Banda Aceh – Pengurus Besar Himpunan Ulama Dayah Aceh (PB HUDA) mengajak masyarakat untuk menjaga etika dalam menyampaikan kritik di ruang publik serta menghindari budaya caci maki, fitnah, ujaran kebencian, dan serangan terhadap kehormatan orang lain yang semakin marak terjadi di media sosial.
Ketua Umum PB HUDA, Tgk. Dr. H. Anwar Usman, M.M. atau yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng, mengatakan bahwa Islam mengajarkan kebebasan menyampaikan pendapat, namun kebebasan tersebut harus berjalan beriringan dengan adab, tanggung jawab moral, dan penghormatan terhadap martabat sesama manusia.
Menurut putra almarhum ulama kharismatik Aceh Abu Kuta Krueng ini, dalam beberapa waktu terakhir ruang digital dipenuhi berbagai komentar yang tidak lagi berisi kritik yang konstruktif, melainkan telah berubah menjadi cacian, hinaan, fitnah, dan serangan pribadi terhadap ulama, pemimpin maupun pihak-pihak yang berbeda pandangan.
“Kritik adalah bagian penting dari kehidupan demokrasi dan bahkan menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki jalannya pemerintahan. Namun kritik harus disampaikan secara santun, objektif, berdasarkan fakta, dan tidak berubah menjadi penghinaan terhadap pribadi seseorang,” ujar Abiya Kuta Krueng.
Meski demikian, PB HUDA juga mengingatkan bahwa pemerintah pada semua tingkatan perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas serta mendengar berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Abiya, berbagai tuntutan yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, akademisi, maupun kelompok-kelompok sipil dalam berbagai forum dan aksi penyampaian pendapat pada dasarnya lahir dari kepedulian terhadap masa depan bangsa dan negara.
“Di satu sisi masyarakat harus menjaga adab dalam menyampaikan kritik. Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu mendengar suara rakyat dengan hati yang terbuka. Aspirasi yang disampaikan masyarakat dan mahasiswa hendaknya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa, bukan semata-mata sebagai tekanan atau perlawanan,” katanya.
Menurut Abiya, pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, mengayomi, melayani, dan memperjuangkan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya. Karena itu, komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat harus terus dibangun agar berbagai persoalan bangsa dapat diselesaikan secara bijaksana dan bermartabat.
PB HUDA menilai bahwa bangsa ini membutuhkan suasana yang kondusif, dialog yang sehat, dan semangat saling menghormati. Polarisasi yang berlebihan serta budaya saling menyerang hanya akan memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah serta berpotensi mengganggu persatuan nasional.
Selain itu, PB HUDA juga menyampaikan keprihatinan terhadap munculnya berbagai konten di media sosial yang mengarah kepada penghinaan terhadap para ulama di Aceh. Menurut Abiya Kuta Krueng, fenomena tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena ulama memiliki posisi penting dalam membimbing umat, menjaga akidah, serta membangun kehidupan sosial dan moral masyarakat.
“Perbedaan pandangan dengan ulama tentu boleh saja terjadi. Namun jangan sampai berubah menjadi kebencian, fitnah, atau caci maki. Dalam tradisi Islam dan budaya bangsa Indonesia, para ulama merupakan pewaris tugas para nabi yang harus dihormati meskipun pandangan mereka terkadang berbeda dengan sebagian masyarakat,” ujarnya.
Abiya menjelaskan bahwa sejarah bangsa ini, menunjukkan besarnya kontribusi ulama dalam perjuangan kemerdekaan, pendidikan, dakwah, perdamaian, serta pembangunan karakter bangsa. Karena itu, menjaga kehormatan ulama merupakan bagian dari menjaga marwah agama dan warisan kebangsaan yang telah dibangun oleh para pendahulu.
Beliau juga mengingatkan bahwa setiap ucapan dan tulisan yang dipublikasikan di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun di hadapan Allah SWT.
“Jangan sampai media sosial menjadi tempat melampiaskan kemarahan dan kebencian. Gunakanlah media sosial sebagai sarana menyampaikan gagasan, kritik yang membangun, ilmu pengetahuan, dan solusi bagi berbagai persoalan bangsa. Bangsa kita saat ini membutuhkan persatuan, bukan permusuhan; membutuhkan dialog, bukan saling menjatuhkan,” tegasnya.
PB HUDA mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk sama-sama mengedepankan semangat musyawarah, saling menghormati, dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Dengan demikian, kritik tetap hidup sebagai bagian dari demokrasi, namun adab, persatuan, dan kepentingan nasional tetap terjaga.
“Mari kita jaga lisan dan tulisan kita. Kritiklah dengan santun, dengarkanlah dengan bijak, dan carilah jalan tengah demi kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara. Persatuan adalah modal utama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan,” pungkas Abiya Kuta Krueng.[]
Discussion about this post