BANDA ACEH — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi NasDem, Martini, menyampaikan kritik terhadap jalannya lembaga legislatif Aceh dalam rapat paripurna DPRA, Rabu, 11 Maret 2026.
Dalam penyampaiannya di forum resmi tersebut, Martini menegaskan bahwa lembaga dewan tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“..Tapi kita lihat di lembaga ini, ada yang merasa lembaga ini milik pribadi…kita tidak ingin lembaga yang bermarwah ini..hanya untuk membela kepentingan kelompok,” tegas Martini.
Pernyataan itu dinilai sebagai sindiran keras untuk kepemimpinan Ketua DPRA, Zulfadhli, yang akrab disapa Abang Samalanga.
“DPR ini adalah perwakilan rakyat, bukan justru lembaga yang membela kepentingan mafia dan bandit-bandit,” lanjut Martini.
Apa yang disampaikan oleh Martini selaku anggota DPRA setidaknya menggambarkan keresahan sejumlah anggota DPRA terhadap kepemimpinan Abang Samalanga, yang jika kita coba tangkap, dianggap hanya memikirkan kepentingan pribadi. Hal ini berdasarkan kebijakan dan pola kepemimpinan yang dijalankan di DPRA.
Tudingan Martini bahwa membela kepentingan mafia dan bandit-bandit juga bisa diartikan sebagai arah kepemimpinan DPRA di bawah kepemimpinan Abang Samalanga hari ini yang tak berpihak kepada rakyat, dan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok.
Kritik terkait dinamika internal lembaga sebelumnya juga sempat disampaikan oleh anggota DPRA lainnya, Rijaluddin, dalam rapat paripurna sebelumnya mengenai tertutupnya akses anggota DPRA terhadap anggaran APBA yang hanya bisa diakses oleh badan anggaran.
DPRA Tidak Hadir Saat Bencana
Selain menyinggung tata kelola lembaga, Martini juga menyoroti sikap DPRA terhadap penanganan korban bencana di Aceh. Ia menyatakan keprihatinannya karena menurutnya lembaga tersebut belum menunjukkan respons yang memadai terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
“Selama banjir ini tidak ada pergerakan dari lembaga DPR. Saya mewakili masyarakat dan seluruh teman-teman DPRA, kami kecewa, tidak ada keberpihakan anggaran untuk korban banjir dan longsor,” kritik Martini.
Menurut Martini, DPRA seharusnya lebih fokus pada kepentingan rakyat, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan perhatian dan dukungan dari para wakil rakyat.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan dalam rapat paripurna karena menunjukkan adanya kritik internal di tubuh DPRA terkait fungsi representasi dan keberpihakan kepemimpinan lembaga terhadap kepentingan publik.[]
Discussion about this post