Bagi Aceh, yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, penyelenggaraan jaminan produk halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari marwah daerah dan manifestasi ketaatan bersama yang berdimensi dunia-akhirat.
Oleh: Muhammad Azwar, S.E., M.E., Pengawas Jaminan Produk Halal Kanwil Aceh.
Tujuan luhur bangsa Indonesia untuk melindungi segenap rakyat dan memajukan kesejahteraan umum bukan lagi sekadar cita-cita konstitusional yang termaktub dalam teks pembukaan UUD 1945. Perlindungan tersebut hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari: pada makanan yang dikonsumsi, minuman yang diminum, serta produk yang digunakan masyarakat.
Dalam konteks masyarakat Muslim, kesejahteraan tidak cukup diukur dari ketersediaan pangan yang melimpah, tetapi juga dari kepastian bahwa yang dikonsumsi itu halal dan baik. Di titik inilah negara hadir, bukan hanya sebagai regulator semata, tetapi sebagai penjaga nurani publik.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diperkuat operasionalisasinya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Kedua instrumen hukum ini bukan sekadar produk legislasi administratif saja, melainkan ikhtiar bersama untuk menghadirkan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi konsumen. Regulasi halal adalah bentuk konkret keberpihakan negara terhadap hak spiritual warganya, hak untuk merasa aman, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin.
Secara teologis, konsumsi halal adalah perintah absolut. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 168: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik (thayyib) yang terdapat di bumi…”. Hal ini dipertegas oleh Rasulullah SAW: “Innal halala bayyinun wainnal harama bayyinun……..” (Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu juga jelas ……..).
Bagi Aceh, yang memiliki kekhususan dalam penerapan Syariat Islam, penyelenggaraan jaminan produk halal bukan hanya kewajiban administratif, tetapi bagian dari marwah daerah dan manifestasi ketaatan bersama yang berdimensi dunia-akhirat.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang kuat tidak otomatis melahirkan kesadaran yang utuh. Masih terdapat jurang antara kebijakan dan persepsi, khususnya di kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berdasarkan data BPS Provinsi Aceh, terdapat 110.526 unit Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah pada tahun 2024. Namun, sertifikasi halal kerap dipandang sebagai proses yang rumit, mahal, dan menyita waktu. Lebih jauh, terdapat mentalitas: “Kami Muslim, di Aceh pula, tentu produk kami sudah halal secara otomatis dan warisan turun temurun”.
Cara pandang ini perlu diluruskan dengan pendekatan yang bijak dan edukatif. Di era rantai pasok modern, titik kritis keharaman bisa tersembunyi pada bahan baku, tambahan, proses pengolahan-hasil akhir, hingga distribusi yang tidak kasat mata. Kehalalan tidak cukup diasumsikan tapi harus dipastikan. Sertifikat halal bukan sekadar lembaran kertas, melainkan sistem jaminan yang memastikan integritas produk dari hulu ke hilir.
Pemerintah terus memberikan dukungan nyata melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Pada tahun 2026, kuota fasilitasi SEHATI secara nasional mencapai 1.599.999, yang terbagi menjadi kuota pusat sebanyak 249.999 dan kuota daerah sebanyak 1.349.999. Khusus untuk Provinsi Aceh, jatah kuota SEHATI tahun 2026 adalah sebanyak 30.721, akan tetapi kuota SEHATI yang sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang ada di Aceh baru 8.031 kuota, sehingga masih tersisa 22.690 kuota yang wajib segera dimanfaatkan oleh para pelaku usaha UMK di Aceh.
Karena itu, transformasi yang dibutuhkan bukan hanya pada tataran regulasi, tetapi pada cara berpikir. Edukasi dan literasi halal harus digencarkan melalui berbagai kanal: media cetak, platform digital, forum komunitas, hingga mimbar-mimbar keagamaan. Pelaku usaha perlu diyakinkan bahwa sertifikasi halal adalah investasi strategis, bukan beban administratif. Di tengah potensi besar Aceh dengan ribuan UMKM dan populasi Muslim yang dominan, sertifikasi halal adalah pintu masuk menuju pasar yang lebih luas sekaligus modal mahal bagi terbangunnya kepercayaan (trust) masyarakat. Masyarakat dan pelaku usaha harus mulai familiar untuk mengakses informasi, edukasi teknis, hingga pemantauan data sertifikasi halal melalui portal resmi bpjph.halal.go.id. Kepatuhan yang diharapkan bukanlah kepatuhan semu karena takut sanksi, melainkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran. Kesadaran bahwa standar halal adalah bagian dari standar mutu. Kesadaran bahwa kualitas bukan hanya tentang rasa dan kemasan, tetapi juga tentang nilai dan tanggung jawab.
Dalam konteks pengawasan, peran Pengawas Jaminan Produk Halal (JPH) pun harus berevolusi. Pengawasan tidak lagi semata-mata bersifat represif/pasca produksi saja, tetapi berbasis risiko dan preventif. Sektor-sektor dengan titik kritis tinggi seperti Rumah Potong Hewan (RPH/RPU) memerlukan perhatian khusus, termasuk memastikan keberadaan Juru Sembelih Halal yang kompeten dan tersertifikasi, keberadaan, intensitas, dan integritas penyelia halal serta digitalisasi melalui sistem Sihalal: memperkuat transparansi dan ketertelusuran, sehingga pengawasan menjadi lebih akurat, efisien, dan akuntabel. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak lagi dipersepsikan sebagai momok bagi dunia usaha, melainkan sebagai pendampingan yang menjaga integritas dan reputasi produk.
Dampak dari penyelenggaraan jaminan produk halal bersifat multidimensional. Dari sisi agama: menghadirkan ketenangan batin bagi konsumen dan menjadi ladang amal bagi produsen. Dari sisi ekonomi, label halal adalah nilai tambah kompetitif, tiket masuk ke ritel modern, peluang ekspor, modal awal bagi terbangunnya kepercayaan (trust) masyarakat sekaligus benteng perlindungan bagi UMKM dari produk luar yang tidak jelas statusnya. Dari sisi sosial, sistem ini membangun budaya jujur, transparan, dan bertanggung jawab dalam aktivitas ekonomi dan dari sisi hukum, dapat memberikan kepastian hukum, bebas dari sanksi, dan produknya dilindungi dan terlindungi
Harapan besar kita adalah menjadikan Aceh sebagai salah satu episentrum industri halal yang dapat dijadikan rujukan, bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga global. Ekosistem halal yang inklusif harus dibangun melalui kolaborasi aktif antara pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi, akademisi sebagai penguat literasi, serta masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan kritis.
Terakhir, visi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang sudah di gagas tidak akan terwujud hanya dengan regulasi yang kuat, tapi memerlukan transformasi kesadaran. Ketika halal tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai kebutuhan, standar etika, mutu, dan gaya hidup yang berkelanjutan, maka di situlah ekosistem halal menemukan ruhnya.
Discussion about this post