Penetapan Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka menjadi pukulan keras bagi kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan bagi jutaan anak Indonesia.
LIPUTAN KHUSUS | TINJAUAN.ID
Rabu malam, 3 Juni 2026, rekaman video berdurasi singkat itu tersebar luas di media sosial. Seorang pria mengenakan kaus polo hitam digiring petugas bersenjata dari rumahnya di Bogor, tengah malam, menuju mobil gelap tanpa pelat jelas. Dialah Dadan Hindayana, profesor entomologi lulusan Hannover, mantan akademisi IPB, dan hingga 24 jam sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia.
Dalam waktu kurang dari sehari, tiga pimpinan puncak BGN telah menjadi tersangka. Dan program makan bergizi gratis, proyek kebanggaan Presiden Prabowo yang dikawal anggaran Rp353 triliun selama dua tahun, mendadak berdiri di atas fondasi yang retak.
Petinggi BGN Dijemput Paksa, Bungkam di Depan Kamera
Dadan Hindayana dijemput paksa di kediamannya di Bogor. Lodewyk Pusung diamankan di rumah pribadinya di kawasan Matraman, Jakarta. Sony Sonjaya dibawa penyidik dari salah satu hotel di Jakarta.
Penetapan tersangka dan penahanan berlangsung kurang dari 24 jam setelah pemerintah mencopot ketiganya dari jabatan di BGN. Ketiganya memilih bungkam saat awak media mengajukan pertanyaan, digiring ke mobil tahanan dengan mengenakan rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan.
Dadan keluar dari Gedung Jampidsus Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol sekitar pukul 17.12 WIB. Selang tiga menit kemudian, giliran Lodewyk dan Sony yang hendak dibawa, namun Sony sempat kembali ke gedung karena kepungan wartawan sebelum akhirnya diangkut sekitar 15 menit kemudian.
Rekam Jejak Mantan Petinggi BGN
Dadan Hindayana adalah pria kelahiran Garut, 1967. Ia menempuh pendidikan sarjana pertanian di IPB dan lulus pada 1990 sebagai mahasiswa terbaik dari Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, dengan fokus Entomologi Terapan, meraih gelar Dr. rer. Hort pada 1997–2000.
Sementara itu, dua wakilnya bukan figur sembarangan. Sony Sonjaya adalah purnawirawan Inspektur Jenderal Polisi, sedangkan Lodewyk Pusung adalah purnawirawan Letnan Jenderal TNI. Tiga pucuk pimpinan BGN — seorang akademisi dan dua jenderal purnawirawan — kini menghadapi dakwaan korupsi yang mengguncang kepercayaan publik.
Konstruksi Korupsi: Yayasan, Mark-up, dan Intervensi
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026), merinci skema dugaan kejahatan yang disusun sistematis dari puncak organisasi.
Pertama: Yayasan Boneka. “Yayasan tersebut adalah milik tersangka melalui orang lain atau dikendalikan oleh orang lain. Sehingga ada konflik kepentingan,” kata Syarief.
Meskipun tidak layak, yayasan-yayasan tersebut tetap lolos proses verifikasi pada portal kemitraan BGN karena adanya intervensi dari Dadan, Lodewyk, dan Sony. Melalui pengaturan tersebut, yayasan yang terafiliasi dengan para tersangka dilaporkan menerima insentif mencapai miliaran rupiah setiap harinya.
Kedua: Intervensi Pengadaan. “Saudara DH bersama-sama dengan Saudara SS dan Saudara LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum, melakukan intervensi kepada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” kata Syarief.
Ketiga: Mark-up Triliunan. Daftar barang yang diduga digelembungkan nilainya merentang panjang. Penyidik mengungkap pengadaan bermasalah meliputi 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
Laporan Tempo menyebut, penyidik menduga proses pengadaan tablet disusun melalui intervensi terhadap penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) dan tidak sesuai kebutuhan lapangan. Penyidik turut menemukan dugaan penyimpangan dalam pengadaan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci yang juga diduga mengalami mark-up harga.
“Juga ada mark-up harga pengadaan sehingga terjadi kerugian yang tidak mendukung operasional pelaksanaan MBG,” ujar Syarief, sebagaimana dikutip Tempo.
