Salim Said mengisahkan momen bersejarah jelang berakhirnya rezim Orde Baru. Di saat krusial, Panglima ABRI Jenderal Wiranto membuat keputusan penting dengan mendukung peralihan kekuasaan secara konstitusional. Berikut kami kutip kesaksiannya.
Oleh: Salim Said*
Ketika Jakarta terbakar pada 14 Mei 1998, saya, sedang berada di Mabes ABRI Cilangkap, Jakarta Timur. Bersama dengan beberapa pimpinan ABRI dan sejumlah kecil kaum cendekiawan—antara lain Dr. Nurcholish Madjid, Eep Saifullah, Dr. Indria Samego, dan Prof. Dr.Ryaas Rasyid—saya diajak berdiskusi mengenai bagaimana sebaiknya mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia hari-hari itu.
Diskusi tidak bisa dilanjutkan karena telepon genggam Letnan Jenderal TNI Hari Sabarno, Ketua Fraksi ABRI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terus-menerus berdering mengabarkan makin meluasnya kebakaran yang melanda Jakarta. Huru-hara sebenarnya sudah bermula secara terbatas sehari sebelumnya, beberapa saat setelah empat korban penembakan mahasiswa di Universitas Tri Sakti dimakamkan.
Setelah Letnan Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono, Kepala Staf Sospol yang jadi tuan rumah rapat itu, meninggalkan sidang secara mendadak, kami semua sepakat mengakhiri pertemuan. Agenda kami berikutnya adalah masuk kembali ke Jakarta. Ternyata tidak mudah. Huru-hara sudah mendekati dua pintu tol di pinggir timur Jakarta yang harus saya lewati untuk masuk kota. Hanya dengan susah payah, melewati jalan-jalan tikus dari arah Bekasi, akhirnya saya bisa tiba di rumah saya yang terletak di Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selanjutnya, saya hanya sanggup mengikuti berita terbakarnya Jakarta lewat sejumlah saluran televisi yang secara bebas menyiarkan huru-hara hari itu.
Waktu itu, saya sudah sekitar 50 tahun menetap di Jakarta dan mengalami semua huru-hara yang pernah melanda Jakarta sejak menetap di ibu kota. Huru-hara yang akhirnya menjatuhkan Soeharto ini paling luar biasa seru dan mengerikannya. Kebakaran dan penjarahan melanda semua penjuru dan kematian ratusan manusia tak terelakkan. Saya kira ini adalah ledakan kemarahan yang sudah terpendam bertahun-tahun sehingga tidak lagi mudah menuding siapa pencetusnya, siapa yang menunggangi, dan apa targetnya.
Sebelum meninggalkan Mabes ABRI, seorang laksamana dengan cemas mendekati saya bertanya, bagaimana menghubungi para pimpinan mahasiswa. “Tidak ada lagi tokoh mahasiswa seperti zaman dulu ketika terjadi pergolakan melawan rezim Orde Lama. Organisasi mahasiswa telah diporak porandakan oleh pemerintah, khususnya pada masa Daud Jusuf menjadi Menteri Pendidikan. Yang ada sekarang adalah sejumlah grup-grup studi yang entah siapa pemimpinnya dan di mana alamatnya.” Begitu saya menjelaskan kepada perwira tinggi yang mungkin seorang dari kantor sospol atau intelijen.
Saya sedang bertamu di rumah Letnan Jenderal TNI Mohammad Yunus Yosfiah ketika berita terbunuhnya empat mahasiswa Universitas Tri Sakti masuk lewat telepon genggam saya. Yang menelepon adalah sutradara film Chairul Umam, teman lama yang seorang anggota keluarganya adalah mahasiswa yang tewas sore hari itu.
Terbunuhnya empat mahasiswa itu mengingatkan saya pada tewasnya Arief Rahman Hakim di depan Istana Merdeka pada hari-hari demonstrasi tahun 1966. Entah Arief terkena peluru nyasar dari pasukan Cakrabirawa yang mengawal Istana atau peluru dari senjata mereka yang merencanakan penciptaan seorang martir, tidak pernah jelas sampai hari ini. Yang jelas hari tertembaknya seorang mahasiswa itu adalah titik berangkat jatuhnya Presiden Sukarno. Secara spontan, setelah menerima berita kematian mahasiswa Tri Sakti itu saya berkata kepada Jenderal Yunus, “Kita sedang berada pada hari-hari terakhir rezim Orde Baru.”
