TINJAUAN.ID — Empat dekade lalu, perairan lepas pantai Aceh telah menjadi salah satu wilayah yang menarik perhatian investor energi Jepang. Sebuah dokumen intelijen Amerika Serikat (CIA) yang telah dideklasifikasi menunjukkan, pada awal 1980-an, perusahaan Jepang Inpex memperoleh kontrak bagi hasil untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Banda Aceh.
Dokumen berjudul Indonesia: Foreign Investment in the Oil Sector tersebut merupakan intelligence assessment yang disusun oleh Direktorat Intelijen Amerika Serikat CIA. Informasinya mencakup perkembangan investasi dan industri minyak Indonesia hingga sekitar Juni 1984.
Salah satu bagian penting dokumen itu adalah tabel kontrak production sharing Indonesia pada 1982–1983. Di dalamnya tercatat Inpex (Jepang) sebagai kontraktor untuk wilayah lepas pantai Banda Aceh.
Kontrak tersebut mencakup area sekitar 29.905 kilometer persegi, dengan komitmen eksplorasi senilai sekitar US$88 juta dan masa kontrak enam tahun.
Memburu Cadangan Migas Baru
Kehadiran Inpex di lepas pantai Aceh tidak berdiri sendiri. Pada awal 1980-an, Indonesia sedang menjadi salah satu tujuan penting investasi perusahaan minyak asing.
Dokumen CIA mencatat bahwa setelah 1978 terjadi peningkatan aktivitas eksplorasi. Puluhan kontrak bagi hasil ditandatangani dan perusahaan-perusahaan asing menggelontorkan investasi besar untuk mencari cadangan minyak baru.
Pada 1983 saja, perusahaan minyak asing diperkirakan menghabiskan sekitar US$1,2 miliar untuk kegiatan eksplorasi. Sekitar 260 sumur eksplorasi berhasil diselesaikan dari 323 sumur yang direncanakan.
Aceh Menjadi Bagian dari Ekspansi Migas
Wilayah offshore Aceh yang diberikan kepada Inpex tergolong sangat luas. Dokumen itu bahkan menyebut wilayah tersebut memiliki potensi menjadi salah satu kawasan lapangan minyak terbesar di Indonesia, berdasarkan penilaian pada saat itu.
Namun, penting dicatat, dokumen tersebut merupakan penilaian intelijen pada zamannya. Pernyataan mengenai potensi cadangan tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai bukti bahwa cadangan minyak dalam jumlah tertentu benar-benar ditemukan di wilayah tersebut.
Kepentingan Jepang
Masuknya Inpex ke Aceh juga memperlihatkan hubungan erat antara investasi energi dan kepentingan strategis Jepang.
Jepang pada masa itu sangat bergantung pada impor minyak. Dokumen CIA mencatat bahwa sekitar 15 persen impor minyak Jepang berasal dari Indonesia.
Karena itu, perusahaan dan pemerintah Jepang memiliki kepentingan untuk menjaga akses terhadap sumber energi Indonesia. Sejak 1979, Jepang juga menyediakan hampir US$250 juta pinjaman untuk kegiatan eksplorasi Pertamina bersama perusahaan asing serta sekitar US$110 juta untuk pengembangan lapangan tertentu.
Dengan demikian, investasi Jepang di sektor migas Indonesia tidak semata-mata dapat dibaca sebagai keputusan komersial. Ada kepentingan yang lebih besar: keamanan pasokan energi Jepang.
Pertamina dan Strategi Mengendalikan Investor Asing
Pada saat perusahaan asing berlomba mencari minyak di Indonesia, pemerintah Soeharto juga sedang berusaha memperkuat posisi negara. Instrumen utamanya adalah sistem production sharing contract (PSC).
Dalam model ini, Pertamina memiliki posisi sentral dalam pengelolaan kegiatan migas, sementara perusahaan asing menyediakan modal, teknologi, dan kemampuan eksplorasi dengan memperoleh bagian produksi sesuai kontrak.