Jejak Kontroversi Sebelum Penangkapan Petinggi BGN
Penangkapan ini bukan datang dari langit cerah. Rekam jejak Dadan selama memimpin BGN sudah diwarnai berbagai kontroversi yang mengundang sorotan publik.
Pada Mei 2025, Dadan memantik emosi publik dengan menceritakan kebiasaan mengonsumsi dua liter susu per hari. Penyampaian itu dinilai kurang tepat karena masyarakat fokus pada angka konsumsi yang tidak realistis secara ekonomi maupun kesehatan bagi sebagian besar keluarga Indonesia.
Saat Ramadan, program MBG tetap bergulir, namun menu yang dilaporkan warganet hanya roti, sereal instan, dua butir kurma, dan telur rebus — yang dianggap kurang mengenyangkan dan belum mencerminkan standar gizi ideal bagi anak yang berpuasa.
Kini terbukti bahwa kontroversi di permukaan itu mungkin hanya puncak gunung es dari masalah yang jauh lebih dalam.
Dari Istana, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrachman, saat ditemui di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (3/6/2026), menyatakan bahwa Presiden Prabowo sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisis, serta mengevaluasi berbagai informasi terkait tata kelola program.
“Saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel, dan betul-betul keinginan Bapak Presiden bahwa ini uang rakyat yang harus betul-betul dikawal,” ucapnya.
Dudung juga menegaskan, Presiden Prabowo tidak ingin program MBG menguntungkan kepentingan perorangan maupun kelompok tertentu, dan berkali-kali mengingatkan agar jangan sampai program ini diselewengkan.
Dari Kalangan Analis, Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, menilai ketiga tersangka “terlalu berani”. “Padahal tiap hari orang se-Indonesia memelototi program MBG,” tegasnya.
Dari Lapangan, seorang mitra penyelenggara SPPG di Jawa Tengah mengungkapkan keprihatinannya kepada Republika. Ia menduga persoalan serupa tidak hanya terjadi di satu daerah, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari jaringan mitra penyelenggara dapur di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, banyak mitra di daerah yang mengalami kesulitan dan merasa dirugikan.
Kronologi Singkat: 5 Hari yang Menentukan
Berdasarkan laporan Kompas.id, penyidikan dimulai sejak 29 Mei 2026. Ketiganya diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi dua alat bukti yang cukup.
Kompas.id juga melaporkan, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki perkara ini sepekan sebelum penetapan tersangka. “Naik sidiknya beberapa hari lalu,” ujar Syarief.
Dadan, Sony, dan Lodewyk telah dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto dari jabatan mereka di BGN pada Selasa (2/6), sehari sebelum penetapan tersangka. Tepat 24 jam kemudian, ketiganya telah mengenakan rompi pink.
Jerat Pidana
Atas perbuatannya, Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dijerat dengan Pasal 603 subsider Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Harta Dadan pun ikut menjadi sorotan. Berdasarkan data LHKPN, mantan Kepala BGN tersebut memiliki total harta kekayaan bersih mencapai Rp9,022 miliar tanpa utang. Para tersangka diduga melakukan intervensi pengadaan barang serta menunjuk yayasan terafiliasi sebagai mitra penyalur insentif miliaran rupiah setiap harinya.
Pukulan Telak bagi Program MBG
Penetapan Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN sebagai tersangka menjadi pukulan keras bagi kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis nasional yang seharusnya menjadi harapan bagi jutaan anak Indonesia.
Yang paling merugi bukan hanya kas negara. Adalah jutaan anak sekolah yang setiap pagi antri mendapat nampan makan siang mereka — tidak tahu bahwa di atas meja-meja rapat para pejabat tinggi di Jakarta, angka-angka itu sudah dipotong, digelembungkan, dan dialihkan.
Negeri ini membutuhkan lebih dari sekadar penangkapan tiga tersangka. Ia membutuhkan reformasi tata kelola program sosial dari akar, pengawasan berlapis yang tidak bisa diintervensi, dan jaminan bahwa gizi anak bangsa bukan lagi ladang persemaian korupsi.[]
Discussion about this post