Jaringan Aneuk Syuhada Aceh Ingatkan DPR RI dan Jusuf Kalla Perihal Revisi UUPA: Jangan Jadi Wacana Kosong

JASA menekankan pentingnya revisi UUPA dilakukan secara serius dan mendalam, dengan merujuk penuh pada butir-butir yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki)

Banda Aceh – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) mengeluarkan pernyataan tegas kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar tidak menjadikan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) hanya sebagai wacana kosong atau sekadar perbincangan di warung kopi.

Hal ini disampaikan oleh Sekjend DPP JASA Murhalim kepada Tinjauan, Sabtu, (13/9/2025) di Banda Aceh.

Dalam pernyataannya, JASA menekankan pentingnya revisi UUPA dilakukan secara serius dan mendalam, dengan merujuk penuh pada butir-butir yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005.

“Kami mengingatkan DPR RI dan tokoh nasional seperti Bapak Jusuf Kalla agar tidak mempolitisasi isu ini tanpa niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan substantif di Aceh. Revisi UUPA adalah kewajiban moral dan politik sebagai tindak lanjut dari perdamaian yang telah mengakhiri konflik panjang di Aceh,” ujar Murhalim.

JASA juga menilai bahwa selama dua dekade pasca perdamaian, banyak aspek dari UUPA yang belum sepenuhnya diimplementasikan. Ketimpangan dalam pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki berpotensi memicu ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.

“Sudah saatnya negara hadir dengan komitmen penuh, bukan hanya basa-basi politik. Jangan biarkan MoU Helsinki menjadi dokumen sejarah yang dilupakan, padahal menjadi fondasi perdamaian di Aceh,” tambahnya.

JASA mendesak DPR RI untuk membuka ruang partisipasi masyarakat Aceh secara luas dalam proses revisi UUPA. JASA juga meminta Pemerintah Pusat untuk memastikan bahwa revisi tersebut mencerminkan semangat otonomi khusus yang sejati bagi Aceh.

“JASA akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan konsolidasi dengan elemen masyarakat sipil serta eks kombatan untuk memastikan suara rakyat Aceh tidak diabaikan,” pungkasnya.[]