Bagi masyarakat, siapa yang duduk di kursi jabatan tak begitu penting. Yang paling penting bagi mereka adalah sejauh mana kebijakan yang lahir mampu berpihak kepada mereka, rakyat Aceh. Terlebih bagi hampir seratus ribu masyarakat terdampak, para korban bencana banjir dan tanah longsor.
TINJAUAN.ID | Di tengah hiruk-pikuk pentas politik Aceh hari ini, publik disuguhi tontonan perseteruan elit antara wacana pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dan Ketua DPR Aceh (DPRA).
Jika kita bertanya pada rakyat Aceh kebanyakan, khususnya mereka yang jauh dari lingkaran kekuasaan, terlebih korban bencana yang ada di tenda-tenda pengungsian, agaknya mereka tidak memiliki kepentingan sedikit pun terhadap perseteruan politik tersebut.
Bagi masyarakat, siapa yang duduk di kursi jabatan tak begitu penting. Yang paling penting bagi mereka adalah sejauh mana kebijakan yang lahir mampu berpihak kepada mereka, rakyat Aceh. Terlebih bagi hampir seratus ribu masyarakat terdampak, para korban bencana banjir dan tanah longsor.
Kepentingan rakyat saat ini sangatlah sederhana, yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun ini dan di masa depan benar-benar memihak rakyat.
Apalagi dalam momentum pascabencana, fokus anggaran seharusnya dialokasikan secara optimal untuk pemulihan bencana dan digunakan untuk kepentingan para korban yang kondisinya masih sangat memprihatinkan di lapangan.
Mereka tak tahu pasti apakah eksekutif atau legislatif yang melahirkan kebijakan yang berpihak, atau malah abai, yang mereka tahu hanya pemerintah secara umum.
Konflik Positif
Perseteruan antar-elit ini sebenarnya bisa berubah menjadi energi positif, apabila kedua belah pihak yang kononnya berseteru, dapat membuktikan kinerja terbaik.
Persaingan dan perseteruan bisa menjadi positif apabila keduanya berkompetisi dalam menunjukkan aksi nyata untuk melahirkan kebijakan yang pro-rakyat.
Keberpihakan pada rakyat, terutama dalam memastikan anggaran digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dan korban bencana, adalah satu-satunya kunci untuk menarik simpati masyarakat yang sesungguhnya.
Sejarah adalah hakim yang jujur. Jangan sampai lembaran sejarah Aceh mencatat keburukan yang tak terungkap di masa kini, menjadi torehan buruk di masa depan.
Sejarah biasanya mampu mengingat hal-hal krusial yang berdampak besar, yang tak tampak dalam tempo waktu yang singkat.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan, apapun jabatan yang diemban—baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif—tugas utamanya adalah sebagai pelayan masyarakat. Jabatan bukanlah alat kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jabatan adalah amanah.
Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Ganjaran atas kebaikan yang dilakukan (melalui jabatan misalnya) akan dibalas dengan kebaikan pula di dunia, sebelum di akhirat.
Begitu juga sebaliknya, setiap pengabaian terhadap nasib rakyat akan membawa konsekuensi yang setimpal. Saatnya para elit politik di Aceh kembali berpikir dan merenung, lalu bekerja serius dengan hati untuk rakyat.
Peristiwa hari ini akan jadi catatan sejarah yang dibaca oleh anak cucu kita nanti. Jasad manusia pasti mati, tapi cerita tentangnya, tentang sejarah dan para tokohnya, akan dikenang dalam waktu yang panjang.
Discussion about this post