YARA Desak Presiden Bentuk Kembali BRR Tangani Bencana Banjir Aceh, Sumut, dan Sumbar

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya Muhammad Zubir mendesak Presiden Prabowo untuk segera membentuk kembali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai komando khusus pemulihan pascabencana banjir Sumatera.

‎Banda Aceh – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memasuki pekan ketiga dengan dampak yang kian memprihatinkan.

Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat 1.006 orang meninggal dunia, sementara 212 orang masih dinyatakan hilang.

‎Selain korban jiwa, 5.400 warga mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat. Bencana ini berdampak luas di 52 kabupaten/kota pada tiga provinsi di Pulau Sumatera.

‎Kerusakan infrastruktur dan permukiman warga tergolong masif. BNPB mencatat 158.000 rumah warga rusak, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Tak hanya itu, sedikitnya 1.200 fasilitas umum terdampak, terdiri dari 219 fasilitas kesehatan, 581 fasilitas pendidikan, dan 434 rumah ibadah.

‎Kerusakan juga melanda gedung pemerintahan dan sarana transportasi. Sebanyak 290 gedung perkantoran terdampak dan 145 jembatan rusak atau terputus, sehingga menghambat distribusi logistik dan proses evakuasi di sejumlah wilayah.

‎Melihat kondisi tersebut, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Bireuen dan Pidie Jaya, Muhammad Zubir, SH, MH, mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera membentuk kembali Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) sebagai komando khusus pemulihan pascabencana.

‎Menurut Zubir, BRR terbukti berhasil dalam pemulihan Aceh dan Nias pascatsunami 2004. “BRR pernah berjaya membangun kembali Aceh dan Nias. Karena itu, pemerintah harus membentuk kembali BRR untuk menangani bencana kali ini,” kata Zubir, Minggu (14/12/2025).

‎Ia menilai, jika proses pemulihan hanya dibebankan kepada pemerintah daerah dengan mengandalkan APBD, maka daerah akan kewalahan.

‎ “Kerusakan infrastruktur sangat parah, ekonomi masyarakat lumpuh, sawah tertimbun material longsor, bendungan rusak. Jika hanya mengandalkan APBD, pemulihan bisa memakan waktu puluhan tahun,” tegasnya.

‎Presiden segera mengambil langkah tegas dengan membentuk komando pusat agar pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak dapat berjalan cepat, terarah, dan berkeadilan.

‎“Kami berharap Presiden segera mengambil alih dan memimpin langsung pemulihan pascabencana ini demi keselamatan dan masa depan rakyat,” tutup Zubir.[]