BANDA ACEH — Pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih bergerak di bawah 4 persen dalam beberapa tahun terakhir dinilai membutuhkan terobosan kebijakan yang tidak sekadar bertumpu pada peningkatan produksi bahan mentah.
Pakar Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Amri, M.Si, mendorong Pemerintah Aceh segera melakukan langkah konkret mempercepat hilirisasi, terutama terhadap komoditas kelapa sawit yang memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai tambah, investasi dan lapangan kerja.
Hal tersebut disampaikan Dr. Amri dalam wawancara di Aula Kantor Dinas Pertanian Aceh, Kamis (17/9/2026).
Menurut Dr. Amri, Aceh sebenarnya memiliki sumber daya alam yang melimpah, mulai dari perkebunan, pertanian hingga perikanan. Namun, besarnya potensi tersebut belum otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila komoditas yang dihasilkan hanya dijual dalam bentuk bahan baku.
“Jangan menghasilkan CPO saja dan dibawa keluar. Jalan rusak, tenaga kerja tidak terserap. Harus ada proses nilai tambah,” kata Dr. Amri.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak komoditas diproduksi, tetapi juga seberapa besar nilai tambah yang tercipta dari proses produksi tersebut di dalam daerah.
Karena itu, menurutnya, sawit Aceh seharusnya tidak berhenti pada produksi Crude Palm Oil (CPO). Pemerintah perlu mendorong hadirnya industri pengolahan yang mampu menghasilkan berbagai produk turunan.
“Bukan saja minyak goreng. Masih banyak pabrik dan produk lainnya yang bisa dikembangkan dari sawit sehingga kegiatan ekonomi dan bisnis hidup,” ujarnya.
HGU Idle Jangan Dibiarkan
Salah satu momentum yang dinilai penting adalah penataan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan.
Dr. Amri meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap HGU yang tidak produktif atau idle. Lahan yang telah memiliki legalitas namun tidak dimanfaatkan secara optimal, menurutnya, perlu ditata sesuai ketentuan agar kembali memberikan manfaat ekonomi.
“HGU-HGU yang tidak produktif, yang idle, harus dihidupkan. Jangan dibiarkan orang lain tidak bisa masuk, sementara dia sendiri tidak mengolah. Ini merusak ekonomi,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan optimalisasi perkebunan tidak boleh dimaknai sebagai pembukaan lahan baru secara besar-besaran.
“Yang sudah ada saja dioptimalkan, bukan diperluas. Karena kalau diperluas bisa merusak alam dan akhirnya menimbulkan persoalan hidrometeorologi,” katanya.
Menurutnya, peningkatan produktivitas lahan yang telah tersedia harus berjalan beriringan dengan pembangunan industri pengolahan.
Dengan demikian, rantai ekonominya tidak berhenti ketika TBS diolah menjadi CPO, tetapi berlanjut menjadi berbagai produk bernilai tambah di Aceh.
Aceh Jangan Hanya Jadi Pemasok Bahan Baku
Dr. Amri mencontohkan bagaimana negara atau kawasan yang tidak memiliki perkebunan sawit sekalipun dapat memperoleh manfaat ekonomi besar dari industri pengolahannya.
“Misalnya Singapura tidak punya sawit, tetapi mereka mengolah. Jadi minyak goreng, jadi produk ini dan itu, jadi pabrik,” ujarnya.
Sebaliknya, Aceh yang memiliki sumber bahan baku justru menghadapi persoalan ketika hasil perkebunannya dikirim keluar daerah untuk diproses lebih lanjut.
Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar nilai tambah, aktivitas industri dan kesempatan kerja ikut berada di luar Aceh. “Di kita apa? Bahan baku dibawa keluar,” katanya.
Karena itu, ia menilai momentum penataan HGU harus sekaligus dimanfaatkan Pemerintah Aceh untuk membangun ekosistem investasi dan industri hilir.
Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Dr. Amri menekankan bahwa pembangunan industri hilir membutuhkan investasi dan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan perguruan tinggi diperlukan untuk membangun ekosistem hilirisasi.
“Kalau bicara bisnis bukan pemerintah saja. Ada swasta, ada pemerintah, kemudian ada akademisi. Jadi kita sinergi,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi, kemudahan investasi serta dukungan infrastruktur. Sementara investasi dan pengelolaan industri dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun badan usaha milik daerah yang memiliki orientasi bisnis.
“Untuk mengolah ini kan butuh investor. Kalau dikerjakan pemerintah tidak bisa. Pemerintah bukan pebisnis. Karena itu swasta. Atau BUMD yang semi-swasta sehingga bisa dikerjakan dan menghasilkan profit,” jelasnya.
Bagi Dr. Amri, hilirisasi bukan semata-mata persoalan membangun pabrik. Lebih jauh, hilirisasi harus mampu menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat.
Ketika industri tumbuh, kebutuhan terhadap tenaga kerja meningkat. Tidak hanya pekerja lapangan, tetapi juga tenaga profesional dan lulusan perguruan tinggi.
“Dengan adanya pabrik, dengan adanya lapangan usaha, orang bisa bekerja. Sarjana pengangguran bisa bekerja di situ atau masyarakat umum,” ujarnya.
Pendapatan masyarakat yang meningkat kemudian akan mendorong konsumsi dan aktivitas perdagangan serta jasa di daerah.
“Penyerapan lapangan kerja itulah yang kita maksud dengan pengentasan kemiskinan. Kalau orang sudah bekerja, ada duit, aktivitas ekonomi hidup,” katanya.
Lima Agenda Action Pemerintah Aceh
Untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Aceh, Dr. Amri menekankan lima agenda yang perlu segera dilakukan.
Pertama, melakukan penataan dan optimalisasi HGU yang idle atau tidak produktif sesuai ketentuan.
Kedua, meningkatkan produktivitas perkebunan yang telah ada tanpa melakukan ekspansi yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Ketiga, mempercepat hilirisasi sawit dengan membangun industri pengolahan berbagai produk turunan sehingga nilai tambah tidak keluar dari Aceh.
Keempat, membuka ruang investasi dan membangun kolaborasi pemerintah, swasta, BUMD serta perguruan tinggi.
Kelima, memastikan hilirisasi menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak nyata terhadap pendapatan masyarakat.
“Action saja,” tegas Dr. Amri. Ia menilai, apabila rantai produksi tersebut berjalan, sektor perkebunan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Aceh sekaligus menggerakkan aktivitas bisnis dan membuka lapangan kerja.
“Aceh ini kaya raya sumber daya alam. Persoalannya, proses nilai tambahnya belum ada karena tidak diolah di sini,” pungkasnya.[]
(RSM)
Discussion about this post