Pada tanggal 14 Februari, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu satu hari terbesar di dunia untuk memilih presiden dan wakil presiden, bersama dengan hampir 20.000 perwakilan di parlemen nasional, provinsi, dan kabupaten dari seperempat juta kandidat.
Sejak transisi demokrasi di Indonesia pada tahun 1998, pemungutan suara telah menjadi momentum yang sangat dirayakan dalam kehidupan masyarakat. Hampir 200 juta pemilih pergi ke tempat pemungutan suara setiap lima tahun dan mengganti sekitar separuh anggota parlemen mereka dalam pemilu yang bebas dan adil.
Terlepas dari proses pemilu yang dinamis, demokrasi Indonesia masih didominasi oleh para pemimpin politik, bisnis, dan militer yang membangun peruntungan mereka selama tiga puluh dua tahun pemerintahan otoriter Suharto. Di bawah tekanan publik yang sangat besar, mereka setuju untuk melakukan demokratisasi namun menetapkan aturan pemilu untuk mencapai dua tujuan: menciptakan hambatan masuk yang tidak adil bagi pemain baru sekaligus memastikan persaingan yang adil di antara mereka sendiri.
Selama dua dekade terakhir, sebagian besar kekuasaan telah berpindah tangan di antara kelompok elite ini, yang partai politiknya lah yang menentukan siapa yang akan ikut serta dalam pemilu dan apa yang dilakukan pemenang di sela-sela pemilu. Joko Widodo, presiden yang sangat populer di Indonesia, adalah orang luar pertama yang melanggar kelompok ini. Namun ia segera menyadari bahwa meskipun dukungan rakyat mungkin telah membantunya naik ke tampuk kekuasaan, penerapannya dalam sistem yang dikendalikan oleh para elit era Suharto mengharuskan untuk mengikuti aturan mereka.
Pada tahun 2024, para oligark kekuasaan di Indonesia yang sudah berusia lanjut mendukung calon-calon presiden baru dan lama, yang mungkin merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menentukan hasil kontestasi politik. Namun Jokowi, yang upayanya untuk meraih masa jabatan ketiga di luar konstitusi dihalangi oleh orang lama ini, tidak siap untuk melepaskan kekuasaannya dan secara terbuka menyatakan niatnya untuk “ikut campur” dalam persaingan tersebut.
Berbeda dengan pendahulunya, Jokowi tidak memiliki silsilah politik yang akan memberinya pengaruh dalam politik setelah lengser dari jabatannya. Sebaliknya, ia memanfaatkan popularitas dan kendalinya yang abadi atas lembaga-lembaga negara untuk memastikan terpilihnya penerus yang bersahabat dan memantapkan dirinya di antara generasi baru raja-raja.
Pekerjaan Orang Dalam (Inside Job)
Transisi demokrasi di Indonesia dengan tepat digambarkan sebagai “pekerjaan orang dalam.” Pada tahun 1998, dampak buruk dari krisis keuangan Asia memicu oposisi massa terhadap presiden Suharto, yang naik ke tampuk kekuasaan berkat pembersihan anti-komunis pada tahun 1965. Dalam menghadapi meningkatnya protes masyarakat terhadap pemerintahan otoriter Suharto, militernya dan sekutu politik memaksanya mengundurkan diri. Pemilihan umum yang bebas diadakan dalam waktu satu tahun.
Pemilu 1999 diikuti oleh empat puluh delapan partai, dua puluh satu di antaranya mampu meraih kursi di parlemen. Namun, partai-partai dengan kinerja terbaik adalah tiga partai yang sama yang pernah menjadi anggota parlemen Soeharto. Pemenang terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang dipimpin oleh Megawati, putri presiden pertama Indonesia, Soekarno, yang digulingkan oleh Suharto. Di posisi kedua adalah Partai Golkar milik Soeharto, yang dipimpin oleh loyalis rezim dari latar belakang bisnis dan militer. Dan yang ketiga adalah Partai Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari elit Muslim yang mewakili kelompok sosial dan ideologi berbeda.
Dengan menguasai hampir dua pertiga kursi parlemen, orang-orang dalam rezim ini mulai merevisi aturan persaingan politik. Meskipun tekanan masyarakat untuk menjadikan sistem ini lebih kompetitif sangat besar, mereka bertekad untuk mempertahankan dominasi mereka di dalamnya. Hasilnya, amandemen konstitusi yang disahkan antara tahun 2001 dan 2002 memuat langkah-langkah berani untuk meningkatkan keterwakilan dengan syarat-syarat yang menguntungkan partai-partai besar yang berkuasa.
Misalnya, penghapusan kuota kursi militer di parlemen menimbulkan persyaratan pendaftaran yang sangat berat bagi partai politik baru. Pemberlakuan pemilihan presiden langsung dibatasi oleh ambang batas pencalonan, sehingga hanya partai yang memiliki sedikitnya 20 persen kursi di parlemen yang dapat mengajukan calon. Peralihan ke sistem perwakilan proporsional daftar terbuka memberikan pemilih lebih banyak suara dalam pemilihan legislator, namun pembentukan daerah pemilihan yang besar memperkuat keunggulan partai-partai lama yang memiliki infrastruktur kampanye yang lebih baik.
