JAKARTA — Perjalanan Syahganda Nainggolan menuju kursi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tidak berlangsung dalam jalur birokrasi pemerintahan. Namanya justru lebih dahulu dikenal sebagai aktivis, intelektual publik, peneliti, dan pengkritik kebijakan pemerintah.
Pada Jumat, 2 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda sebagai Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta. Ia menggantikan Muhammad Qodari yang berpindah ke lingkungan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Pengangkatan Syahganda tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 106/P Tahun 2026. Pada kesempatan yang sama, Fadli Tri Hartono dilantik sebagai Wakil Kepala Bakom.
Penunjukan tersebut membawa sosok dengan latar belakang aktivisme dan dunia kajian ke sebuah lembaga yang memiliki posisi strategis dalam komunikasi pemerintah.
Bakom sendiri bertugas mengorkestrasi, mengelola, dan menyinkronkan komunikasi serta informasi mengenai kebijakan dan program strategis pemerintah, termasuk membangun kerja sama dengan media massa dan pemangku kepentingan. Lembaga ini dibentuk pada September 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2025.
Syahganda: dari Aktivis Kampus ke Istana
Syahganda lahir pada 27 November 1965. Ia menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan dikenal sebagai aktivis mahasiswa pada era 1980-an.
Kegiatan aktivismenya pada masa Orde Baru membuat perjalanan pendidikannya di ITB terhenti. Ia pernah dikeluarkan dari kampus dan menjalani hukuman penjara selama sekitar 10 bulan karena aktivitasnya sebagai aktivis.
Setelah keluar dari penjara, Syahganda melanjutkan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia kemudian masuk ke dunia kajian kebijakan publik dan mulai dikenal melalui berbagai forum diskusi politik dan ekonomi.
Kariernya di dunia pemikiran publik antara lain ditandai dengan keterlibatannya di Sabang-Merauke Circle (SMC). Pada 2010, ia disebut menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur lembaga kajian tersebut.
Namanya kembali menjadi perhatian publik pada 2020 ketika ia menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), bersama sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat lainnya.
Perjalanan Syahganda kemudian memasuki fase baru. Pada 2025, ia mendirikan GREAT Institute atau Global Research on Economics, Advanced Technology and Politics. Lembaga tersebut bergerak pada kajian ekonomi, teknologi, politik, ketahanan pangan dan energi, demokrasi dan HAM, hilirisasi dan industrialisasi, serta geopolitik.
Syahganda menjadi Ketua Dewan Direktur GREAT Institute. Dalam penjelasan lembaga tersebut, GREAT dibentuk oleh sejumlah aktivis dan akademisi untuk menghasilkan kajian dan gagasan kebijakan.
GREAT secara terbuka menyatakan ingin berkontribusi terhadap gagasan dan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam pemberitaan saat lembaga tersebut diperkenalkan pada 2025, Syahganda menyebut GREAT ingin menjadi mitra berpikir strategis bagi Presiden Prabowo.
Perubahan posisi itu menarik karena Syahganda sebelumnya dikenal sebagai salah satu figur yang vokal mengkritik pemerintahan. Kini, ia dipercaya mengisi jabatan yang justru berada di jantung komunikasi pemerintah.
Tantangan di Kursi Kepala Bakom
Syahganda menjadi Kepala Bakom keempat sejak lembaga komunikasi kepresidenan dibentuk pada era pemerintahan Joko Widodo.
Sebelumnya posisi tersebut pernah ditempati Hasan Nasbi. Setelah perubahan nomenklatur pada pemerintahan Prabowo, jabatan itu diisi Angga Raka Prabowo dan kemudian Muhammad Qodari. Qodari menjabat sejak April 2026 sebelum kini berpindah ke lingkungan Wantimpres.
Dengan latar belakang aktivis dan peneliti, tantangan Syahganda bukan hanya menyampaikan program pemerintah kepada publik. Ia juga akan berhadapan dengan persoalan bagaimana pemerintah menjelaskan kebijakan di tengah ruang informasi yang semakin terfragmentasi, kritik publik yang cepat menyebar, serta meningkatnya peran media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat.
Posisi ini sekaligus menempatkan pengalaman Syahganda di luar pemerintahan—sebagai aktivis, pengamat, dan pengelola lembaga kajian—ke dalam arena pemerintahan secara langsung.
Dari aktivis kampus pada era Orde Baru, peneliti kebijakan publik, tokoh KAMI, hingga Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, perjalanan Syahganda kini memasuki babak baru, mengelola komunikasi pemerintah dari dalam kekuasaan.
Babak tersebut akan menjadi ujian tersendiri bagi seorang figur yang selama puluhan tahun dikenal karena berada di ruang kritik terhadap kekuasaan.
Discussion about this post