***
Presiden Soeharto berada di Kairo tatkala huru-hara itu terjadi. Bahkan, sebelum Presiden mendarat di pangkalan udara Halim Perdanakusuma menjelang subuh pada 15 Mei, tidak seorang pun di antara kami yang masih yakin rezim Orde Baru akan bertahan. Tapi, bagaimana akan berakhirnya rezim yang berkuasa paling lama dalam sejarah modern Indonesia itu?
Tekanan terus meningkat agar Soeharto mundur secepatnya. Di jalanan maupun di Gedung DPR/MPR, suara tuntutan itu makin nyaring. Menjelang 20 Mei, Amien Rais, tokoh terpenting gerakan Reformasi dan tuntutan penurunan Soeharto waktu itu, mengumumkan agar pada 20 Mei seluruh rakyat membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas) untuk secara bersama meneriakkan agar Soeharto mundur.
Aparat keamanan mempunyai alasan kuat ketika memutuskan mencegah pengumpulan massa di Monas. Yang ditakutkan, massa akan merangsek ke mana-mana. Padahal, di sekitar Monumen Nasional (Monas) terletak sejumlah gedung vital: Istana Kepresidenan, Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Telkom, Studio Pusat RRI, Kedutaan Besar Amerika Serikat, dan pasar bursa efek serta sejumlah kantor kementerian lainnya.
Untuk mencegah berkumpulnya massa itulah, militer memasang barikade di semua jalan menuju lapangan Monas dengan cara mengerahkan tank, panser, berbagai kendaraan militer lainnya, serta barikade kawat berduri. Dan tentu saja disertai sejumlah besar prajurit siap tempur.
Atas bujukan sejumlah teman serta para perwira militer, Amien Rais akhirnya membatalkan rencana pengumpulan massa itu. Kendati demikian, tentara tidak ingin mengambil risiko, dan Monas tetap ditutup dari segala penjuru.
Dalam keadaan tertutup itulah, saya mendapat telepon dari staf Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono untuk hadir pada 20 Mei, pukul 19.00 pada sebuah rapat di Gedung Urip Sumohardjo di Kompleks Departemen Pertahanan dan Keamanan yang terletak di Jalan Merdeka Tani di Menteng Raya sebab di sanalah “garis perbatasan” terletak.
Dari sana saya masuk ke wilayah Monas, melewati barikade, dengan mobil militer yang dikendarai oleh Mayor Benny, seorang staf kantor Kepala Staf Sosial Politik yang memang ditugaskan menjemput saya di “perbatasan”. Monas sepi, jalan-jalan lengang, dan yang bergerak hanya beberapa kendaraan militer. “Penyeberangan” ke dalam wilayah Monas yang terjaga ketat mengingatkan saya pada pengalaman menyeberang dari Berlin Barat ke Berlin Timur yang saya alami pertama kali pada musim semi tahun 1970.
***
Ketika memasuki ruang rapat, sudah lebih dulu hadir sejumlah perwira tinggi ABRI—antara lain Letjen TNI Hari Sabarno—dan tim dari Universitas Indonesia (UI) pimpinan Rektor UI. Mantan dosen saya di UI dulu, seorang ahli hukum tata negara, Harun Al Rasyid, juga Prof. Zen Umar Purba, S.H., teman sekantor di majalah Tempo, menjadi bagian dari tim UI. Di samping itu juga sudah hadir Prof. Dr. Ryaas Rasyid dan Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai tuan rumah. Saya memilih duduk di samping Ryaas Rasyid.
Acara pertama adalah makan malam dengan menu nasi gudeg dalam kotak. Kami tampaknya melewatkan waktu dengan makan untuk menunggu datangnya Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Ketika Panglima ABRI itu datang, rapat lantas dimulai. Bambang Yudhoyono bertindak sebagai pemimpin rapat. “Kalau Soeharto mundur, bagaimana sebaiknya cara mundurnya?” Itulah agenda rapat.
Harun Al Rasyid menjelaskan, berdasarkan Pasal 8 UUD 45, kalau Presiden mundur atau tidak lagi dimungkinkan menjalankan tugasnya, maka Wakil Presiden yang akan mengambil alih. Tidak ada debat mengenai ini. Semua yang hadir tampaknya sepakat. Tidak lama kemudian, Panglima Wiranto meninggalkan ruangan. Susilo Bambang Yudhoyono meneruskan rapat.
