Aceh Tamiang – Tujuh bulan setelah banjir bandang menerjang Kampung Sekumur, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang, ratusan warga masih menunggu kepastian pembangunan hunian tetap (huntap). Meski kawasan itu telah ditetapkan sebagai zona merah, pembangunan rumah bagi korban belum juga dimulai.
Pemerintah sebelumnya merencanakan relokasi warga ke lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Semadam. Namun hingga kini, realisasi pembangunan huntap belum terlihat.
Datuk Penghulu Kampung Sekumur, Sopian Iskandar, mengatakan masyarakat telah menyepakati rencana relokasi setelah tiga kali musyawarah. Meski demikian, warga belum memperoleh kepastian kapan pembangunan hunian tetap akan dimulai.
“Kami sudah tiga kali musyawarah dan masyarakat sepakat pindah ke lahan HGU PT Semadam. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian pembangunan hunian tetap,” kata Sopian saat ditemui di Kampung Sekumur, Minggu (5/7/2026).
Menurutnya, status Kampung Sekumur sebagai zona merah membuat warga tidak lagi diperbolehkan membangun rumah permanen di lokasi lama. Karena itu, pembangunan huntap menjadi harapan utama masyarakat agar bisa memulai kehidupan baru setelah kehilangan tempat tinggal akibat banjir bandang.
Sambil menunggu realisasi pembangunan, sebagian warga masih tinggal di hunian sementara. Dari total 276 kepala keluarga (KK), sekitar 20 KK bahkan masih bertahan di tenda karena pembangunan hunian sementara (huntara) belum rampung.
“Yang 20 kepala keluarga itu masih tinggal di tenda sambil menunggu huntara selesai,” ujarnya.
Tak hanya kehilangan rumah, warga juga masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi. Banjir bandang merusak kebun sawit, karet, hingga tanaman hortikultura yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama masyarakat.
Sopian berharap pemerintah tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menyediakan lahan garapan dan bantuan bibit agar warga dapat kembali berkebun.
“Kami masyarakat desa bukan hanya membutuhkan rumah. Kami juga membutuhkan lahan dan bibit agar bisa kembali berkebun karena itulah mata pencaharian kami,” katanya.
Selain itu, ia meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar menuju Kampung Sekumur. Hingga kini, kondisi jalan masih rusak sehingga menyulitkan akses warga menuju layanan kesehatan maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
Bagi warga Sekumur, kepastian pembangunan hunian tetap bukan sekadar memiliki rumah baru. Hunian tersebut menjadi awal untuk membangun kembali kehidupan setelah tujuh bulan dilanda ketidakpastian akibat bencana banjir bandang. (*)
Discussion about this post