Jakarta — Perdamaian Aceh tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah. Perdamaian harus diubah menjadi energi positif yang menggerakkan pembangunan, memperkuat perekonomian rakyat, membuka lapangan kerja dan membangun kemandirian daerah.
Pesan tersebut disampaikan Koordinator Nasional Presidium Pemuda Barat, Rifqi Maulana, S.H., yang mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, khususnya generasi muda, melihat perdamaian sebagai modal besar untuk menatap masa depan dengan optimisme dan keberanian.
Menurut Rifqi, perjalanan panjang Aceh telah memberikan pelajaran bahwa konflik hanya meninggalkan biaya sosial yang mahal. Karena itu, generasi hari ini mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan perdamaian melahirkan sesuatu yang jauh lebih besar: kesejahteraan rakyat dan kedaulatan ekonomi Aceh.
“Kita sudah belajar dari luka masa lalu. Sekarang jangan lagi energi kita habiskan untuk memperbesar perbedaan. Jadikan perdamaian sebagai energi positif untuk membangun ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat pendidikan, mengembangkan teknologi dan memastikan sumber daya Aceh memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.”
Dari Perdamaian Menuju Kesejahteraan
Rifqi menilai keberhasilan perdamaian tidak cukup diukur dari tidak adanya konflik. Perdamaian harus dapat dirasakan masyarakat melalui meningkatnya kualitas hidup dan terbukanya kesempatan ekonomi.
Menurutnya, masyarakat Aceh berhak mendapatkan manfaat nyata dari suasana damai yang telah dibangun dengan perjalanan panjang.
“Perdamaian harus sampai ke meja makan rakyat. Harus terasa di rumah petani, nelayan, pelaku UMKM, mahasiswa, pekerja dan anak-anak muda yang sedang mencari masa depan. Kalau masyarakat hidup lebih aman tetapi tidak mendapatkan kesempatan ekonomi, pekerjaan dan pendidikan yang baik, maka pekerjaan rumah kita masih panjang.”
Ia menegaskan bahwa pembangunan Aceh harus diarahkan pada penciptaan ekonomi produktif yang mampu mengurangi ketergantungan dan memperbesar kemampuan masyarakat untuk berdiri di atas kekuatan sendiri.
“Kita ingin Aceh bukan hanya menjadi tempat sumber daya diambil, tetapi menjadi tempat nilai tambah diciptakan. Jangan hanya menjual potensi, tetapi bangun industri, bangun SDM, bangun teknologi dan bangun ekosistem usaha yang membuat manfaat ekonomi tinggal di Aceh.”
Kemandirian Energi sebagai Fondasi Ekonomi
Rifqi juga menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda strategis dalam membangun kekuatan ekonomi Aceh.
Menurutnya, energi bukan semata persoalan sumber daya alam, tetapi merupakan fondasi bagi pertumbuhan industri, investasi dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau kita berbicara tentang kedaulatan ekonomi, kita tidak bisa mengabaikan energi. Energi adalah urat nadi pembangunan. Kita harus berpikir bagaimana potensi energi Aceh dikelola secara baik, berkelanjutan, transparan dan mampu memberikan nilai tambah bagi daerah serta masyarakat.”
Ia mendorong pemerintah, dunia usaha, akademisi dan generasi muda membangun kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem energi yang kuat, termasuk pemanfaatan potensi energi baru dan terbarukan.
“Kemandirian energi harus menjadi bagian dari kemandirian ekonomi. Energi yang kuat akan membuka ruang bagi industri. Industri akan membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dari situlah kesejahteraan dibangun secara berkelanjutan.”
Kedaulatan Ekonomi Dimulai dari Rakyat
Bagi Rifqi, kedaulatan ekonomi tidak berarti menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, Aceh harus mampu membuka diri terhadap investasi dan kerja sama, tetapi tetap memiliki posisi tawar yang kuat serta memastikan manfaat pembangunan kembali kepada masyarakat.
“Kita tidak anti-investasi. Justru investasi harus kita sambut. Tetapi investasi harus menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat ekonomi lokal. Kita ingin Aceh menjadi mitra yang kuat, bukan sekadar pasar atau tempat mengambil sumber daya.”
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat pelaku usaha lokal agar tidak hanya menjadi penonton dalam arus investasi yang masuk ke Aceh.
Menurutnya, UMKM, koperasi, petani, nelayan dan wirausaha muda harus mendapatkan ruang untuk masuk ke rantai pasok ekonomi yang lebih besar.
“Kedaulatan ekonomi dimulai ketika rakyat memiliki kemampuan untuk berproduksi. Anak muda punya usaha, petani punya pasar, nelayan punya akses teknologi, UMKM naik kelas dan produk Aceh mampu bersaing. Itu bentuk kedaulatan yang nyata.”
Rifqi mengajak generasi muda mengambil posisi lebih strategis dalam agenda pembangunan.
Pemuda, katanya, tidak boleh hanya menjadi kelompok yang ramai ketika terjadi persoalan, tetapi harus menjadi kekuatan yang hadir dengan gagasan, inovasi dan solusi.
“Pemuda jangan hanya bertanya apa yang negara berikan kepada kita. Kita juga harus bertanya apa yang bisa kita berikan kepada daerah. Kalau ingin Aceh berubah, kita harus menjadi bagian dari perubahan itu.”
Ia mendorong anak muda Aceh untuk masuk ke sektor teknologi, energi, ekonomi kreatif, pertanian modern, kewirausahaan, hukum, pendidikan dan berbagai sektor strategis lainnya.
“Kita membutuhkan generasi yang tidak takut bersaing. Anak muda Aceh harus berani membangun perusahaan, menciptakan teknologi, membuka lapangan kerja dan membawa produk Aceh keluar. Jangan hanya menjadi konsumen. Kita harus menjadi produsen,” pungkasnya.[]
Discussion about this post