TINJAUAN.ID | Setelah menjalani perawatan kesehatan di Malaysia, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem akhirnya mendarat kembali di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Selasa (1/9/2026) sore.
Kepulangannya disambut haru oleh masyarakat yang selama beberapa pekan terakhir mengikuti dengan cemas perkembangan kondisi kesehatan orang nomor satu di Aceh itu. Kabar baiknya jelas, Mualem sehat, dan Aceh boleh menarik napas lega.
Tak butuh waktu lama bagi Mualem untuk kembali menunjukkan ritme kerjanya. Hanya sehari setelah tiba, Rabu (2/9/2026) sore, ia sudah menggelar pertemuan dengan Kapolda Aceh Irjen Pol Ruddi Setiawan dan Ketua DPRA Zulfadhli di ruang kerjanya, membahas kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperingatkan BMKG akan melanda Aceh mulai September.
Esok harinya, arahannya juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur untuk jalur pelayaran Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang, salah satu program prioritas yang digagas bersama Wakil Gubernur Fadhlullah. Sinyalnya jelas, pemulihan kesehatan tidak menghentikan langkah pembangunan.
Dinamika Politik Aceh yang Mengiringi
Periode ketidakhadiran Mualem memang sempat diwarnai riak politik. Ketidakhadirannya saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 pada 15 Agustus lalu, bersamaan dengan kericuhan yang terjadi di Banda Aceh, sempat memunculkan spekulasi di media sosial soal pengalihan tugas kepada Wagub Fadhlullah sebagai Pelaksana Harian Gubernur. Meski hingga saat itu belum ada keterangan resmi Pemerintah Aceh yang mengonfirmasinya.
Di tengah simpang siur itu, publik justru menunjukkan kedewasaan politik. Alih-alih memperkeruh suasana, banyak warga menyerukan agar Mualem diberi ruang untuk pulih total sebelum kembali memikul beban pemerintahan. Kepedulian semacam ini menjadi modal sosial yang berharga bagi kepemimpinan Mualem ke depan.
Agenda Strategis yang Menanti
Dengan kembalinya Mualem dalam kondisi sehat, sejumlah agenda besar kini menanti percepatan penyelesaian:
Pertama, perihal Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang disebut Mualem sendiri sebagai kunci menjamin keberlanjutan fiskal dan masa depan otonomi khusus Aceh.
Kedua, percepatan jalur pelayaran Ro-Ro Krueng Geukuh–Penang, yang ditargetkan membuka konektivitas perdagangan dan ekonomi Aceh Utara dengan Malaysia melalui skema penugasan kepada PT Pembangunan Aceh (PEMA).
Ketiga, penanganan pengangguran dan pemulihan investasi, mengingat pertambahan angka pengangguran terbuka Aceh pada 2026 masih menjadi perhatian meski tren jangka menengah menunjukkan penurunan dari 5,75 persen ke 5,64 persen.
Keempat, pemulihan dan mitigasi pascabencana hidrometeorologi, sejalan dengan tema pembangunan Aceh 2027 “Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan,” lengkap dengan target menekan kemiskinan ke kisaran 9–10,6 persen dan pengangguran ke 4,3–4,45 persen.
Menariknya, sebagian agenda ini bukan sekadar rencana di atas kertas. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun 2025 mencatat sejumlah capaian yang bisa menjadi pijakan.
Indeks Pembangunan Manusia Aceh naik dari 75,36 menjadi 76,23, angka kemiskinan turun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, dan realisasi investasi menembus lebih dari Rp9 triliun.
Program pembangunan rumah layak huni, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, dan beasiswa bagi puluhan ribu pelajar.
Di sisi kelembagaan, koordinasi eksekutif dan legislatif juga terus dirawat, termasuk melalui agenda kerja rutin bersama DPRA untuk memastikan program pembangunan berjalan sinkron.
Kembalinya Mualem dalam keadaan sehat adalah kabar baik yang patut disyukuri seluruh rakyat Aceh. Namun lebih dari itu, langkah cepatnya menggelar rapat dan memberi arahan strategis begitu tiba menunjukkan komitmen untuk tidak membiarkan agenda pembangunan tertunda.
Dengan modal kerja yang sudah terbangun sejak awal masa jabatan, serta dukungan sosial-politik yang tetap solid meski sempat diguncang dinamika, publik Aceh kini menaruh harapan besar, bahwa kerja nyata harus segera direalisasikan, dari laut Krueng Geukuh, pemulihan bencana, hingga ruang-ruang pembangunan di pelosok Aceh.
Discussion about this post