Editorial: Tiga Tahun Berlalu, Pengeboran Migas Aceh di Blok Bireuen-Sigli Masih Mandek, Ada Apa?

Sebelas tahun menunggu sejak lelang, tiga tahun sejak kontrak migas Aceh diteken, Blok Bireuen-Sigli hari ini masih berada persis di titik yang sama, tahap persiapan survei seismik. Bagaimana kronologi perkembangannya hingga hari ini?

TINJAUAN.ID | Tidak ada sumur eksplorasi yang sudah dibor. Tidak ada temuan cadangan yang diumumkan. Publik di Bireuen, Pidie, dan Pidie Jaya berhak bertanya. Apa sebenarnya yang sudah dicapai proyek yang sempat dipromosikan sebagai simbol percepatan investasi migas Aceh ini?

Rentetan Kronologi

2012 — Lelang Wilayah Kerja (WK) Bireuen-Sigli dituntaskan. PT Aceh Energi ditetapkan sebagai pemenang melalui SK Dirjen Migas a.n. Menteri ESDM No. 285.K/DJM.E/2012, tertanggal 24 Mei 2012.

2012–2023 — Kontrak tak kunjung diteken selama 11 tahun. Alasan resmi jeda panjang ini tidak pernah dijelaskan secara rinci ke publik dalam pemberitaan yang tersedia; Pemerintah Aceh hanya menyebutnya sebagai proses yang “tertunda”.

25 Juli 2023 — Kontrak Kerja Sama (KKS) akhirnya ditandatangani di sela perhelatan 47th IPA Convention & Exhibition di ICE BSD City, Tangerang. Penandatangan: Menteri ESDM Arifin Tasrif, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Kepala BPMA Teuku Mohamad Faisal, dan Direktur Utama PT Aceh Energy Kelik Rudi Suwarya. Dalam kontrak ini, PT Aceh Energi mengikat diri pada komitmen kerja pasti tiga tahun pertama: studi geologi-geofisika (G&G) senilai USD 12 juta, survei seismik 2D sepanjang 1.000 km, pengeboran satu sumur eksplorasi, dan bonus tanda tangan USD 1 juta kepada negara.

2024 — Menurut Laporan Kinerja BPMA 2024, aktivitas di WK Bireuen-Sigli sepanjang tahun itu baru sebatas “studi geologi dan geofisika” — sejajar dengan tiga WK baru lain (ONWA, OSWA, Pase). Sebagai perbandingan, di WK “B” pada tahun yang sama BPMA justru berhasil menuntaskan pengeboran sumur eksplorasi Rayeu C-1A yang menemukan cadangan baru. Bireuen-Sigli tidak disebut mencapai tahap sebanding.

17 Juni 2026 — DPRK Bireuen melakukan kunjungan konsultatif ke kantor BPMA di Banda Aceh untuk meminta kejelasan progres. Dalam pertemuan itu, Wakil Kepala BPMA Nizar Saputra mengungkap fakta pentingnya. PT Aceh Energy masih berada pada tahap eksplorasi, dan baru mempersiapkan survei seismik 3D yang direncanakan berlangsung awal 2027. Ketua Badan Legislasi DPRK Bireuen, Zulfahmi, secara eksplisit menyatakan pihaknya perlu kejelasan progres untuk menjawab pertanyaan masyarakat.

Juli 2026 (hari ini) — Berarti, hampir tepat tiga tahun sejak kontrak diteken — durasi yang seharusnya menjadi batas waktu komitmen kerja pasti tahap pertama — belum ada satu pun sumur eksplorasi yang dibor di Bireuen-Sigli, dan survei seismik pun baru dijadwalkan mulai delapan bulan ke depan.

Aspek-Aspek Penting Perihal Blok Bireuen-Sigli yang Perlu Disorot

Pergeseran cakupan pekerjaan tanpa penjelasan publik. Kontrak awal 2023 secara eksplisit menyebut komitmen survei seismik 2D sepanjang 1.000 km. Namun pernyataan BPMA pada Juni 2026 menyebut yang sedang dipersiapkan adalah survei seismik 3D — teknologi yang secara umum lebih mahal, lebih rinci, tetapi juga jauh lebih lama waktu persiapannya dibanding 2D. Tidak ada pengumuman publik yang menjelaskan kapan dan mengapa cakupan pekerjaan berubah dari 2D ke 3D, apakah ini merupakan revisi/adendum resmi atas komitmen kerja pasti, atau sekadar penambahan program di luar kewajiban kontraktual asal.

