Pemerintah Aceh Ambil Langkah Strategis Jamin Ketersediaan BBM Bersubsidi dan LPG 3 Kg

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengambil langkah strategis untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM bersubsidi serta LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Aceh, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Aceh, T. Robby Irza, bersama PT Pertamina Patra Niaga, yang diwakili Sales Area Manager (SAM) Retail Misbah Bukhori, perwakilan Hiswana Migas, SKPA terkait, serta instansi vertikal.

Rapat digelar sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU dan keterbatasan pasokan LPG Tabung 3 Kg di beberapa daerah. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa ketersediaan energi bersubsidi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dijamin melalui pasokan yang memadai, distribusi yang lancar, pelayanan yang optimal, dan penyaluran yang tepat sasaran.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robby Irza, mengatakan Pemerintah Aceh terus memperkuat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan agar keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.

“Kami ingin memastikan masyarakat Aceh memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg dengan mudah dan sesuai kebutuhan. Karena itu, koordinasi seluruh pihak harus terus diperkuat agar distribusi berjalan lancar dan subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” ujar Robby.

Dalam rapat tersebut, Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg serta meningkatkan efektivitas distribusi hingga ke tingkat SPBU dan pangkalan. Pengawasan penyaluran juga akan diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh akan mengusulkan penambahan kuota Bio Solar dan LPG Tabung 3 Kg kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai kebutuhan riil masyarakat Aceh.

Pemerintah Aceh bersama Pertamina, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dan instansi terkait juga akan melakukan penertiban terhadap penggunaan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg agar tepat sasaran.

Selain itu, Pertamina diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan di SPBU, mulai dari pengaturan antrean, optimalisasi pelayanan pengisian BBM, memastikan kecukupan stok pada seluruh jaringan distribusi, hingga memperkuat pengawasan terhadap SPBU dan pangkalan.

PT Pertamina Patra Niaga juga diminta untuk meningkatkan kualitas pelayanan operasional SPBU melalui penambahan operator pada setiap dispenser/nozzle, khususnya pada jam-jam sibuk, guna meningkatkan efisiensi waktu pelayanan, mempercepat proses pengisian BBM bersubsidi, serta mengurangi antrean kendaraan di SPBU, serta memastikan antrean tidak meluas hingga mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas fasilitas umum dan pusat pelayanan masyarakat di sekitar SPBU.

Secara berkala, Pertamina juga diminta menyampaikan laporan kepada Pemerintah Aceh mengenai kondisi stok, distribusi, dan pelayanan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan.

Pemerintah Aceh mengimbau masyarakat menggunakan BBM bersubsidi dan LPG Tabung 3 Kg sesuai peruntukannya, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta mendukung upaya mewujudkan distribusi energi bersubsidi yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Aceh.[]