Pemerintah Bentuk Desk Koordinasi Aceh, Wagub Dek Fadh: Mendukung Pembangunan Ekonomi Aceh

BANDA ACEH – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fahd), terlibat aktif dalam rencana pembentukan Desk Koordinasi Aceh di Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).

“Desk Koordinasi Aceh ini sangat bagus untuk pembangunan ekonomi Aceh. Kita berterimakasih kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago,” kata Wagub Dek Fadh di Banda Aceh.

Wagub Dek Fadh menyampaikannya pernyataannya dalam rapat pertama pembentukan Desk Koordinasi Aceh yang digelar Kemenko Polkam secara hybrid pada Rabu (19 Agustus 2026).

Rapat dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto dan dari Kemendagri Dr Sumule Tumbo (Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda). “Pembentukan Desk Koordinasi Aceh ini atas intruksi Bapak Menko Polkam,” kata Wagub melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi.

Wagub Dek Fadh menjelaskan, bahwa Desk Koordinasi Aceh dimaksudkan sebagai wadah koordinasi lintas Kementerian/lembaga dan Pemerintah Aceh. “Terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta penanganan berbagai isu strategis di Aceh,” katanya.

Desk Koordinasi Aceh, kata Wagub, diharapkan dapat memperkuat koordinasi, deteksi dini, pencegahan, penanganan, monitoring dan evaluasi untuk menjaga stabilitas politik-keamanan, memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Termasuk juga dalam hal pelaksanaan kekhususan dan otonomi khusus, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, pelayanan dasar, serta stabilitas politik dan keamanan di Aceh,” katanya.

Pada prinsipnya, Wagub Dek Fadh menjelaskan, kementerian/lembaga mendukung pembentukan Desk Koordinasi Aceh dan menyepakati perlunya penyempurnaan konsep, struktur, keanggotaan, pembagian tugas, serta mekanisme kerja.

“Termasuk penetapan personel kementerian/lembaga dan unsur Pemerintah Aceh, agar pelaksanaan Desk Koordinasi Aceh efektif dan tidak tumpeng tindih dengan kewenangan yang telah ada,” kata Wagub.

Adapun Kementerian/lembaga yang terlibat dalam Desk Koordinasi Aceh ini adalah Kemenko Polkam, Kemenko Kumham dan Imipas, Kemenko Infrawil, Kemendagri, Kementerian PPN/Bappenas, Kemhan, dan Kemenkeu.

Selain itu ada juga Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kemensetneg, Kementerian PU, Kementerian PKP, Kemenhub, Kemendikdasmen, Kemnaker, BNPB, Kemensos, Komdigi, Bakom RI, TNI, Polri, BIN, BAIS, Kejaksaan RI, BSSN, serta Pemerintahan Aceh dan unsur kewilayah terkait.

Wagub Dek Fadh menjelaskan bahwa dukungan hampir seluruh Kementerian/lembaga tersebut dapat memacu perkembangan Aceh. “Terutama terkait dengan perkembangan ekonomi Aceh, penigkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan tentu saja termasuk pada penguatan tata kelola Pemerintah Aceh,” katanya.

Bahkan, Wagub Dek Fadh, menyarankan pada Desk Koordinasi Aceh agar dibuatkan Kelompok Kerja (Pokja) tersendiri yang mengurusi soal pembangunan ekonomi Aceh.

“Sehingga dapat fokus dan kuat dalam membantu Aceh untuk menangani masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan,” katanya.

Wagub Dek Fadh mengharapkan Desk Koordinasi Aceh ini segera terbentuk. “Pemerintah Aceh sangat mendukung. Bahkan berterimakasih mendapat dukungan yang sangat luar biasa tersebut,” katanya. []