Banda Aceh — Aceh dikenal sebagai daerah yang kerap melahirkan berbagai gagasan dan terobosan yang kemudian diadopsi menjadi program nasional. Namun, kemampuan melahirkan gagasan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti dengan keterampilan untuk merawat dan mengembangkan momentum.
Hal itu disampaikan Ustadz Tgk. H. Masrul Aidi dalam acara Peusijuek Tokoh Aceh Besar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Aceh Besar, sekaligus peusijuek Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) dan Rektor UIN Ar-Raniry, di Gedung Auditorium Ali Hasjmy UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Sabtu (5/9/2026).
Dalam pandangannya, Aceh memiliki modal besar berupa gagasan, pengalaman sejarah dan sumber daya manusia. Namun, persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dapat dirawat melalui komunikasi dan kolaborasi yang lebih luas.
“Aceh pioner dalam terobosan program yang sukses diadopsi menjadi program nasional. Namun, dalam merawat gagasan kita belum terampil,” ujar Masrul Aidi.
Menurutnya, salah satu kelemahan yang perlu diperbaiki adalah kebiasaan masyarakat yang cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok atau komunitasnya sendiri.
“Hobi kita hanya berkumpul dengan komunitas sendiri, tidak lintas instansi dan profesi,” katanya.
Ia menilai persoalan Aceh akan lebih mudah diselesaikan apabila berbagai kelompok mau membuka ruang komunikasi dan duduk bersama tanpa sekat sosial.
“Satu persoalan selesai sekali duduk. Jangan nasab dan harta membatasi pergaulan kita,” tegasnya.
MoU Bukan Akhir Perjalanan
Masrul juga menyinggung perjalanan Aceh pascakonflik. Menurutnya, pemberontakan bukanlah akhir dari perjalanan Aceh. Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kesepakatan yang telah dicapai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pemberontakan bukan akhir. Implementasi MoU selalu anomali,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar berbagai hak adat Aceh yang menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat dapat dikembalikan dan diperkuat.
“Kalaulah dulu saya diizinkan berbicara kepada Presiden maka yang saya minta pertama kali adalah tolong kembalikan semua hak adat Aceh,” katanya.
Menurut Ustadz Masrul, banyak persoalan yang terjadi sebenarnya berkaitan dengan persepsi. Karena itu, komunikasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, tokoh agama dan berbagai elemen lainnya menjadi sangat penting. “Persoalan tentang persepsi,” ujarnya.
Tata Krama dan Busana Cermin Akhlak
Ustadz Masrul juga mengingatkan bahwa pembangunan Aceh tidak boleh hanya dilihat dari aspek fasilitas dan pembangunan fisik. Ada nilai-nilai sosial dan akhlak yang harus tetap menjadi perhatian.
“Tokoh Pendidikan Seperti Ki Hajar Dewantara Tidak pernah bicara tentang fasilitas. Mereka menampilkan Tata krama dan tata busana sebagai cermin akhlak, seperti Penutup Kepala,” katanya.
Ia menilai kemajuan suatu masyarakat juga tercermin dari cara masyarakat tersebut berinteraksi, menghormati orang lain dan menjaga nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan sosialnya.
Pemimpin Aceh Harus Mampu Berkomunikasi
Dalam konteks kepemimpinan Aceh ke depan, Ustadz Masrul menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki etika serta kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan baik. “Pemimpin Aceh ke depan harus punya etika, keterampilan berbicara,” ujarnya.
Menurutnya, pemimpin tidak cukup hanya memahami persoalan pemerintahan, tetapi juga harus mampu memahami masyarakat, membangun komunikasi lintas kelompok serta menempatkan diri dalam tatanan negara.
Ia berharap Aceh ke depan mampu melahirkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam gagasan, tetapi juga mampu menjaga momentum, membangun jejaring dan menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bagi Ustadz Masrul, merawat momentum merupakan bagian penting dari perjalanan Aceh. Gagasan yang baik tidak boleh berhenti sebagai wacana, tetapi harus terus dikawal melalui kolaborasi, etika, komunikasi dan kerja bersama.[]
Discussion about this post