Dari Balai Kota New York hingga Senat, semakin banyak politisi Muslim memperoleh kepercayaan publik di Amerika Serikat. Zohran Mamdani dan Abdul El-Sayed menjadi dua figur yang mencatat sejarah politik baru. Di tengah masih kuatnya sentimen Islamofobia, keberhasilan mereka memperlihatkan perkembangan partisipasi politik Muslim sekaligus semakin terbukanya ruang representasi dalam demokrasi Amerika Serikat.
TINJAUAN.ID | Amerika Serikat memiliki sejarah panjang sebagai negara yang dibangun oleh masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan kebudayaan yang beragam. Namun, dalam perjalanan politiknya, tidak semua kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh representasi di pusat-pusat kekuasaan.
Komunitas Muslim termasuk salah satu kelompok yang menghadapi tantangan tersebut. Serangan 11 September 2001 menjadi titik penting yang mengubah persepsi sebagian masyarakat Amerika terhadap Islam dan Muslim. Sentimen anti-Muslim, diskriminasi, serta kecurigaan terhadap identitas keagamaan kerap muncul dalam ruang publik, termasuk dalam kontestasi politik.
Dua dekade lebih setelah peristiwa tersebut, pemandangan politik Amerika memperlihatkan perkembangan menarik. Warga Muslim tidak lagi hanya menjadi kelompok yang memperjuangkan hak-hak sipil dan kebebasan beragama. Mereka semakin aktif memasuki lembaga politik, mencalonkan diri dalam pemilihan umum, dan memperoleh mandat untuk memimpin.
Dua nama yang menonjol dalam perkembangan terbaru ini adalah Zohran Mamdani dan Abdul El-Sayed.
Mamdani mencatat sejarah sebagai Muslim pertama yang menjabat Wali Kota New York. Sementara itu, El-Sayed baru saja memenangkan pemilihan Senat Amerika Serikat dari Michigan pada 3 November 2026, menjadikannya Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota lembaga tersebut.
Keduanya mengisahkan perjalanan politik yang menggambarkan perubahan penting mengenai bagaimana identitas, keberagaman, dan partisipasi warga negara bertemu dalam demokrasi Amerika Serikat.
Zohran Mamdani: Muslim yang memimpin New York
Tumbuh di New York, Mamdani mengenal kehidupan masyarakat multikultural yang menjadi karakter kota tersebut. Sebelum terpilih sebagai wali kota, ia merupakan anggota Majelis Negara Bagian New York yang mewakili Queens.
Perjalanan politiknya tidak berlangsung tanpa tantangan. Dalam pemilihan wali kota 2025, ia berhadapan dengan sejumlah persoalan besar, mulai dari keterjangkauan biaya hidup, perumahan, transportasi publik, hingga ketimpangan ekonomi.
Kemenangannya juga diwarnai serangan bernuansa Islamofobia. Identitas keagamaannya menjadi sasaran kritik sejumlah pihak, terutama setelah popularitasnya meningkat dalam kontestasi politik.
Mamdani memilih tidak menyembunyikan identitas tersebut. Dalam pidato emosional menjelang pemilihan, sebagaimana dikutip Associated Press, ia menyampaikan, “saya tidak akan mengubah siapa diri saya, bagaimana saya makan, atau keyakinan yang saya anut dengan bangga.”
Ketika dilantik, Mamdani juga menggunakan Al-Qur’an dalam pengambilan sumpah jabatan. Salah satu Al-Qur’an yang digunakan merupakan peninggalan kakeknya, sementara salinan lainnya berasal dari koleksi Schomburg Center for Research in Black Culture, New York Public Library.
Keputusan tersebut memiliki makna simbolis. Sebagaimana dijelaskan Hiba Abid, kurator studi Timur Tengah dan Islam di perpustakaan tersebut, Al-Qur’an itu merepresentasikan sejarah dan keberagaman komunitas Muslim di New York.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa seorang pemimpin tidak harus melepaskan identitas keagamaannya untuk menjadi pemimpin bagi seluruh warga. Hal itu juga tercermin dalam pidato pelantikannya. Mamdani mengatakan, ” apapun yang kamu makan, bahasa yang kamu gunakan, atau darimana kamu berasal…”
Ia kemudian menegaskan bahwa identitas bersama yang menyatukan mereka adalah sebagai warga New York.
Pesan ini penting karena kepemimpinan dalam masyarakat majemuk menuntut kemampuan melampaui perbedaan identitas. Seorang wali kota tidak hanya mewakili kelompok yang memilihnya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap seluruh warga yang dipimpinnya.
