Jakarta — Fungsionaris Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Rifqi Maulana, S.H., Mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membuka ruang dialog terhadap aspirasi Pemerintah Aceh terkait pengelolaan gas raksasa di Wilayah Kerja (WK) South Andaman.
Menurut Rifqi, langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang menyurati Menteri ESDM agar pengolahan gas WK South Andaman dilakukan melalui fasilitas darat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun merupakan bentuk keberpihakan terhadap kepentingan ekonomi jangka panjang masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh mendorong agar pengolahan gas tidak hanya berorientasi pada percepatan produksi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah yang nyata melalui hilirisasi industri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ekonomi daerah.
Rifqi menilai bahwa Aceh tidak boleh kembali mengulangi pengalaman masa lalu ketika sumber daya alam melimpah, namun manfaat ekonominya tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat daerah. Dengan cadangan gas South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 8 triliun kaki kubik (TCF), potensi tersebut harus menjadi fondasi kebangkitan industri Aceh, bukan sekadar sumber energi yang diekspor tanpa menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
“Keberadaan infrastruktur eksisting di KEK Arun merupakan aset strategis yang harus dimanfaatkan secara maksimal. Pengolahan gas di darat akan membuka peluang investasi baru, mendorong tumbuhnya industri turunan, meningkatkan serapan tenaga kerja, serta menghidupkan kembali kawasan industri yang pernah menjadi kebanggaan Aceh,” ujar Rifqi.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya alam saat ini harus berlandaskan prinsip keadilan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif hukum tata kelola sumber daya alam, daerah penghasil berhak memperoleh manfaat yang proporsional dari kekayaan alam yang dimilikinya. Karena itu, perjuangan Pemerintah Aceh agar pengolahan gas dilakukan di wilayah Aceh memiliki dasar yang kuat, baik secara ekonomi maupun dari aspek keadilan pembangunan.
Rifqi juga mengapresiasi komitmen Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya keterlibatan daerah dalam pengelolaan sektor energi dan migas nasional. Menteri ESDM sebelumnya menekankan agar pengusaha daerah memperoleh ruang yang sama untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis migas sehingga masyarakat setempat dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri.
Menurutnya, semangat tersebut harus diterjemahkan dalam pengembangan WK South Andaman. Pengelolaan migas modern tidak cukup hanya mengejar target produksi nasional, tetapi juga harus mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah penghasil.
“Ini bukan semata persoalan teknis antara skema FPSO atau fasilitas darat. Yang sedang diperjuangkan adalah masa depan ekonomi Aceh. Jangan sampai Aceh hanya menjadi lintasan sumber daya, sementara nilai tambah, lapangan kerja, dan industrialisasi justru tumbuh di luar daerah,” tegas Rifqi.
DPN PERMAHI berharap pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, SKK Migas, BPMA, dan investor dapat menemukan titik temu yang mengakomodasi kepentingan investasi sekaligus menjamin hadirnya manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Aceh.
“Gas South Andaman harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Aceh. Pengelolaannya harus berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat industrialisasi daerah, dan menjadi warisan pembangunan bagi generasi mendatang,” tutup Rifqi.[]
Discussion about this post