Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
No Result
View All Result
Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
Home News Daerah

Wagub Aceh Dekfadh dan Pimpinan DPRA Bahas Percepatan Qanun APBA dan Stabilitas Sosial

TINJAUAN ID by TINJAUAN ID
August 26, 2026
Reading Time: 1 min read
0
Wagub Aceh Dekfadh dan Pimpinan DPRA Bahas Percepatan Qanun APBA dan Stabilitas Sosial

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, SE (Dek Fadh) bersama unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) di Banda Aceh, menggelar rapat koordinasi bersama, Rabu (26/8/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis daerah, khususnya penguatan sinergi antara Pemerintah Aceh dan DPRA dalam mempercepat penyelesaian sejumlah agenda pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu agenda yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut yakni percepatan pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2025 serta persiapan penyusunan APBA Tahun Anggaran 2027.

“Koordinasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan proses penganggaran dan program pembangunan dapat berjalan tepat waktu, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi ini perlu terus kita perkuat,” ujar Wagub Dek Fadh.

Selain agenda penganggaran dan regulasi daerah, pertemuan turut membahas berbagai persoalan strategis lainnya, termasuk upaya menjaga stabilitas sosial dan memperkuat koordinasi dalam merespons berbagai dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRA Zulfadli (Abang Samalanga), Wakil Ketua DPRA Ali Basrah dan Saifuddin Muhammad (Yah Fud), serta sejumlah ketua fraksi dan anggota DPRA. Dari Pemerintah Aceh turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Aceh Taufik, Kepala BPKA Diwarsyah, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat, Bappeda Aceh serta unsur terkait lainnya.

“Pemerintah Aceh dan DPRA memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan program pembangunan dapat direalisasikan dengan baik. Kita ingin setiap proses yang dilakukan bersama benar-benar bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Wagub Dek Fadh.[]

Tags: DPRAPemerintah AcehWagub Aceh Fadhullah
ShareTweetSendShare

Related Posts

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi
Daerah

Rapat Bersama Banggar DPRA, Plt Sekda Aceh Ajak Perkuat Sinergi dan Komunikasi

August 27, 2026
GEMURA Aceh Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Daerah

GEMURA Aceh Dorong Optimalisasi Serapan Anggaran dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan

August 26, 2026
Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Terseret Kasus Hubungan Sesama Jenis, TR. Farhan Hidayat: Proses Hukum Harus Berjalan
Daerah

Kepala Inspektorat Kota Banda Aceh Terseret Kasus Hubungan Sesama Jenis, TR. Farhan Hidayat: Proses Hukum Harus Berjalan

August 26, 2026
Emping Melinjo Beureueh, Pidie Terancam Bahan Baku, Pengrajin Berharap Dukungan Pascabanjir
Daerah

Emping Melinjo Beureueh, Pidie Terancam Bahan Baku, Pengrajin Berharap Dukungan Pascabanjir

August 26, 2026
Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik
Daerah

Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik

August 26, 2026
Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum
Daerah

Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum

August 26, 2026
Next Post
Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum

Utang RSUDZA Rp416,9 Miliar Jadi Pintu Masuk Evaluasi Tata Kelola Otsus dan Audit Penegak Hukum

Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik

Utang RSUDZA dan Belanja Kesehatan Aceh Disorot, MFF Syndicate Minta Audit Forensik

Discussion about this post

Recommended Stories

China lampaui Jerman dalam jumlah ekspor mobil dunia

January 15, 2023

Indonesia: Belanda minta maaf atas ‘kekerasan ekstrem’ perang kemerdekaan

December 30, 2022

Menteri Keuangan lakukan efisiensi anggaran 2023 hingga 50 T melalui automatic adjustment

February 20, 2023
  • Dataset
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • TINJAUAN.ID
  • Pedoman Media Siber
Email: redaksi@tinjauan.id

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!

No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Sejarah
  • Editorial
  • Pojok Ekraf

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!