Abdul El-Sayed: Menembus sejarah di Senat Amerika Serikat
Karier politiknya tidak langsung berjalan mulus. Pada 2018, ia pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Michigan melalui pemilihan pendahuluan Partai Demokrat, tetapi gagal memperoleh nominasi.
Kegagalan tersebut tidak menghentikan langkahnya. Delapan tahun kemudian, ia kembali ke arena politik dengan membawa agenda ekonomi dan pelayanan publik.
Dalam kampanyenya, El-Sayed mengangkat persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti biaya kesehatan, ketimpangan ekonomi, pengaruh uang dalam politik, serta perlindungan terhadap kelompok pekerja. Ia mendukung kebijakan Medicare for All, yaitu perluasan sistem jaminan kesehatan publik untuk seluruh warga Amerika.
Menariknya, El-Sayed tidak menjadikan identitas Muslim sebagai satu-satunya modal politik. Ia membangun kampanye berdasarkan isu kebijakan, keterlibatan masyarakat, dan pendekatan akar rumput.
Dalam wawancara dengan Associated Press setelah kemenangan, ia menyampaikan kritik terhadap penggunaan agama sebagai alat untuk mendiskreditkan seseorang dalam kontestasi politik.
“Mereka mencoba mendiskresitkan seseorang karena cara ia beribadah. Dan Michigan membalas. Masyarakat tidak mau itu. Mereka muak dengan hal tersebut,” ucapnya.
El-Sayed juga memberikan penjelasan menarik tentang bagaimana ia memandang identitas dan jabatan politiknya.
“Saya tidak berkontestasi untuk menjadi senator Muslim pertama. Saya berkontestasi untuk menjadi Senator Michigan berikutnya yang kebetulan adalah seorang Muslim,” sebut El-Sayed.
Pernyataan ini memperlihatkan pendekatan politik yang cukup penting. Identitas agama merupakan bagian dari dirinya, tetapi mandat politiknya harus mencakup seluruh masyarakat, tanpa membedakan agama maupun latar belakang.
Dalam konteks demokrasi, pendekatan tersebut menegaskan bahwa keterwakilan kelompok minoritas tidak harus berujung pada politik eksklusif. Sebaliknya, pengalaman sebagai bagian dari kelompok minoritas dapat menjadi landasan untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi seluruh warga negara.
255 pejabat Muslim: Pertumbuhan yang tidak terjadi secara tiba-tiba
Keberhasilan Mamdani dan El-Sayed tidak dapat dilepaskan dari perkembangan partisipasi politik Muslim yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Data Council on American-Islamic Relations (CAIR) dan CAIR Action yang dirilis pada 20 Agustus 2026 memberikan gambaran konkret mengenai perkembangan tersebut.
Dalam 2026 Directory of Elected Muslim Officials, kedua organisasi itu mengidentifikasi sebanyak 255 pejabat Muslim terpilih yang tersebar di 26 negara bagian Amerika Serikat.
Angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan Muslim dalam politik telah berkembang di berbagai tingkatan pemerintahan, tidak hanya di tingkat nasional.
Pertama, representasi Muslim paling besar justru berada di tingkat pemerintahan lokal. Sebanyak 98 orang atau 38,4 persen menjabat sebagai anggota dewan kota.
Kedua, bidang pendidikan menjadi ruang penting bagi keterlibatan Muslim. Sebanyak 63 pejabat atau 24,7 persen bekerja melalui jabatan terpilih di sektor pendidikan.
Ketiga, keterwakilan perempuan juga cukup signifikan. Dari 255 pejabat Muslim yang teridentifikasi, 110 orang atau 43,1 persen merupakan perempuan.
Data tersebut memberikan gambaran bahwa partisipasi politik Muslim tidak hanya terkonsentrasi pada figur laki-laki atau tokoh nasional. Perempuan Muslim juga mengambil peran dalam berbagai lembaga pemerintahan.
Direktur Eksekutif Nasional CAIR, Nihad Awad, menyebut angka tersebut memiliki arti lebih besar daripada sekadar statistik.
“Angka yang memecahkan rekor ini menunjukkan hal yang lebih dari sekadar statistik,” terang Awad.
Menurut Awad, angka tersebut mencerminkan komunitas Muslim Amerika yang semakin terlibat, terorganisasi, dan berkomitmen untuk melayani masyarakat serta memperkuat demokrasi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CAIR Action, Bassim Elkarra, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Ia menyatakan bahwa perkembangan ini merupakan pengingat tentang apa yang dapat dicapai ketika komunitas ikut memilih, mengorganisasi diri, mencalonkan pemimpin, dan berpartisipasi di setiap tingkatan demokrasi.
