JAKARTA- Partai Demokrat Merespons Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang Pertemuan dengan Partai Demokrat.
Partai Demokrat dihubungi oleh media nasional, Rabu (31/5) untuk mendapatkan klarifikasi atas pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa “Demokrat sering ke Istana. PKS juga ke Istana, tetapi maunya malam”.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 29 Mei 2023.
DPP Partai Demokrat memberikan respons dan penjelasan bahwa yang dimaksud Partai Demokrat adalah pimpinan Partai Demokrat yang memungkinkan untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Istana.
Teuku Riefky Harsya selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrat memberikan keterangan, “saya bertanya dan memohon penjelasan dari Bapak SBY baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat maupun sebagai Presiden RI Ke-6. Saya juga bertanya dan memohon penjelasan dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono untuk tujuan yang sama, karena sekali lagi, dua tokoh inilah yang memungkinkan baik secara organisatoris maupun secara pribadi bertemu presiden di Istana,” ujar Teuku Riefky.
Dari keterangan SBY, Teuku Riefky menyatakan bahwa SBY dalam waktu 3,5 tahun ini, tercatat tiga kali bertemu dengan Presiden Joko Widodo.
Pertemuan tersebut ungkap Teuku Riefky pertama terjadi pada tanggal 10 Oktober 2019 di Istana Merdeka, siang hari. Pertemuan itu atas inisiatif dan undangan Presiden Joko Widodo.
Kedua, pada saat SBY menghadiri pernikahan Saudara Kaesang di Solo. Pertemuan itu terjadi malam hari, dan waktu itu Bapak SBY hadir bersama AHY beserta istri dan EBY beserta istri, untuk memenuhi undangan yang waktunya juga malam hari, guna mengucapkan selamat atas pernikahan putra Presiden Joko Widodo.
Ketiga, SBY bertemu Presiden Joko Widodo di Kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada tanggal 15 November 2022, waktunya juga malam hari karena undangan yang diterima SBY adalah menghadiri Gala Dinner G20 pada malam hari.
“Ketiga pertemuan tersebut yang menentukan tempat dan waktunya adalah Presiden Joko Widodo, dan Bapak SBY menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara yang sedang mengemban amanah saat ini. Artinya, ketiga pertemuan itu inisiatif datang dari Presiden Joko Widodo. Bukan atas inisiatif Bapak SBY, apalagi meminta waktunya malam hari,” ungkap Teuku Riefky.
Mengenai Pertemuan Jokowi dan AHY
Pertemuan dengan AHY di Bogor, jelas Teuku Riefky, atas permintaan pihak Istana. Tempat yang dipilih adalah Istana Bogor, dan waktu yang ditentukan adalah malam hari.
“Jadi waktu pertemuan yang malam hari itu juga bukan atas permintaan Ketua Umum Partai Demokrat AHY. Namun, sebagaimana sikap Bapak SBY yang menghormati Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara, demikian juga sikap Ketua Umum AHY,” Teuku Riefky menjelaskan.
Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa sebenarnya, pihak Istana menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan Bapak SBY dengan tujuan untuk memberikan klarifikasi atas apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden Moeldoko tentang gerakannya untuk mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.
Waktu itu, Bapak SBY menjawab bahwa yang paling tepat untuk mendengarkan penjelasan Presiden Joko Widodo adalah Ketua Umum AHY. Singkat kata, AHY diundang untuk hadir di Istana Bogor tanggal 9 Maret 2021 malam hari.
Dalam pertemuan dengan AHY di Istana Bogor malam itu, Presiden Joko Widodo dengan didampingi oleh Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa beliau tidak tahu menahu dengan apa yang dilakukan oleh KSP Moeldoko untuk mengambilalih Partai Demokrat. Begitulah pengakuan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada Ketua Umum AHY.
Empat kali pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan tokoh Partai Demokrat, Bapak SBY dan Ketum AHY, terjadi 2-3 tahun yang lalu. Pertemuan-pertemuan itu bukan yang sering digambarkan oleh publik sebagai pertemuan politik yang lazim dilakukan Presiden Joko Widodo dengan partai-partai politik pendukung pemerintah.
Mengenai klarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo, Teuku Riefky menegaskan, “kalau tidak kami klarifikasi, bisa saja Partai Demokrat dituduh “kucing-kucingan” yang semua itu tidak pernah kami lakukan.”