Aturan baru ini memastikan bahwa gerakan massa yang muncul untuk menentang Suharto dan menuntut perubahan radikal tidak pernah diwujudkan dalam organisasi politik. Memang benar, semua partai baru yang berhasil masuk parlemen setelah tahun 2004 dipimpin oleh para pengusaha era Suharto dan pensiunan jenderal militer, yang memiliki sumber daya untuk memenuhi persyaratan administratif yang sulit.
Tidak adanya penantang baru memunculkan pola pembagian kekuasaan yang kolusif di kalangan elit era Suharto. Mereka bersaing satu sama lain dalam pemilihan presiden dan legislatif melalui kampanye agresif dan pembelian suara secara luas . Namun partai-partai yang bersaing segera membentuk aliansi pasca pemilu bersama pemenang pemilu dengan imbalan penunjukan jabatan menteri yang menguntungkan.
Orang Luar Menguasai Pemain Lama
Kemenangan Jokowi pada pemilu presiden tahun 2014 sempat mengganggu pola elite lama era Suharto.
Status orang luar yang dimiliki Jokowi adalah bagian besar dari seruan awalnya. Ia mula-mula menjadi terkenal secara nasional sebagai walikota yang sungguh-sungguh di sebuah kota kecil di Jawa dan kemudian sebagai gubernur ibu kota negara, Jakarta, yang mampu memecahkan masalah. Selain itu, ia berasal dari keluarga kelas menengah yang tidak memiliki hubungan menonjol dengan politisi berpengaruh.
Pemimpin partai Jokowi, Megawati dari PDIP, enggan mencalonkan seorang kandidat yang tidak memiliki latar belakang politik, namun mengalah dengan harapan bahwa ketertarikannya terhadap publik dapat meningkatkan nasib elektoral partainya.
Jokowi dengan telak mengalahkan Prabowo Subianto, menantu Suharto dan mantan jenderal dengan catatan kasus hak asasi manusia, yang melambangkan politisi yang memiliki hak istimewa dan tidak bisa dihubungi. Sesuai dengan citra reformisnya, Jokowi menolak untuk menghormati praktik umum yang menawarkan jabatan menteri kepada partai-partai oposisi untuk memikat mereka ke dalam koalisi parlementer nya, yang hanya mencakup sepertiga minoritas.
Peralihan dari politik gaya lama yang diumumkan secara terbuka ini menjadi bumerang bahkan sebelum Jokowi dilantik . Partai-partai oposisi mulai menghalangi agenda kebijakannya dan menolak posisi kepemimpinan PDIP di parlemen yang biasanya akan dimenangkan oleh pemenang terbesar. Krisis ini mengancam kemampuan Jokowi untuk memerintah dan memperdalam ketegangan dengan para pemimpin partainya sendiri, yang sudah berusaha mengekang independensinya.
Ketika ia menunjuk generasi baru elit bisnis dan teknokrat di kabinetnya untuk melaksanakan agenda pembangunannya, Jokowi mulai mengandalkan politisi era Suharto untuk menyelesaikan masalah politiknya. Para ahli taktik berpengalaman ini segera mengubah sepertiga minoritas di parlemen yang merupakan pendukung Widodo menjadi dua pertiga super mayoritas dengan memaksa perubahan kepemimpinan di dua partai oposisi besar dan memaksa mereka untuk berpindah pihak.
Pada tahun 2019, Prabowo menantang upaya Jokowi untuk terpilih kembali dalam salah satu pemilu paling terpolarisasi dalam sejarah Indonesia. Namun kali ini, Jokowi yang lebih percaya diri, didukung oleh timnya yang terdiri dari orang-orang lama yang tangguh, berupaya mencapai konvergensi kepentingan dengan kelompok lama.
Dia menunjuk Prabowo sebagai menteri pertahanan, dan partainya Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan, sehingga memberi Jokowi kendali penuh atas parlemen. Untuk membuka jalan bagi agenda ekonominya yang ambisius, Jokowi juga mengabulkan tuntutan para elit yang sudah lama ada untuk menentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat populer di Indonesia, sebuah lembaga yang sebelumnya ia perjuangkan. Jokowi selanjutnya mendapatkan dukungan atas rencananya untuk memindahkan ibu kota negara dengan memberikan aliansinya saham ekonomi dalam mega proyek senilai $44 miliar tersebut.
Didorong oleh keberhasilan ini, Jokowi mulai mencari cara untuk meraih masa jabatan ketiga. Beberapa elit partai menyuarakan kekhawatiran yang meresahkan, namun Megawati lah yang dengan tegas menghalangi upaya amandemen konstitusi dan memaksa pemerintah menjadwalkan pemilu pada tahun 2024.
*Bersambung
Disadur dari tulisan Sana Jaffrey, peneliti Asia Program at the Carnegie Endowment for International Peace. Research fellow di Australian National University’s Department of Political and Social Change.
