuk menjangkau gampong-gampong terdampak yang sulit diakses.
Mualem juga mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI/Polri, relawan, dunia usaha, dan masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat pemulihan Aceh agar aktivitas pendidikan, permukiman, fasilitas publik, serta perekonomian warga dapat segera kembali normal.
Dalam arahannya, Gubernur memberikan perhatian khusus terhadap kondisi masyarakat di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Ia menyampaikan bahwa wilayah tersebut sangat membutuhkan pembangunan sedikitnya delapan jembatan darurat.
“Di Sawang, masyarakat sangat membutuhkan delapan jembatan darurat. Saat ini warga terpaksa menyeberangi sungai secara manual. Jika debit air rendah masih bisa dilalui, namun ketika arus deras, akses transportasi warga benar-benar terputus,” jelas Mualem.
Sejalan dengan penetapan perpanjangan status tanggap darurat tersebut, Gubernur Aceh menginstruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan langkah-langkah strategis di lapangan. Fokus diarahkan pada koordinasi intensif dengan Satgas Pemulihan Bencana kementerian, penuntasan pembersihan permukiman, fasilitas ibadah, sekolah, hingga lahan pertanian warga yang terdampak.
Selain itu, Gubernur menekankan percepatan distribusi logistik ke wilayah terisolir serta prioritas pencarian korban yang masih hilang, dengan target penyelesaian dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat 2 Februari 2026.
“Saya instruksikan seluruh SKPA dan pemangku kepentingan untuk bergerak cepat. Pastikan logistik sampai ke gampong-gampong yang masih terisolir dan tuntaskan pembersihan fasilitas publik serta lahan warga. Kita juga harus mengejar penyelesaian dokumen R3P sebelum awal Februari,” tutup Mualem.[]
Discussion about this post