BANDA ACEH – Ketua Relawan Kita Indonesia (Rekin) Aceh, Munandar, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah taktis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Muzakir Manaf (Mualem) dalam melakukan penyegaran kepemimpinan di tubuh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).
Langkah administratif menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPMA dari jajaran Deputi internal aktif menggantikan Nasri Djalal dinilai sebagai momentum strategis untuk membenahi performa teknis hulu migas Aceh tanpa mengganggu stabilitas birokrasi.
Menurut Munandar, kebijakan ini merupakan win-win solution untuk mempertahankan kepercayaan investor global, terutama pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok South Andaman.
“Opsi penunjukan Plh dari internal adalah langkah paling aman karena memangkas masa adaptasi birokrasi hingga nol hari, sehingga target operasional yang sempat tertunda bisa langsung diakselerasi,” ujar Munandar di Banda Aceh, Jum’at (9/7).
Lima Poin Evaluasi Kinerja Kritis.
Munandar membeberkan lima area kinerja krusial di era kepemimpinan sebelumnya yang menjadi catatan bersama dan harus segera dibenahi oleh Plh baru:
1. Penurunan Laju Produksi (Lifting) Migas: Kegagalan menahan laju penurunan produksi alami (natural declining) pada sejumlah lapangan migas aktif di Aceh.
2. Mandeknya Isu Alih Kelola Pertamina Rantau: Belum adanya progres nyata terkait pengalihan aset minyak hulu Pertamina EP Rantau agar dapat dioptimalkan penuh di bawah manajemen daerah.
3. Ketegangan Koordinasi Blok Andaman: Adanya sumbatan komunikasi antara Pemerintah Aceh dan manajemen BPMA terkait skema hilirisasi darat (onshore) megaproyek Blok South Andaman.
4. Lambannya Penataan Usaha Sumur Rakyat: Kurangnya penanganan regulasi sumur minyak rakyat, yang memicu menjamurnya aktivitas sumur ilegal berisiko tinggi.
5. Stagnasi Investasi Eksplorasi: Minimnya fasilitas kebijakan dari BPMA untuk merangsang gairah investasi eksplorasi wilayah kerja baru demi masa depan migas Aceh.
Rekam Jejak 3 Kandidat Plh Internal
Rekin Aceh melihat Kementerian ESDM perlu menyaring tiga figur Deputi aktif yang memiliki rekam jejak kuat di industri migas nasional maupun internasional untuk memimpin transisi ini:
– Afrul Wahyuni (Deputi Keuangan dan Monetisasi BPMA): Mantan Deputi Dukungan Bisnis BPMA yang berpengalaman di MedcoEnergi. Keahliannya di bidang komersialisasi gas dan keuangan sangat dibutuhkan untuk mengurai kebuntuan arus investasi hulu Aceh.
– Edy Kurniawan (Deputi Dukungan Bisnis BPMA): Pernah lama bertugas di jajaran Deputi Operasi BPMA dan memiliki rekam jejak panjang di perusahaan multinasional raksasa, Chevron. Pengalaman kelas dunia ini sangat berharga untuk menegosiasikan standardisasi global dengan investor asing.
– Muhammad Mulyawan (Deputi Operasi BPMA): Mantan Deputi Perencanaan BPMA yang pernah berkarier di PT Elnusa Tbk. Keterpilihannya akan memastikan kesinambungan antara fase perencanaan proyek makro dan eksekusi di lapangan secara efisien.
Kepastian Hukum untuk Investor Global
Munandar menegaskan bahwa penunjukan salah satu dari ketiga teknokrat di atas melalui koridor hukum Pasal 29 PP Nomor 23 Tahun 2015 menempatkan kementerian pada posisi yang kuat dalam menegakkan aturan, sekaligus mengakomodasi aspirasi daerah.
Langkah ini memberikan sinyal positif bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) global seperti Mubadala Energy bahwa pengelolaan migas Aceh dipegang oleh figur profesional berpengalaman industri.
“Kami berharap Surat Keputusan (SK) resmi pengangkatan Plh yang sedang difinalisasi di Jakarta bisa segera diterbitkan agar proyeksi investasi di Blok South Andaman tetap berjalan se suai timeline,” tutup Munandar.
Discussion about this post