Banda Aceh – Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, secara resmi membuka Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Aceh Tahun 2025 yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP-PKK Aceh, Marlina Muzakir, Ketua Staf Ahli TP-PKK Aceh, Mukarramah Fadhlullah, Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, Ibu Ketua DPRA, Ketua Bhayangkari, para Ketua DWP SKPA dan Biro, serta jajaran pengurus DWP kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap, rapat kerja ini mampu melahirkan rekomendasi dan program kerja yang selaras dengan fokus Pemerintah Aceh, sehingga setiap kegiatan yg akan dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendapat dukungan optimal dari pemerintah.
“Pada rapat kerja hari ini, program kerja yang akan direkomendasikan harus didiskusikan sedetail mngkin agar selaras dengan fokus pemerintah daerah sehingga dapat langsung menjawab kebutuhan masyarakat saat ini,” ujar M. Nasir.
Rapat kerja yang mengusung tema “Penguatan Peran Ketua dan Anggota DWP SKPA dan Kabupaten/Kota Melalui Program Kerja yang Kolaboratif” menurut M. Nasir sangat relevan dengan tantangan pada saat ini.
Ia menilai, kekuatan DWP terletak pada kemampuan bekerja sama. Dengan kolaborasi yang baik, menurutnya DWP akan semakin berkembang dan menghasilkan program kerja lebih efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, M. Nasir juga mendorong Penguatan kompetensi dari setiap pengurus DWP, agar dapat berkontribusi dalam mendukung pembangunan daerah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan karakter, sehingga setiap anggota mampu bekerja dengan baik dan berprestasi. Ia juga mengingatkan perlunya memperluas jejaring agar peran DWP semakin kuat dan berdampak luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DWP Aceh, Malahayati M. Nasir, menyoroti pentingnya peran organisasi, khususnya DWP Aceh dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menyebutkan, DWP memiliki posisi strategis karena selain menjadi wadah partisipasi, DWP juga berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.
“Organisasi masyarakat, salah satunya DWP ini mempunyai posisi yang sangat strategis. Selain sebagai wadah partisipasi, DWP juga sekaligus menjadi penghubung antara aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah,” ujar Malahayati.
Lebih lanjut, Malahayati berpesan kepada para Ketua DWP kabupaten/kota se-Aceh yang baru dikukuhkan agar dapat menjalankan amanah dengan baik serta berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan daerah. Ia menegaskan, peran besar DWP harus diimbangi dengan sikap profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Ia juga mengajak seluruh anggota agar tidak menjadikan DWP sebagai organisasi yang hanya sekedar simbol, melainkan sebagai motor penggerak perubahan nyata demi mewujudkan masyarakat Aceh yang maju dan sejahtera. []
Discussion about this post