Komitmen kerja pasti tiga tahun tampak berpotensi tak terpenuhi tepat waktu. Jika dihitung sejak 25 Juli 2023, batas waktu tiga tahun komitmen kerja pasti (G&G, seismik, dan pengeboran satu sumur) jatuh sekitar akhir Juli 2026 — nyaris bersamaan dengan tanggal penulisan editorial ini. Dengan seismik 3D saja baru direncanakan awal 2027, sulit membayangkan pengeboran sumur eksplorasi sudah bisa rampung sebelum tenggat tiga tahun tersebut. Publik berhak tahu, apakah BPMA telah memberi perpanjangan waktu (masa amandemen) terhadap komitmen ini, dan atas dasar evaluasi teknis apa?

Ketimpangan progres antar-Wilayah Kerja baru. Dari tiga WK baru yang diteken sepanjang 2023 (ONWA, OSWA, Bireuen-Sigli), laporan kinerja BPMA 2024 menunjukkan kemajuan konkret — pengeboran, temuan cadangan — justru terjadi di WK lama seperti WK “B”, bukan di ketiganya. Ini mengundang pertanyaan soal prioritas dan kesiapan riil kontraktor baru dibanding kontraktor eksisting yang sudah lama beroperasi di Aceh.

Isu sumur minyak rakyat yang berjalan paralel — dan berpotensi tumpang tindih kepentingan. Di dalam WK Bireuen-Sigli terdapat aktivitas pertambangan minyak tradisional oleh masyarakat, dengan produksi tercatat sekitar 100 barel per hari sejak sebelum kontrak diteken.

BPMA kini tengah menjalankan proses legalisasi sumur rakyat ini lewat Tim Task Force, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 14 Tahun 2025. Pertanyaan kritisnya, bagaimana status hukum dan ekonomi para penambang tradisional ini begitu PT Aceh Energy mulai beroperasi penuh di wilayah yang sama? Siapa yang diuntungkan dan siapa berisiko tersingkir dari skema legalisasi yang masih berjalan ini?

Struktur kepemilikan campuran BUMD-swasta.

PT Aceh Energi adalah konsorsium PT Pembangunan Aceh (PEMA, BUMD milik Pemerintah Aceh), PT Tunas Harapan Perkasa, dan PT Khazanah. Artinya pemerintah daerah memiliki kepentingan finansial ganda. Sebagai regulator lewat BPMA, sekaligus pemegang saham tidak langsung lewat PEMA. Struktur ini sah secara hukum, tetapi tetap layak diawasi agar evaluasi kinerja kontraktor oleh BPMA tidak “melunak” karena kepentingan fiskal daerah yang menyertainya.

Sudah Sampai Tahap Apa Proyek Ini Sebenarnya?

Merangkum seluruh data di atas, status riil Blok Bireuen-Sigli per Juli 2026 adalah:

• Kontrak kerja sama sudah efektif sejak Juli 2023.
•  Studi geologi dan geofisika awal sudah/sedang berjalan.
• Survei seismik (kini berubah skala menjadi 3D) belum dimulai, baru dijadwalkan awal 2027.
•  Pengeboran sumur eksplorasi belum dilakukan sama sekali.
•  Belum ada pengumuman temuan cadangan migas apa pun dari blok ini.
•  Proses legalisasi sumur minyak rakyat di dalam wilayah kerja masih dalam tahap evaluasi oleh Task Force BPMA, belum tuntas.

Dengan kata lain, setelah lebih dari satu dekade menunggu lelang berbuah kontrak, dan tiga tahun sejak kontrak efektif, proyek ini secara substansi masih berada di fase persiapan/administratif, belum menyentuh titik yang akan menjawab pertanyaan paling mendasar dari semua pemangku kepentingan.

Apakah minyak dan gas benar-benar ada di bawah tanah Bireuen-Pidie dalam jumlah yang ekonomis untuk diproduksi? Kita masih menunggu kejelasan informasi berikutnya.[]