Pembicaraan selanjutnya dipicu oleh pernyataan Hari Sabarno. Setuju dengan pelaksanaan Pasal 8 UUD 45, Sabarno meragukan kewibawaan Wakil Presiden B.J. Habibie untuk tampil menggantikan Soeharto. Pada titik itu, saya mendadak teringat pengalaman hari-hari awal Orde Baru ketika timbul keraguan mengenai apakah Jenderal Soeharto—yang sebelum Gestapu hampir tidak dikenal publik—cukup berwibawa menggantikan Sukarno? Atas prakarsa Jenderal Nasution, para pimpinan ABRI sepakat menyatakan dukungannya kepada Soeharto. Mantan Pangkostrad itu lalu menjadi yakin maju menggantikan Sukarno.
Apakah sekarang pimpinan ABRI tidak bisa menyelamatkan negara dan konstitusi dengan cara mendukung proses peralihan kekuasaan secara konstitusional? Itu pertanyaan saya secara berbisik kepada Ryaas Rasyid. Kata Ryaas, “Anda bicara saja, sampaikan gagasan Anda itu.”
Saya mengacungkan tangan minta bicara. Bambang Yudhoyono mempersilakan. Gagasan saya kemukakan.Karena sifatnya adalah hanya saran untuk dipertimbangkan, dan karena tidak menimbulkan debat, rapat bisa dengan segera diakhiri dan kami pulang dengan masing-masing diantar sampai ke “perbatasan”, tempat kendaraan-kendaraan kami menunggu.
Beberapa hari kemudian, saya mendapat informasi, ketika kami masih rapat di Merdeka Barat itu, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya memanggil Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan Sekretaris Negara Sa’adillah Mursyid. Sa’adillah Mursyid diminta mempersiapkan timbang terima dari Presiden Soeharto kepada penggantinya, Wakil Presiden B.J. Habibie. Keesokan harinya di Istana Kepresidenan, seperti sudah diketahui, Soeharto mengumumkan mundur dari jabatan yang didudukinya sekitar 30 tahun. Dan Habibie langsung disumpah sebagai Presiden Ketiga Republik Indonesia.
***
Pada mulanya tidak jelas bagi kami para peserta rapat malam itu apakah Jenderal Wiranto meninggalkan kami karena dipanggil oleh Soeharto atau karena kemauan sendiri untuk menyampaikan saran-saran berdasarkan rekomendasi rapat kami mengenai bagaimana sebaiknya cara Pak Harto mundur. Untuk jelasnya mengenai apa sebenarnya yang terjadi malam itu, berikut ini penuturan Wiranto kepada saya pada 12 Januari 2012 di Jakarta:
Ketika rapat masih berlangsung, saya mendapat pesan agar segera menghadap Pak Harto di Jalan Cendana, kediaman pribadi beliau. Saya ditemani oleh dua perwira tinggi, Jenderal Subagio, KSAD waktu itu dan Mayjen Endriartono Sutarto, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelum masuk ruangan Pak Harto, saya diberi tahu Ajudan bahwa Pak Habibie, Wakil Presiden, baru saja juga diterima Pak Harto. Ada dua hal yang disampaikan Pak Harto kepada saya. Pertama, beliau menyatakan akan mundur besok pagi. Kedua, menyerahkan dokumen yang juga dikenal sebagai Instruksi Presiden (Inpres) No. 16 Tahun 1998 yang berisi pengangkatan saya menjadi Panglima Komando Kewaspadaan dan Keselamatan.
Ini adalah sebuah Inpres yang berinduk pada Ketetapan (TAP) MPR No. V Tahun 1988 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam keadaan kritis. Langkah khusus itu adalah menerbitkan Inpres untuk mengangkat seorang perwira tinggi menjadi Panglima Komando dari badan baru yang disebut Komando Kewaspadaan tersebut.
Badan baru itu sebenarnya, sesuai dengan petunjuk Presiden, sudah disiapkan di Mabes ABRI dalam dua pekan terakhir. Para perwira tinggi yang ikut mempersiapkannya melihat badan baru tersebut sebagai semacam Kopkamtib. Biasanya seorang atasan memberi perintah untuk dilaksanakan dan yang menerima perintah akan menerimanya dengan mengucapkan, “Siap, laksanakan!”. Malam itu keadaannya lain sama sekali.Penyerahan Inpres diantar dengan ucapan, “Instruksi ini saya berikan, kamu boleh pakai, boleh tidak.”
Sebelum menyerahkan Instruksi itu, kepada Pak Harto saya sempat menyampaikan posisi ABRI terhadap beliau. Saya sampaikan bahwa posisi politik beliau sudah sangat lemah. Kendati demikian, “ABRI akan tetap mempertahankan pemerintahan yang sah.”