Pernyataan kedua tokoh tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan keterwakilan Muslim bukan hanya hasil popularitas individu. Ada proses panjang berupa pendidikan politik, pengorganisasian komunitas, keterlibatan pemilih, dan kaderisasi kepemimpinan.
Dari Ilhan Omar hingga Rashida Tlaib: Ada proses panjang di balik perubahan
Sebelum Mamdani dan El-Sayed menjadi sorotan, sejumlah politisi Muslim telah lebih dahulu membuka jalan di lembaga politik Amerika.
Dua nama yang paling dikenal adalah Ilhan Omar dari Minnesota dan Rashida Tlaib dari Michigan. Keduanya terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 2018 dan mulai menjabat pada Januari 2019.
Omar merupakan perempuan keturunan Somalia yang menjadi salah satu perempuan Muslim pertama di Kongres. Sementara Tlaib merupakan politisi keturunan Palestina yang juga mencatat sejarah sebagai perempuan Muslim pertama yang terpilih ke Kongres bersama Omar.
Jauh sebelum keduanya, Keith Ellison telah mencatat sejarah pada 2006 sebagai Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat.
Perjalanan para tokoh tersebut memperlihatkan bahwa keterwakilan Muslim di politik Amerika dibangun secara bertahap. Ada generasi yang membuka pintu, generasi yang memperluas ruang representasi, hingga generasi baru yang kini mampu menembus jabatan eksekutif dan legislatif yang lebih tinggi.
Dengan demikian, keberhasilan Mamdani dan El-Sayed bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Keduanya hadir dalam perjalanan panjang warga Muslim Amerika untuk memperoleh kesempatan yang setara dalam kehidupan politik.
Di tengah Islamofobia, demokrasi tetap membuka ruang
Perkembangan positif ini berlangsung di tengah tantangan yang belum sepenuhnya selesai. Laporan CAIR mencatat sebanyak 8.683 pengaduan terkait diskriminasi dan pelanggaran hak-hak sipil pada 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak organisasi itu mulai melakukan pencatatan pada 1996.
Serangan terhadap identitas Muslim juga masih muncul dalam kontestasi politik. Pengalaman Mamdani dan El-Sayed memperlihatkan bahwa identitas agama dapat digunakan sebagai bahan serangan oleh lawan politik.
Namun, ada pelajaran penting dari hasil pemilihan di New York dan Michigan. Masyarakat tidak selalu menjadikan identitas agama sebagai penentu utama dalam memilih pemimpin.
Wali Kota Dearborn, Abdullah Hammoud, yang mengenal El-Sayed selama lebih dari satu dekade, menyebut kemenangan tersebut sebagai “Cerita Amerika yang indah.”
Menurut Hammoud, masyarakat mendukung El-Sayed bukan semata-mata karena etnisitas atau agamanya, melainkan karena program politik dan kemampuannya membangun koalisi masyarakat.
Sementara itu, Asma Uddin, profesor di Michigan State University College of Law, menilai kemenangan El-Sayed memiliki arti penting karena berlangsung dalam iklim politik ketika menjadi seorang Muslim yang terlihat secara terbuka masih dapat menjadi beban politik.
Ia mengatakan kemenangan tersebut memberikan alasan kuat untuk optimistis bahwa serangan anti-Muslim tidak selalu memiliki pengaruh politik sebesar yang diasumsikan oleh pihak-pihak yang menggunakannya.
Kedua pandangan itu memberikan perspektif menarik. Demokrasi yang sehat tidak seharusnya menilai seseorang berdasarkan agama, nama, warna kulit, atau asal-usul keluarganya. Yang lebih penting adalah gagasan, rekam jejak, integritas, dan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Dari Keith Ellison, Ilhan Omar, dan Rashida Tlaib hingga Zohran Mamdani dan Abdul El-Sayed, perjalanan politisi Muslim Amerika Serikat memperlihatkan perubahan yang berlangsung lintas generasi.
Mungkin inilah salah satu pelajaran penting dari demokrasi Amerika. Seseorang tidak seharusnya diminta meninggalkan identitasnya untuk memperoleh kesempatan memimpin.
Mamdani pernah mengatakan dalam pidato pelantikannya bahwa New York adalah milik semua orang yang tinggal di dalamnya. Pesan tersebut melampaui batas kota dan agama.
Demokrasi pada hakikatnya bukan hanya tentang siapa yang memenangkan pemilihan, melainkan juga tentang seberapa luas kesempatan diberikan kepada setiap warga untuk berpartisipasi, menyampaikan gagasan, dan ikut menentukan masa depan bersama.
Dan bagi komunitas Muslim Amerika, perjalanan dari keterwakilan yang terbatas menuju semakin banyaknya pemimpin terpilih merupakan babak penting dalam sejarah partisipasi politik
Discussion about this post