Sorot Pemborosan Anggaran, Aktivis Perempuan Kecam Pemko Banda Aceh

BANDA ACEH — Di tengah kondisi fiskal daerah yang serba terbatas dan sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang masih bergulat dengan dampak bencana, Pemerintah Kota Banda Aceh menggelontorkan kisaran Rp4 miliar untuk serangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Kota ke-821. Kebijakan ini menuai kecaman keras dari aktivis perempuan Aceh dan memantik pertanyaan publik soal skala prioritas kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun anggaran 2026, total pagu anggaran yang dapat dikonfirmasi untuk rangkaian perayaan HUT kota tersebut mencapai Rp3,988 miliar, belum termasuk satu kegiatan lain yang diduga masuk dalam rangkaian acara namun belum dapat dipastikan.

Jika kegiatan Banda Aceh Academy Talks — yang diduga diinput dengan judul Seminar Nasional di SIRUP LKPP dengan pagu Rp300 juta — turut dihitung, maka total keseluruhan belanja perayaan HUT bisa melampaui Rp4,18 miliar, sebagaimana kami beritakan sebelumnya di tinjauan.id.

Prioritas Dipertanyakan

Aktivis perempuan Aceh, Yulindawati, menyebut kebijakan belanja seremonial ini sebagai bentuk ketidaktepatan prioritas.

“Kami melihat adanya ketidaktepatan prioritas. Saat masyarakat di beberapa daerah sedang menghadapi bencana, Wali Kota Banda Aceh malah menyelenggarakan acara yang terkesan eksklusif, menghadirkan para pejabat, dan minim makna bagi masyarakat luas. Ini hanya seremonial, sekadar potong pita tanpa dampak nyata,” tegasnya dalam pers rilis yang diterima redaksi, Minggu (26/4/2026) di Banda Aceh.

Yulindawati juga menyampaikan informasi yang ia terima mengenai dugaan perekrutan konten kreator untuk kebutuhan komunikasi publik pemerintah kota.

“Kami mendapatkan informasi bahwa sekitar 40 orang konten kreator direkrut untuk membangun branding Wali Kota dan Pemerintah Kota Banda Aceh, dengan gaji mencapai Rp7 juta per orang. Ini menimbulkan pertanyaan besar di tengah kondisi keuangan daerah,” ujarnya. Redaksi belum dapat memverifikasi secara independen informasi tersebut

Ia juga menyoroti kondisi operasional sejumlah satuan kerja di lingkungan Pemko Banda Aceh yang disebutnya menghadapi keterbatasan anggaran.

Menurut Yulindawati, informasi yang berkembang menyebutkan beberapa dinas harus menahan belanja rutin, termasuk pengadaan alat tulis kantor, karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Sejumlah kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah disebut belum jelas mekanisme penggantian biayanya. Redaksi mencatat keterangan ini sebagai informasi yang masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.

Lonjakan Pokir Dewan

Yulindawati juga menyoroti lonjakan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Kota Banda Aceh yang meningkat signifikan dari Rp40 miliar menjadi Rp89 miliar.

Ia menilai kenaikan tersebut perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak legislatif maupun eksekutif kota, mengingat besarannya yang dinilai tidak proporsional di tengah keterbatasan fiskal daerah.

“Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai independensi pengawasan dewan terhadap kinerja pemerintah kota,” kata Yulindawati.

Desak Kemendagri Turun Tangan

Yulindawati meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi serius terhadap pengelolaan anggaran dan arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Kami meminta Kementerian Dalam Negeri tidak menutup mata terhadap kondisi ini. Harus ada evaluasi serius terhadap penggunaan anggaran dan arah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh,” ujarnya.

Ia juga mengajak alim ulama, seniman, dan budayawan untuk terus bersuara mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, transparan, dan akuntabel.[]