Saat itu, pemerintahan Pak Harto meski sudah amat lemah, tapi tetap masih sah karena dukungan MPR belum dicabut. Komentar Pak Harto singkat, “Saya tidak ingin rakyat jadi korban.” Kalau Instruksi itu saya gunakan, saya dan ABRI terpaksa berhadapan dengan mahasiswa yang sudah sejak lama dan di berbagai kota telah bergolak. Saya juga akan mendapat cap sebagai pemimpin rezim militer. Itulah yang ada dalam pikiran saya dalam perjalanan dari Cendana ke Merdeka Barat (kantor Kemhan sekarang).
Di Merdeka Barat menjelang tengah malam, saya mengadakan rapat staf. ”Berapa mahasiswa yang akan jadi korban kalau ABRI mengambil alih kekuasaan?” Sekitar 200 hingga 250 kata seorang Jenderal dari staf Panglima. Sejurus kemudian Kepala Staf Sospol, SBY (Susilo Bambang Y udhoyono) minta keputusan. “Panglima akan mengambil alih (kekuasaan)?” Jawab saya tegas, “Tidak. Besok kita bersama-sama akan mengantarkan pergantian Presiden dari Pak Harto ke Wakil Presiden Habibie lewat sebuah proses yang konstitusional.”
Saya lalu menitipkan beberapa poin dan minta staf menyiapkan sebuah pernyataan Panglima. Yang menyusun pernyataan itu adalah SBY yang dengan sedikit perubahan saya bacakan setelah pergantian pimpinan negara di Istana pada pagi hari esoknya. Konsep asli tulisan SBY itu masih saya simpan sampai sekarang.
Liddle Menjelang Subuh
Yang tidak kurang menarik adalah cerita Harmoko, Ketua DPR/MPR waktu itu. Menurut mantan Pemimpin Redaksi Harian Pos Kota itu, beberapa saat sebelum pukul 23.00, Ajudan Presiden menelepon Ketua DPR/MPR menyampaikan pesan bahwa pimpinan Dewan akan diterima Presiden di Istana pukul 09.00 keesokan harinya.
Harmoko segera menghubungi Wakil Presiden B.J.Habibie untuk melaporkan rencana pertemuan tersebut. Tapi kata Habibie, dia besok pagi akan dilantik sebagai pengganti Soeharto.
Menjelang subuh, saya dibangunkan oleh Prof. William Liddle dari Columbus, Ohio. Lewat sambungan telepon internasional, Liddle bertanya, “Salim, apakah Soeharto betul mundur? Di sini sudah tersiar berita Pak Harto pagi ini akan mengundurkan diri.” Waktu di Amerika bagian timur menunjukkan pukul 4 sore. Antara Columbus, Ohio—terletak di Amerika bagian timur—memang ada jarak waktu 12 jam dengan Jakarta. Mereka berada di belakang kita.
Untuk lebih yakin apa yang sebenarnya terjadi, saya langsung menelepon Bambang Yudhoyono. “Betul, Mas, Pak Harto mundur pagi ini,” kata Jenderal yang kini lebih dikenal sebagai SBY. Katanya lagi: “Mas, nanti perhatikan yang keluar dari saku Pak Wiranto. Itu gagasan Mas Salim pada rapat semalam.”
Singkat cerita, setelah Prof. Dr. B.J. Habibie diambil sumpahnya sebagai Presiden Ketiga Republik Indonesia, Panglima ABRI Jenderal Wiranto, mendekati mikrofon sambil mengeluarkan selembar kertas dari saku bajunya. “ABRI mendukung proses pengalihan kekuasaan secara konstitusional,” kata Wiranto sesuai yang tertulis pada kertas yang dipegangnya. Rupanya SBY memberi tahu Wiranto sumber gagasan dukungan ABRI kepada proses pergantian kepemimpinan nasional itu.
Beberapa hari kemudian, di Dewan Kesenian Jakarta, kantor saya waktu itu, telepon genggam saya berdering. Jenderal Wiranto di ujung sana. “Terima kasih gagasannya. Tapi saya digebuki dari kiri-kanan,” kata Wiranto. Jawab saya dengan cepat, “Lebih baik Anda digebuki sekarang daripada anak buah Anda kocar-kacir kalau tidak ada arahan yang jelas mengenai bagaimana harus bersikap terhadap pergantian Presiden.”[]
*Dikutip dari buku Salim Said, Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, 2016.
Discussion about this post