Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), memuji inovasi Tim Riset Universitas Syiah Kuala (USK) yang memanfaatkan lumpur dan pasir pascabencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick.
“Sangat positif. Pemerintah Aceh sangat mendukung,” kata Gubernur Mualem sebagaimana disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Kamis, 13 Agustus 2026. “Gubernur Mualem sangat mengharapkan hasil penelitian USK bernilai manfaat bagi Aceh.”
Gubernur Mualem, kata Nurlis, menilai inovasi tersebut menjadi peluang untuk mengubah material yang selama ini menjadi persoalan lingkungan menjadi produk konstruksi bernilai guna dan ekonomi.
“Pemerintah Aceh melihat inovasi ini sejalan dengan kebutuhan percepatan pemulihan pascabencana di Aceh,” kata Nurlis.
Perhatian Gubernur Mualem tersebut, kata Nurlis, telah mendorong Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir Syamaun, menggerakkan jajarannya untuk memfasilitasi tim USK dalam mengembangkan penelitian tersebut.
Sehingga digelar rapat khusus membahas inovasi tersebut di Ruang Potda II Kantor Gubernur Aceh, Selasa, 11 Agutus 2026.
“Poinnya adalah pemanfaatan lumpur dan pasir hasil sedimentasi bencana hidrometeorologi sebagai bahan baku bata ringan Aceh Brick untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, yang bertindak sebagai pemimpin rapat.
Tim Riset USK yang sekaligus ahli beton ringan, Prof Dr Ir Abdullah yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa bata ringan memiliki keunggulan dari sisi bobotnya yang lebih ringan, sehingga berpotensi digunakan untuk pembangunan infrastruktur di wilayah yang sulit dijangkau.
Abdulah menambahkan, material yang ringan memudahkan pengangkutan ke wilayah pelosok. Ia menyebutkan, salah satu potensi pemanfaatannya adalah untuk jaringan irigasi dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Pemanfaatan lumpur dan pasir juga berpotensi menjaga ekosistem karena dapat mengurangi kebutuhan pengambilan tanah liat dari alam sebagai bahan baku batu bata,” kata Guru Besar USK ini lagi.
Di tempat yang sama, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah Aceh (Balai Jakon), Indra Suhada, menyambut baik usulan pemanfaatan lumpur dan pasir tersebut menjadi bata ringan yang dikenal sebagai Aceh Brick.
“Produk ini berpotensi dikembangkan sebagai material alternatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis dan standar yang berlaku,” kata Indra.
Indra menambahkan, Balai Jakon menyiapkan dukungan melalui kegiatan pembinaan/percontohan dan pelatihan kelompok masyarakat dalam memproduksi bata ringan.
Sedangkan Pemerintah Aceh, kata Robby, menginginkan pemanfaatan material bencana harus didasarkan pada hasil uji teknis dan kelayakan material.
“Sebab, setiap lokasi memiliki karakteristik sedimen yang dapat berbeda, sehingga perlu dilakukan penilaian untuk memastikan material yang digunakan memenuhi persyaratan teknis,” katanya.
Robby mengatakan bahwa USK dan Balai Jakon akan melakukan penilaian bersama terhadap peluang kerja sama dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pengolahan bata ringan.
Ia mengatakan tindak lanjut dari rapat tersebut adalah penilaian teknis dan peluang kerja sama, penyiapan model produksi yang dapat diterapkan oleh kelompok masyarakat, pembinaan dan pelatihan masyarakat terdampak, penyiapan lokasi percontohan, pengkajian pemanfaatan Aceh Brick sebagai material rehabilitasi dan rekonstruksi, dan pengembangan pemanfaatan dalam program rehab-rekon 2026–2028.
Pemerintah Aceh melihat pengembangan Aceh Brick memiliki manfaat strategis, yaitu mempercepat pembersihan lumpur dan pasir/sedimen pascabencana, menghasilkan material alternatif untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan menciptakan lapangan kerja dan sumber pendapatan baru bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Dengan demikian, pemanfaatan material bencana ini diharapkan dapat menjadi bagian dari pendekatan pemulihan yang berbasis ekonomi masyarakat dan berkelanjutan.
Kendati demikian, sebelum Aceh Brick digunakan secara luas dalam pekerjaan pemerintah, produknya perlu melalui tahapan uji mutu, pengujian lapangan, pemenuhan standar teknis, dan pembuktian kinerja, sehingga penggunaannya aman dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin mengubah material yang sebelumnya menjadi persoalan bencana menjadi sumber solusi. Lumpur dibersihkan, diolah menjadi material bangunan, masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan hasilnya dapat kembali dimanfaatkan untuk mempercepat pemulihan Aceh,” kata Robby.[]
Discussion about this post