Dampak dan luapan dari kampanye digital di media sosial seperti TikTok, berat dugaan, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergerakan massa dan menjadi motif di balik terjadinya kericuhan pada momentum Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu, 15 Agustus 2026 di Banda Aceh.
TINJAUAN.ID | Riak-riak ancaman yang mengganggu jalannya dua dekade perdamaian di Aceh semula hanyalah sebuah percakapan miring di media sosial, khususnya di TikTok. Namun dengan faktor algoritma yang mendukung, serta intensitas dan kontinuitas yang dilakukan terus-menerus, nada sumbang itu berubah menjadi pembicaraan arus utama dan mendapat sambutan yang makin meluas dan makin serius.
Dampak dan luapan dari kampanye digital di media sosial seperti TikTok, berat dugaan, akhirnya berubah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pergerakan massa dan menjadi motif di balik terjadinya kericuhan pada momentum Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Sabtu, 15 Agustus 2026 di Banda Aceh.
Yang membuat peristiwa kerusuhan di momentum Hari Damai Aceh 15 Agustus ini berbeda dari kericuhan-kericuhan spontan sebelumnya adalah jejak digital yang menyertainya jauh sebelum massa benar-benar berkumpul di Banda Aceh. Bahkan narasi-narasi sumbang kontra perdamaian yang sebelumnya hadir di jagat digital publik Aceh, dibangun untuk dialihkan luapannya dalam momentum Hari Damai Aceh ke 21 ini.
Beberapa waktu menjelang tanggal tersebut, ruang media sosial, khususnya TikTok, sudah dipenuhi seruan aksi untuk beramai-ramai menuju Banda Aceh dalam agenda doa bersama dan zikir memperingati 21 tahun perdamaian Aceh. Narasi yang muncul di media sosial mengaitkan aksi tersebut dengan seruan yang berdasarkan dugaan kuat mengarah ke narasi kontra perdamaian, bersamaan dengan kecaman terhadap pemerintah.
Hari refleksi perdamaian yang biasa diisi dengan zikir dan doa bersama, dipelintir isu dan agendanya menjadi narasi yang mengarah ke sebuah agenda yang sama sekali berlainan.
Karakter algoritmik TikTok memainkan peran yang tidak bisa dianggap remeh. Platform video pendek yang tersebar menjelang momen 15 Agustus seolah dirancang untuk memperkuat konten yang memicu reaksi emosional tinggi berupa kemarahan, kebanggaan identitas, rasa terancam.
Jenis konten itulah yang mempertahankan durasi tonton pengguna paling lama. Sebuah unggahan yang semula berupa “percakapan miring” atau sindiran pinggiran, begitu mendapat sedikit momentum keterlibatan (like, comment, share), akan didorong sistem rekomendasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas, yang pada gilirannya menghasilkan lebih banyak keterlibatan, dan seterusnya berulang secara eksponensial.
Pola eskalasi semacam ini bukan hal baru dalam studi disinformasi di berbagai negara, namun di Aceh ia berpapasan dengan sesuatu yang jauh lebih sensitif, yakni memori kolektif dua dekade konflik bersenjata yang belum sepenuhnya pulih, ditambah simbol-simbol identitas seperti bendera bulan bintang yang masih menyimpan muatan emosional besar bagi sebagian kalangan masyarakat Aceh.
Siklus digital tersebut tidak berhenti begitu kericuhan usai. Rekaman-rekaman insiden di lapangan — massa berhadapan dengan aparat, orang-orang yang berlarian menghindari gas air mata, dan momen simbolik pengibaran bendera — berpotensi dipotong dan disebarkan ulang sebagai konten baru dengan konteks yang bisa jauh berbeda dari kejadian aslinya.
Di era digital, sebuah insiden lokal di Banda Aceh tidak lagi berhenti sebagai berita lokal. Ia bisa dengan cepat berubah menjadi bahan bakar narasi identitas yang lebih luas begitu diunggah ulang, diubah, dan diberi teks baru oleh berbagai akun dengan agenda masing-masing.
Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Aulianda, menegaskan bahwa niat awal kegiatan tersebut murni untuk zikir, doa, dan refleksi 21 tahun perdamaian, dan bendera bulan bintang yang dibawa sebagian massa, menurutnya bukan dimaksudkan sebagai seruan kemerdekaan atau separatisme, melainkan bagian dari atribut historis yang lekat dengan identitas Aceh.
Pernyataan ini penting karena menunjukkan adanya jarak antara makna yang dipahami oleh sebagian peserta di lapangan dengan cara peristiwa itu kemudian dibingkai ulang dan disebarluaskan di ruang digital.
Sejumlah analisis pasca-kejadian juga mengingatkan agar pihak berwenang tidak memperlakukan masyarakat Aceh sebagai satu blok psikologis yang seragam. Ada kelompok yang memandang simbol bulan bintang semata sebagai penanda sejarah, ada yang memaknainya sebagai identitas kultural, ada pula yang membacanya sebagai ekspresi politik.
Keragaman persepsi inilah yang seharusnya menjadi dasar kebijakan pihak berwenang, bukan generalisasi. Tindakan represif yang dipersepsikan berlebihan, disebutkan pula, justru berisiko menjadi bahan bakar narasi baru, alih-alih meredakan ketegangan.
Ketua ICMI Aceh, Dr. H. Taqwaddin, dalam pernyataannya sehari setelah insiden mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah, mengingatkan bahwa konflik bersenjata puluhan tahun di Aceh telah menimbulkan ribuan korban jiwa, dan bahwa pengalaman pahit tersebut harus menjadi pelajaran sejarah, termasuk bagi generasi muda yang kini menjadi pengguna aktif media sosial dan paling rentan terpapar arus algoritmik semacam ini.
Sejumlah pengamat menilai peristiwa 15 Agustus 2026 semestinya dibaca sebagai early warning atas kerawanan baru, bukan konflik bersenjata dalam pengertian lama, melainkan konflik persepsi yang tumbuh dan menyebar lewat algoritma media sosial.
Tantangan bagi aparat keamanan ke depan bukan sekadar mendeteksi pergerakan massa secara fisik, tetapi juga membaca indikator eskalasi di ruang digital berupa provokasi, disinformasi, mobilisasi daring, ajakan kekerasan, manipulasi video, hingga upaya menyambungkan insiden lokal dengan isu politik yang lebih besar, tanpa jatuh pada pendekatan represif yang justru bisa membungkam hak kritik warga yang dilindungi secara konstitusional dalam iklim negara demokrasi.
Bagi Aceh yang identitasnya dibangun di atas fondasi perdamaian yang mahal harganya, riak kecil di linimasa TikTok yang semula tampak sepele, telah membuktikan diri mampu menjelma menjadi pergerakan massa yang nyata di jantung kota Banda Aceh. Ini menjadi pengingat bahwa di era digital, ruang digital dan ruang publik fisik kini nyaris tak lagi terpisah, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain.
Oleh: Jabal Ali Husin Sab, Kolumnis Tinjauan.id
Discussion about this post