Aceh memiliki ingatan politik yang panjang dan emosional. Hubungan historis antara Aceh dan Partai Demokrat, terutama melalui peran SBY dalam proses perdamaian Aceh adalah warisan besar yang tak dimiliki partai lain.
Partai Demokrat pernah menjadi kekuatan dominan dalam lanskap politik Aceh. Sejarah mencatat, pada Pemilu 2009 Demokrat tampil sebagai pemenang mutlak. Dari 13 kursi DPR RI asal Aceh, Demokrat mengamankan 7 kursi, 3 dari Dapil Aceh I dan 4 dari Dapil Aceh II. Pada Pilpres di tahun yang sama, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meraih dukungan luar biasa, 93 persen suara rakyat Aceh.
Di tingkat provinsi, Demokrat juga konsisten menempati posisi strategis. Pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, Demokrat selalu berhasil menempatkan kadernya sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Namun, capaian gemilang itu kini tinggal catatan sejarah. Pemilu 2024 menjadi alarm keras, Demokrat hanya meraih 7 kursi DPR Aceh, jumlah yang tidak lagi memenuhi syarat untuk menduduki kursi pimpinan DPRA. Di Senayan, perolehan kursi DPR RI dari Aceh pun menyusut, dari dua kursi menjadi satu.
Penurunan ini bukan sekadar persoalan elektoral, melainkan sinyal melemahnya daya tarik Demokrat di Aceh. Evaluasi menyeluruh menjadi keniscayaan. Ada jarak yang terbentuk antara partai dan masyarakat, jarak yang tak bisa dijelaskan hanya dengan dinamika politik nasional atau persaingan antarelite semata.
Aceh memiliki ingatan politik yang panjang dan emosional. Hubungan historis antara Aceh dan Partai Demokrat, terutama melalui peran SBY dalam proses perdamaian Aceh adalah warisan besar yang tak dimiliki partai lain. Perdamaian yang terwujud hari ini bukan sekadar dokumen Helsinki, tetapi fondasi yang mengubah wajah Aceh menjadi lebih stabil, terbuka, dan berkembang.
Begitu pula pada masa tsunami 2004. Rakyat Aceh tidak lupa bagaimana negara hadir secara maksimal. Di bawah kepemimpinan SBY, rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dijalankan dengan kesungguhan, empati, dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pengalaman kolektif inilah yang menjelaskan mengapa Aceh memberikan dukungan hampir mutlak kepada SBY dan Demokrat pada 2009.
Namun, modal sejarah tidak akan otomatis berubah menjadi suara, jika tidak dirawat. Ingatan kolektif bisa memudar ketika tidak diikuti dengan kepemimpinan yang kuat, empatik, dan bekerja nyata di tengah masyarakat. Hilangnya satu kursi pimpinan DPRA dan satu kursi DPR RI bukanlah kebetulan, melainkan konsekuensi dari kepemimpinan daerah yang gagal menjaga resonansi Demokrat dengan denyut Aceh.
Karena itu, mencari figur Ketua Demokrat Aceh ke depan bukan sekadar soal regenerasi, tetapi soal pemulihan kepercayaan. DPP Partai Demokrat tidak boleh salah memilih. Aceh membutuhkan pemimpin partai yang mampu merawat hati rakyatnya, bukan hanya piawai berpidato, tetapi hadir dalam kerja-kerja nyata, terutama di saat krisis dan pascabencana.
Partai Demokrat sejatinya memiliki standar kepemimpinan yang tinggi. Gaya kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di tingkat nasional menunjukkan hal itu. AHY memilih jalan pengorbanan demi membesarkan partai, menegaskan bahwa politik bukan sekadar kalkulasi menang-kalah, tetapi soal konsistensi nilai dan daya juang. Prinsip “tak ada kemenangan yang tak diperjuangkan” bukan slogan kosong, melainkan etos yang seharusnya menjiwai seluruh struktur partai hingga ke daerah.
SBY, sebagai pendiri Partai Demokrat, sejak awal telah meletakkan fondasi etik yang jelas. Politik, menurutnya, tidak boleh didasarkan pada untung-rugi semata, melainkan harus mengutamakan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa. Ia juga menegaskan pentingnya politik yang berakhlak dan beretika.
Bahkan, ketika dilantik sebagai Presiden, SBY pernah menyampaikan pesan kuat, “loyalitas kepada partai berakhir, dan loyalitas kepada negara dimulai.”
Standar moral dan politik setinggi inilah yang seharusnya menjadi cermin bagi kader Demokrat Aceh yang bercita-cita menjadi ketua. Jabatan bukan tujuan, melainkan alat pengabdian.
Dalam konteks ini, Plt. Ketua Demokrat Aceh, Rian Syaf, memegang peran strategis sebagai perpanjangan tangan Ketua Umum AHY. Ia diharapkan mampu melaporkan secara objektif dan rinci siapa saja kader yang benar-benar memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak pengabdian untuk memimpin Demokrat Aceh ke depan, bukan sekadar mereka yang punya ambisi, popularitas, atau jabatan elektoral.
Aceh adalah ladang ujian yang sesungguhnya. Terutama pascabencana, publik bisa dengan mudah menilai, siapa kader yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang sekadar hadir saat kamera menyala. Menjadi anggota DPR, Bupati, atau Walikota bukan jaminan kepemimpinan partai yang kuat, jika tidak dibarengi keberpihakan nyata kepada masyarakat.
Partai Demokrat telah menorehkan banyak karya dan jasa di Aceh. Warisan itu terlalu berharga untuk dibiarkan memudar hanya karena kesalahan memilih figur. Kini saatnya Demokrat Aceh menemukan kembali denyutnya dengan kepemimpinan yang tulus, berani berkorban, dan setia pada nilai-nilai yang sejak awal membesarkan partai ini.
Maka, selamat berkompetisi secara sehat. Sejarah sudah memberi pelajaran, dan masa depan menunggu jawaban. Karena benar adanya, “Tak ada kemenangan yang tak diperjuangkan”.[]
Oleh: Mirza Ferdian/Warga Banda Aceh
Discussion about this post