Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
  • TINJAUAN.ID
  • Global
  • Politik
    • News
    • Nasional
    • Regional
    • Daerah
  • Ekonomi
  • Opini
  • Sejarah
  • Liputan Khusus
  • Editorial
  • Pojok Ekraf
No Result
View All Result
Strategis dan Mencerahkan!
No Result
View All Result
Home News Daerah

Perempuan Beutong Bersatu Desak Pencabutan Izin Tambang, Bupati Diminta Temui Warga

TINJAUAN ID by TINJAUAN ID
May 20, 2026
Reading Time: 2 mins read
0
Perempuan Beutong Bersatu Desak Pencabutan Izin Tambang, Bupati Diminta Temui Warga

BANDA ACEH — Ketua Perempuan Beutong Bersatu, Saudah atau akrab disapa Mak Wod, menegaskan kaum perempuan di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, siap berada di garis depan menolak aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam lingkungan dan keselamatan warga.

“Kami dari Perempuan Beutong Bersatu menolak tegas segala jenis perusahaan tambang, baik legal maupun ilegal. Apabila daerah kami diberikan izin tambang, kami siap mengorbankan nyawa kami,” kata Mak Wod saat diwawancarai, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, perempuan Beutong tidak ingin wilayah mereka menjadi lokasi eksploitasi tambang karena kawasan tersebut telah lama dikenal sebagai daerah rawan bencana.

“Beutong tidak boleh ada pertambangan. Tidak ada pengeboran, tidak ada tambang, tidak ada perusakan hutan, itu yang kami tuntut,” ujarnya.

Sikap penolakan warga sebelumnya terlihat dalam aksi pada 12 Mei 2026 lalu. Saat itu, warga menggelar aksi di jembatan penyeberangan Beutong Ateuh sambil menandatangani petisi penolakan terhadap rencana pertambangan di wilayah mereka.

Dalam aksi tersebut, warga juga menyoroti izin tambang yang disebut berkaitan dengan tiga perusahaan, yakni PT Cempaka Wangi, PT Hasil Bumi Sembada, dan PT BME. Massa mendesak agar seluruh izin dicabut serta tidak ada lagi izin baru diterbitkan di kawasan Beutong Ateuh.

Mak Wod menjelaskan, setelah aksi di jembatan, warga bergerak menuju kantor camat dan berjaga di persimpangan jalan menuju kawasan seberang. Aksi itu sempat menyebabkan akses kendaraan terhambat.

“Kami sudah mencoba menolak. Bahkan pada 12 Mei lalu kami sempat menolak kedatangan mereka. Namun keesokan paginya, operator desa dan pihak yang membawa orang-orang itu tetap menerima mereka. Setelah itu kami kembali melakukan aksi di hari yang sama,” ujarnya.

Ia menyebut warga juga sempat menahan sejumlah kendaraan di simpang jalan, termasuk aparat yang hendak menuju lokasi.

Dalam aksi tersebut, masyarakat juga berharap pemerintah daerah hadir untuk memberikan penjelasan langsung terkait rencana pertambangan. Namun hingga aksi berakhir, tidak ada pejabat yang menemui massa.

“Kami ingin mendengar langsung penjelasan dari Pak Bupati. Namun sampai hari ini belum ada jawaban,” kata Mak Wod.

Ia menegaskan masyarakat akan kembali turun melakukan aksi apabila pemerintah tidak memberikan kepastian terkait tuntutan pencabutan izin tambang.

“Kalau tidak ada penjelasan, kemungkinan besar kami akan kembali melakukan aksi. Kami ingin tahu apakah pemerintah lebih memilih perusahaan atau rakyat,” ujarnya.

Selain persoalan izin, Mak Wod juga menyoroti dampak lingkungan yang mulai dirasakan warga, terutama kondisi air sungai yang dinilai semakin keruh.

“Air sungai sudah keruh dan kami hampir tidak pernah lagi melihat air yang bersih,” katanya.

Mak Wod mengatakan masyarakat hingga kini masih diliputi rasa waswas pascabanjir yang sebelumnya melanda kawasan tersebut. Saat hujan turun, warga disebut khawatir terjadi bencana susulan, terlebih masih ada permukiman yang berada di bantaran sungai dan kaki bukit.

“Kalau hujan turun kami selalu takut. Warga masih trauma banjir kemarin. Apalagi ada masyarakat yang tinggal di pinggir sungai dan dekat kaki bukit,” ujarnya.

Hingga kini, warga Beutong Ateuh Banggalang masih menunggu respons pemerintah daerah atas tuntutan pencabutan izin tambang di wilayah mereka. (*)

Tags: aksi massaBeutong Ateuhizin usaha pertambanganNagan Rayapertambangan
ShareTweetSendShare

Related Posts

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci
Daerah

Demokrasi Aceh dalam Sorotan: Representasi Perempuan Minim, Kursi Partai Lokal Menyusut, Pemilih Cerdas Jadi Kunci

November 21, 2026
Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?
Daerah

Beredar Video Malik Mahmud Bersama Tokoh KPA Pegang Bendera Bintang Bulan di Meuligoe, Ada Apa?

November 21, 2026
HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan
Daerah

HIMAPOL USK Edukasi 59 Anak Panti Asuhan tentang Bahaya Bullying dan Pentingnya Menjaga Kehormatan

November 20, 2026
Gubernur Mualem Intruksikan Percepat Penyediaan Lahan Integrasi dan Penataan HGU
Daerah

Tanah Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

November 20, 2026
Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir
Daerah

Khanduri Laot Panteraja, Merawat Tradisi Nelayan dan Masyarakat Pesisir

November 19, 2026
Program Beut Kitab Bak Sikula Diapresiasi, Dinilai Perkuat Karakter Islami Generasi Muda Aceh Besar
Daerah

Program Beut Kitab Bak Sikula Diapresiasi, Dinilai Perkuat Karakter Islami Generasi Muda Aceh Besar

November 19, 2026
Next Post
12 Seniman Aceh Ikuti Lokakarya Penciptaan Seni Tulak Angen, Menghidupkan Kembali Seni Timur pada Rumah Warga

12 Seniman Aceh Ikuti Lokakarya Penciptaan Seni Tulak Angen, Menghidupkan Kembali Seni Timur pada Rumah Warga

Gubernur Mualem Surati BPJS: Buka Blokir Kepesertaan JKA

Gubernur Mualem Surati BPJS: Buka Blokir Kepesertaan JKA

Discussion about this post

Recommended Stories

Berikan Orasi Ilmiah di STISNU Aceh, ini Pesan Abi MUDI

Berikan Orasi Ilmiah di STISNU Aceh, ini Pesan Abi MUDI

September 24, 2025
PT PEMA Kembali Kapalkan 3.113 Ton Sulfur dari Aceh ke Sulawesi

PT PEMA Kembali Kapalkan 3.113 Ton Sulfur dari Aceh ke Sulawesi

July 25, 2025
Pengawasan Halal & Cita-Cita Proklamasi: dari Kemaslahatan Produk Menuju Kesejahteraan Publik

Pengawasan Halal & Cita-Cita Proklamasi: dari Kemaslahatan Produk Menuju Kesejahteraan Publik

August 17, 2025
  • Dataset
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • TINJAUAN.ID
  • Pedoman Media Siber
Email: redaksi@tinjauan.id

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!

No Result
View All Result
  • TINJAUAN.ID
  • News
  • Daerah
  • Nasional
  • Dunia
  • Ekonomi
  • Politik
  • Opini
  • Sejarah
  • Editorial
  • Pojok Ekraf

© 2025 Tinjauan.ID - Strategis dan Mencerahkan!