Banda Aceh – Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Samsul Bahri, S.Pi., M.Si., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pelabuhan perikanan di Aceh dalam rangka memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang tahun 2026.
Langkah cepat ini menjadi bagian dari strategi Pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor perikanan laut dan meningkatkan pelayanan bagi nelayan di seluruh daerah.
Dalam kunjungannya ke Pelabuhan Perikanan Pante Raja dan Pelabuhan Perikanan Meureudu di Kabupaten Pidie Jaya, Samsul menegaskan bahwa sidak dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Aceh dalam menjajaki potensi dan peluang perikanan yang dimiliki daerah.
“Hari ini saya turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi riil pelabuhan yang menjadi kewenangan provinsi. Kita ingin memastikan semuanya sebelum memasuki tahun 2026,” ujarnya di sela-sela peninjauan, Minggu (19/10/2025).
Samsul menjelaskan, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23, pengelolaan pelabuhan perikanan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan kabupaten/kota kini dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Aceh.
Saat ini, Pemerintah Aceh mengelola 21 pelabuhan perikanan yang tersebar di 18 kabupaten/kota, meningkat signifikan dari sebelumnya hanya tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Pelabuhan Perikanan Nusantara, dan Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji di Aceh Selatan.
Hasil sidak menunjukkan, sejumlah pelabuhan masih membutuhkan perhatian serius terutama dalam hal keamanan, kebersihan, dan fasilitas pendukung.
Banyak bangunan perkantoran, tempat penyimpanan ikan, dan fasilitas pelayanan yang mengalami kerusakan akibat kurangnya perawatan sejak masih dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
“Beberapa pelabuhan membutuhkan rehabilitasi segera, termasuk perbaikan fasilitas dasar seperti WC, penyediaan air bersih, dan pengecatan bangunan agar pelabuhan kembali layak dan nyaman untuk pelayanan administrasi maupun kebutuhan nelayan,” jelasnya.
Upayakan Penganggaran Bertahap
Lebih lanjut, Samsul menambahkan bahwa pemerintah akan mengupayakan penganggaran secara bertahap baik melalui APBA maupun APBN untuk mendukung revitalisasi pelabuhan.
Estimasi anggaran yang dibutuhkan mencapai ratusan miliar rupiah dalam jangka lima tahun ke depan.
“Prinsipnya, kami akan memetakan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang agar pelabuhan-pelabuhan ini dapat difungsikan secara maksimal,” tambahnya.
Selain perbaikan fisik, Pemerintah Aceh juga menaruh perhatian terhadap penguatan aspek pengamanan dan pelayanan di kawasan pelabuhan.
Samsul mengungkapkan, pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Satpol PP untuk menempatkan personel pengamanan di sejumlah titik pelabuhan strategis. Hal ini penting guna memastikan aktivitas bongkar muat, pengurusan administrasi, dan pelayanan surat-menyurat nelayan berjalan lancar dan aman.
Langkah Proaktif
Ia juga menyampaikan bahwa meskipun kondisi anggaran tahun ini terbatas, DKP Aceh tetap melakukan langkah proaktif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tim teknis diturunkan langsung ke lapangan untuk melakukan inventarisasi kebutuhan mendesak serta melakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting setiap pelabuhan.
“Kita tidak menunggu, tapi bergerak cepat agar pelayanan kepada nelayan tidak terganggu. Bahkan hari Minggu pun kita turun ke lapangan untuk memastikan data yang kita peroleh akurat,” ujar Samsul.
Menurut Samsul Bahri perkiraan biaya yang dibutuhkan akan relatif besar jika difokuskan pada pekerjaan pengerukan dan pemasangan jetty di mulut kuala, seperti yang direncanakan untuk Pelabuhan Perikanan Pante Raja. Hal ini sejalan dengan usulan Panglima Laot yang disampaikan dalam pertemuan dan rapat koordinasi bersama DKP Aceh pekan lalu di Hotel Lading, Banda Aceh.
Samsul menegaskan bahwa langkah tersebut penting dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas kapal nelayan, memperlancar aktivitas bongkar muat, serta mendukung produktivitas sektor perikanan tangkap di kawasan tersebut.
Pemerintah Aceh menargetkan pada tahun 2026 seluruh pelabuhan perikanan yang ada sudah tertata dengan baik dan siap mendukung aktivitas perikanan tangkap secara optimal. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Aceh dalam mendorong sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu tulang punggung ekonomi daerah.
Mengupayakan Kebutuhan Es Nelayan
Samsul Bahri, mengungkapkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan es bagi nelayan di Pelabuhan Perikanan Meureudu, pihaknya berencana mengaktifkan kembali pabrik es yang telah lama mangkrak pada tahun 2026 melalui kerja sama dengan pihak ketiga, khususnya pengusaha lokal.
Saat ini, tim sekretariat tengah melakukan perhitungan terkait besaran harga sewa per tahun yang akan ditetapkan berdasarkan penilaian dan kewenangan tim penilai aset.
Yang jelas, semakin cepat pabrik es itu difungsikan kembali, semakin baik bagi pelayanan nelayan. Jangan sampai dibiarkan terbengkalai dan menjadi besi tua,” tegasnya
“Kita ingin pelabuhan perikanan di Aceh menjadi pusat pelayanan modern, aman, dan produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendongkrak perekonomian daerah,” tutup Samsul Bahri.
Discussion about this post