JAKARTA — Pengembangan biomassa yang menjadi bagian dari strategi PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membuka ruang besar bagi Indonesia, termasuk Aceh, untuk mengembangkan sumber energi terbarukan sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dari potensi sumber daya lokal.
Dalam konteks tersebut, peran Hokkop Situngkir sebagai Direktur Biomassa PLN EPI menjadi strategis. Pengalamannya di sektor energi terbarukan dan pengembangan proyek energi dapat menjadi modal penting untuk mendorong biomassa tidak hanya sebagai alternatif bahan bakar pembangkit, tetapi sebagai bagian dari ekosistem ekonomi baru yang melibatkan daerah, pelaku usaha, masyarakat dan investor.
Pendiri Moving for Future (MFF) Syndicate, M. Fauzan Febriansyah, menilai kepemimpinan Hokkop di sektor biomassa memiliki relevansi yang kuat dengan kebutuhan akselerasi pembangunan ekonomi daerah, termasuk Aceh.
“Biomassa tidak boleh dilihat hanya sebagai urusan energi. Di dalamnya ada peluang ekonomi yang besar. Ada bahan baku, industri pengolahan, transportasi, investasi, teknologi, lapangan kerja dan potensi peningkatan pendapatan masyarakat,” ujar Fauzan.
Menurutnya, Aceh memiliki sumber daya biomassa yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok bioenergi nasional. Potensi tersebut antara lain berasal dari sektor perkebunan, pertanian, kehutanan dan berbagai limbah agro yang selama ini belum seluruhnya menghasilkan nilai ekonomi optimal.
Biomassa sebagai Ekonomi Baru
PLN EPI mencatat potensi biomassa Indonesia sangat besar. Dalam audiensi dengan Dewan Energi Nasional pada Juni 2026, Hokkop menyebut potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun.
Pada 2025, PLN disebut telah menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. PLN EPI menargetkan peningkatan penyerapan hingga 10 juta ton per tahun pada 2030.
Target tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan biomassa ke depan akan semakin besar. Kondisi ini sekaligus menciptakan peluang bagi daerah-daerah yang memiliki sumber bahan baku untuk masuk ke dalam rantai pasok energi nasional.
Bagi Aceh, peluang tersebut dapat dikembangkan melalui pendekatan yang lebih luas: bukan sekadar memasok bahan mentah, tetapi membangun industri pengumpulan, pengeringan, processing, pelletisasi, logistik hingga pengembangan produk turunan biomassa.
“Kalau Aceh hanya menjadi pemasok bahan baku, nilai tambahnya akan terbatas. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana Aceh masuk lebih jauh dalam rantai nilai. Dari bahan baku sampai industri pengolahan dan energi,” kata Fauzan.
Menghubungkan Energi dengan Akselerasi Pembangunan Aceh
Menurut Fauzan, agenda biomassa dapat dikaitkan dengan kebutuhan Aceh untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Selama ini, struktur ekonomi Aceh masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap sektor berbasis komoditas. Pengembangan bioenergi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya lokal.
Pengembangan tersebut dapat melibatkan pemerintah daerah, BUMD, koperasi, kelompok masyarakat, perusahaan perkebunan, pelaku UMKM hingga investor.
Dengan ekosistem yang tepat, residu pertanian dan perkebunan yang sebelumnya memiliki nilai ekonomi rendah dapat berubah menjadi komoditas energi dengan pasar yang lebih jelas.
Di sinilah posisi strategis PLN EPI menjadi penting. Kepastian permintaan dari sektor pembangkitan dapat menjadi anchor market bagi berkembangnya industri biomassa di daerah.
Kepastian Pasar dan Investasi
PLN EPI juga memperkuat kepastian pasar bagi pemasok biomassa melalui skema kontrak pembelian hingga lima tahun.
Kebijakan tersebut penting karena industri biomassa membutuhkan investasi pada infrastruktur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan transportasi.
Kepastian pembelian memungkinkan pelaku usaha menghitung kelayakan investasi secara lebih rasional sekaligus mendorong terbentuknya rantai pasok yang lebih profesional.
Bagi Aceh, skema seperti ini dapat menjadi peluang untuk membangun sentra-sentra biomassa berbasis potensi daerah.
“Yang dibutuhkan Aceh adalah bagaimana potensi lokal bisa bertemu dengan pasar yang pasti. Kalau itu terjadi, investasi akan lebih mudah masuk dan masyarakat bisa memperoleh manfaat ekonomi langsung,” ujar Fauzan.
Pengembangan biomassa yang didorong Hokkop juga memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar substitusi sebagian batu bara melalui skema co-firing.
Biomassa berpotensi dikembangkan menjadi biochar, biogas, biomethane, biohidrogen, biofuel dan berbagai produk rendah karbon lainnya.
Artinya, pengembangan biomassa dapat menjadi pintu masuk bagi pembangunan industri bioekonomi yang lebih luas.
Aceh memiliki peluang untuk mengambil bagian dalam agenda tersebut dengan mengembangkan komoditas dan limbah lokal menjadi produk bernilai tambah.
Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan Aceh yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan baru.
Dari Potensi Aceh ke Pasar Nasional
Menurut Fauzan, salah satu pekerjaan strategis ke depan adalah menghubungkan potensi biomassa Aceh dengan kebutuhan pasar energi nasional.
“Jangan sampai potensi biomassa Aceh hanya menjadi data di atas kertas. Harus ada desain bisnis, investasi, teknologi dan pasar. Di sinilah kolaborasi antara pemerintah Aceh, PLN, BUMD, pelaku usaha dan masyarakat menjadi penting,” katanya.
Dalam perspektif tersebut, posisi Hokkop di PLN EPI dapat menjadi salah satu jembatan strategis antara agenda ketahanan energi nasional dan kepentingan pembangunan ekonomi Aceh.
Bukan dalam arti memberikan perlakuan khusus kepada Aceh, tetapi memastikan potensi sumber daya Aceh dapat masuk ke dalam rantai nilai ekonomi nasional secara kompetitif dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, pengembangan biomassa akan memiliki arti lebih besar apabila manfaatnya dirasakan sampai ke tingkat masyarakat.
Pengumpulan bahan baku dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru. Industri pengolahan membutuhkan tenaga kerja. Infrastruktur logistik membuka peluang usaha. Sementara kepastian pasar memberikan insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengembangkan sumber bahan baku secara lebih produktif.
Karena itu, pengembangan bioenergi dapat ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang menghubungkan energi, investasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Fauzan menilai pendekatan tersebut penting bagi Aceh.
“Aceh membutuhkan akselerasi pembangunan ekonomi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Biomassa bisa menjadi salah satu pintu masuk. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola menjadi industri dan rantai nilai yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Aceh,” ujarnya.
Dengan potensi sumber daya yang besar dan kebutuhan nasional terhadap energi yang semakin beragam, pengembangan biomassa dapat menjadi salah satu peluang strategis Aceh untuk memperluas basis ekonomi.
Dalam konteks itulah kepemimpinan Hokkop Situngkir di sektor biomassa PLN EPI memiliki relevansi lebih luas. Bukan hanya bagi agenda transisi energi nasional, tetapi juga membuka ruang kolaborasi untuk menghubungkan potensi ekonomi Aceh dengan kebutuhan energi Indonesia.[]
Discussion about this post