MaTA : Pengelolaan Anggaran Pemko Banda Aceh Boros

Alfian menyebutkan bahwa pihak Pemko Banda Aceh tidak melakukan efisiensi anggaran sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

BANDA ACEH – Kordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian menyebutkan bahwa pengelolaan anggaran pemko masuk katagori boros dan hal ini muncul sejak alokasi anggaran untuk pengadaan mobil dinas walikota sebesar Rp 3 milyar.

Alfian menyebutkan bahwa pihak Pemko Banda Aceh tidak melakukan efisiensi anggaran sebagaimana yang digalakkan oleh pemerintah pusat.

“Jadi tidak ada efesiensi anggaran di sana padahal kondisi fiskal pemko dalam keadaan kacau. jadi berlaku efesiensi anggaran hanya pada sektor yang diterima oleh kebutuhan publik semata, akan tetapi untuk fasilitas eksekutif dan legislatif normal seperti anggaran tahun sebelumnya,” ungkap Alfian.

Alfian juga menyinggung masalah anggaran untuk mengelola konten medsos sebesar Rp. 679 juta.

“Ini angka yang besar dan pemko menjadikan industri buzzer di kota Banda Aceh. Seharusnya kepekaan atas ekonomi warga kota yang sulit di tahun 2025 menjadi pertimbangan untuk tidak hidup mewah dengan fasilitas hasil pajak rakyat,” terang Alfian.

Alfian juga menjelaskan bahwa saat ini pemko sedang menekan warga untuk bayar pajak sampai ke level Gampong dan itu kebijakan yang sangat menjajah, sementara mereka hidup mewah dengan fasilitas dan begitu juga untuk pencitraannya.

“Kalau pemko membangun industri buzzer maka kondisi kedepan tidak baik baik saja. warga di suguhkan dengan berita dari buzzer tapi ekonomi warga dalam keadaan sulit. seharusnya pemko fokus menyelesaikan permasalah ekonomi bagaimana bisa bangkit,” desak Alfian.

Berita buzzer tidak bisa di simpulkan kebenarannya tapi lebih sebatas pencitraan, Alfian menjelaskan. Ia juga menyinggung 30 anggota DPRK kota Banda Aceh yang harusnya peka dalam pengesahan anggaran dan kondisi ekonomi warga saat ini.

“Ternyata mereka juga sama sebagai penikmat dari hasil pajak rakyat. Nihil kontribusi dan menikmati fasilitas. Kondisi ini tidak patut untuk dibiarkan begitu saja. Warga kota harus kritis sehingga kita tidak dijadikan sebagai sapi peras oleh mereka melalui pajak,” pungkasnya.[]