Wakil Gubernur Aceh Terima Bantuan Kemanusiaan PMI di Pelabuhan Krueng Geukuh Aceh Utara

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi.

Aceh Utara – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menerima bantuan kemanusiaan dari Palang Merah Indonesia (PMI) yang dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal kemanusiaan PMI.

Kapal tersebut bersandar di Pelabuhan Krueng Geukuh, Aceh Utara, Jumat, 9 Januari 2026.

Bantuan kemanusiaan tersebut diserahkan langsung oleh Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, kepada Wakil Gubernur Aceh sebagai bentuk dukungan PMI terhadap upaya penanganan kondisi darurat dan pemulihan masyarakat di Aceh.

Bantuan yang diterima Pemerintah Aceh meliputi beras sebanyak 500 ton sebagai bantuan utama, serta berbagai logistik pendukung lainnya. Selain beras, bantuan juga mencakup air mineral, mie instan, paket makanan, hygiene kit, paket pakaian, paket perlengkapan sekolah anak, obat-obatan, alat kebersihan, genset, mesin sedot lumpur, mini excavator, serta perlengkapan dapur dan sanitasi.

Bantuan tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten/kota terdampak di Aceh sesuai kebutuhan di lapangan.

Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil sumbangan dan partisipasi berbagai perusahaan serta donasi personal yang dihimpun melalui Palang Merah Indonesia sebagai wujud solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat Aceh.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PMI, khususnya kepada Pengurus Pusat PMI Nasional, Sudirman Said, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Pemerintah Aceh mengucapkan terima kasih kepada PMI serta seluruh perusahaan dan donatur perorangan atas kepedulian dan bantuan yang diberikan.

Bantuan ini akan segera disalurkan secara terkoordinasi dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fadhlullah.

Pemerintah Aceh memastikan seluruh bantuan akan dikelola dan didistribusikan secara transparan melalui koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah setempat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.[]