Pemerintah Aceh Bantah Kabar Pasien Rumah Sakit Diabaikan Akibat Pergub JKA

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh membantah bahwa tidak benar ada pasien yang diabaikan karena Pergub JKA. Misalnya mengenai isu yang beredar tentang seorang anak yang tidak dilayani, pasien kanker yang ditelantarkan, dan penarik becak yang tidak diberikan obat.

Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi, Minggu, 10 Mei 2025 di Banda Aceh.

“Anak tersebut tetap dilayani dengan baik. Mengenai penarik becak itu, bapak itu keliru mengenai resep obat. Ia mengira harus beli di apotek di luar RSUDZA, padahal resep itu untuk mengambil obat di dalam RSUDZA,” kata Nurlis.

Nurlis juga menjelaskan lebih lanjut mengenai layanan kesehatan yang tetap diberikan kepada pasien penderita kanker. “Mengenai pasien kanker, RSUDZA tetap memberikan kemoterapi yang harganya mahal mencapai Rp 2 juta, walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya karena proses perubahan Desil.”

Layanan Kesehatan RSUDZA Tetap Berlangsung Normal

Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA) tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Administrasi diurus, pelayanan diberikan walau belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA, BPJS mandiri ,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi.

Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memang mengintruksikan seluruh rumah sakit pemerintah tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatannya.

Mengenai aktivitas RSUZA tersebut, kata Nurlis, disampaikan setelah melihat sendiri pelayanan di RSUZA. Selain itu juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, yaitu Direktur Muazar, Wakil Direktur Administrasi dan Umum Teuku Hendra Faisal, Wakil Direktur Pelayanan Novita, dan Plt Wakil Direktur Penunjang M Fuad.

Berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, RSUDZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari rata-rata antara 1500-2000 pasien.

“Di antaranya terdapat 100-150 pasien Unit Gawat Darurat. Semuanya dilayani dengan baik, tanpa terkendala Desil,” kata Nurlis. Angka itu diluar pasien yang rawat-inap.

Sejauh ini, kata Nurlis, selama masa transisi Pergub, RSUDZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien Jaminan Kesahatan Nasional (JKN), yaitu dari Desil 1 sampai Desil 5 yang tidak aktif.

“RSUDZA mengurus administrasinya. Begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh, langsung berubah Jaminan Kesehatan pasien masuk ke JKA,” kata Nurlis.

Sampai Minggu (10 Mei 2026), kata Nurlis, data migrasi dari Desil JKN ke JKA tercatat 33 pasien. Selain itu, Nurlis menambahkan, terdapat juga kesalahan data, yaitu pasien dari golongan miskin yang datanya masuk ke golongan sejahtera.

“RSUDZA mengurus administrasi mereka, terutama pasien pasien dengan penyakit Katastropik untuk di aktifkan kembali JKA nya.”

Selama menunggu proses administrasi perubahan Desil untuk kejelasan jaminan kesehatan pasien, kata Nurlis, RSUDZA tetap melayani mereka dengan baik dan obat-obatan diberikan.

“Bahkan termasuk obat kemoterapi yang harganya mahal mencapai dua juta rupiah, tetap diberikan walaupun jaminan kesehatannya masih dalam proses pengurusan perubahan Desil,” pungkasnya.[]