Model tersebut memungkinkan Indonesia mendapatkan investasi asing tanpa menyerahkan sepenuhnya kendali atas sumber daya minyak.
Dokumen CIA menunjukkan pemerintah Indonesia menyadari adanya ketergantungan terhadap perusahaan asing. Jakarta membutuhkan modal dan teknologi mereka, tetapi pada saat yang sama berusaha meningkatkan kontrol nasional terhadap industri migas.
Strategi tersebut kemudian melahirkan dilema yang terus berulang dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia: seberapa jauh negara dapat memperbesar kontrol tanpa membuat investor asing meninggalkan sektor tersebut?
Pada awal 1980-an, pemerintah Indonesia mulai mendorong proses yang dalam dokumen disebut sebagai Indonesianization.
Perusahaan asing didorong meningkatkan penggunaan tenaga kerja Indonesia, memperbesar keterlibatan perusahaan domestik, serta mengembangkan pola kerja sama dengan mitra Indonesia.
Namun pemerintah tidak menutup pintu bagi investor asing. Sebaliknya, Jakarta berusaha membuat Indonesia tetap menarik bagi perusahaan internasional karena eksplorasi minyak membutuhkan modal besar dan mengandung risiko tinggi.
Kasus Aceh menjadi salah satu contoh menarik dari pendekatan tersebut. Di satu sisi, wilayah Aceh dibuka untuk eksplorasi perusahaan Jepang. Di sisi lain, seluruh aktivitas itu berada dalam kerangka kebijakan migas yang menempatkan Pertamina sebagai aktor utama.
Dari Minyak Menuju Gas
Dokumen CIA tersebut juga memperlihatkan bahwa Indonesia mulai memikirkan masa depan energi di luar minyak.
Lampirannya membahas pengembangan gas alam dan LNG. Dua kawasan yang disebut memiliki cadangan gas besar adalah Badak di Kalimantan Timur dan Arun di Sumatra, dengan perkiraan masing-masing sekitar 9 triliun kaki kubik dan 17 triliun kaki kubik.
Pengembangan LNG memiliki hubungan erat dengan pasar Jepang. Artinya, hubungan energi Indonesia-Jepang pada era tersebut tidak hanya dibangun melalui eksplorasi minyak, tetapi juga melalui pengembangan gas alam dan LNG untuk memenuhi kebutuhan energi Asia Timur.
Dalam konteks sejarah Aceh, fakta ini penting. Aceh bukan hanya pernah menjadi lokasi eksplorasi migas, tetapi juga berada dalam kawasan yang sangat penting bagi perkembangan industri gas Indonesia.
Dokumen CIA 1984 memberikan gambaran menarik mengenai posisi Aceh dalam peta energi Indonesia pada masa itu.
Ketika Inpex menandatangani kontrak untuk wilayah hampir 30 ribu kilometer persegi di lepas pantai Banda Aceh, Indonesia sedang berada dalam fase ekspansi eksplorasi migas dan investasi asing.
Jepang membutuhkan energi, sedangkan Indonesia membutuhkan modal dan teknologi. Pertamina membutuhkan posisi tawar yang lebih kuat. Ketiganya bertemu dalam sistem kontrak bagi hasil.
Empat dekade kemudian, persoalan dasarnya masih relevan. Bagaimana memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi negara dan daerah penghasil, sekaligus tetap mampu menarik investasi dan teknologi yang diperlukan untuk mengembangkan sumber daya tersebut.
Dokumen CIA itu mengungkapkan bukan hanya catatan tentang aktivitas intelijen Amerika Serikat. Dokumen tersebut juga merupakan potret sejarah mengenai bagaimana Indonesia, Jepang, dan perusahaan-perusahaan minyak internasional bernegosiasi memperebutkan kepentingan di balik sumber daya energi Indonesia, termasuk di lepas pantai Aceh.
Dan dari sana terlihat satu hal. Jauh sebelum eksplorasi migas Aceh kembali menjadi pembicaraan besar pada era modern, perairan Aceh telah lama masuk dalam radar perburuan energi internasional.
Discussion about this post