BANDA ACEH — Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi (Pusjar) SKMK LAN Aceh memasuki tahap pembelajaran Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN).
Pelatihan yang berlangsung sejak Juli hingga November 2026 tersebut menerapkan metode Learning Blended, dengan peserta sebanyak 64 orang yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Pada tahap VKN, para peserta dibagi menjadi empat kelompok. Kelompok I terdiri atas 16 peserta dengan fasilitator Dra. Arfah Salwah, M.Si. dari LAN RI. Arfah Salwah menegaskan bahwa VKN bukan sekadar kegiatan kunjungan lapangan, melainkan ruang pembelajaran strategis untuk membentuk cara pandang kepemimpinan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
“Peserta diharapkan tidak hanya melihat praktik baik, tetapi juga mampu menangkap kompleksitas persoalan dan merumuskannya menjadi pembelajaran kebijakan yang dapat diterapkan,” ujarnya.
Salah satu peserta Kelompok I, Erwin Ferdinansyah, S.T., M.T., menjelaskan bahwa VKN merupakan bagian penting dari proses pembelajaran PKN II karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh pengalaman langsung dari praktik penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan persoalan strategis di lapangan.
“Visitasi Kepemimpinan Nasional merupakan sarana pembelajaran untuk menggali data, inovasi, pengalaman, dan praktik terbaik dari daerah yang menjadi lokus. Hasil pembelajaran tersebut kemudian dianalisis dan dikristalisasi menjadi rekomendasi kebijakan melalui policy brief,” kata Erwin.
Dalam penyusunan policy brief, Kelompok I mengangkat subtema “Kepemimpinan Adaptif dalam Koordinasi Lintas Sektor Pemulihan Pascabencana.”
Adapun judul policy brief yang disusun adalah “Navigasi Krisis Pemulihan Pascabencana: Memperkuat Kepemimpinan Adaptif dan Koordinasi Lintas Sektor di Daerah.”
Menurut Erwin, tema tersebut dipilih karena pemulihan pascabencana membutuhkan kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi serta membangun koordinasi efektif antara pemerintah, lembaga, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Pemulihan pascabencana tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Dibutuhkan kepemimpinan adaptif yang mampu mengintegrasikan sumber daya, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan VKN PKN II Angkatan XXV, Kelompok I nantinya akan mengunjungi sejumlah daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh pada 2025. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari proses pengumpulan data dan pembelajaran lapangan untuk memperkuat analisis dalam policy brief.
Erwin menambahkan, hasil VKN diharapkan tidak berhenti sebagai dokumentasi pembelajaran, tetapi dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang aplikatif bagi penguatan tata kelola pemulihan pascabencana di daerah.
“Target akhirnya adalah menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya berbasis teori, tetapi lahir dari temuan lapangan dan dapat menjadi masukan strategis bagi pengambil kebijakan dalam memperkuat pemulihan pascabencana,” katanya.
Dengan demikian, VKN dan policy brief menjadi satu rangkaian pembelajaran yang saling berkaitan. VKN menjadi ruang untuk memperoleh pengalaman dan data lapangan, sementara policy brief menjadi instrumen untuk menerjemahkan hasil pembelajaran tersebut ke dalam rekomendasi kebijakan strategis.[]
Discussion about this post