BANDA ACEH – Dinas Pendidikan Aceh berhasil memperjuangkan dana APBN sebesar Rp 1,94 Triliun melalui Kemendikdasmen untuk program revitalisasi sekolah. Hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan rehab-rekon pascabencana banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera dan Sumatera Barat, November 2025 lalu.
Per 13 Maret 2026, sebanyak 2.870 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan total nilai bantuan mencapai Rp2,803 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh mendapat porsi terbesar dengan 1.913 sekolah senilai Rp1,94 triliun, diikuti Sumatera Utara dengan 635 sekolah senilai Rp585 miliar, dan Sumatera Barat dengan 322 sekolah senilai Rp278 miliar.
Hal ini diungkakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamhddin yang ditemui oleh tinjauan.id, Sabtu (18/4/2026) di Banda Aceh.
Murthalamuddin juga menjelaskan bahwa program rehab-rekon fasilitas pendidikan tersebut paling awal dilaksanakan di Aceh. Hal ini tidak terlepas dari dukungan kesiapan data yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Aceh.
“Ya saya pikir begini, masalah data pertama. Kita sangat fokus terhadap semua yang diminta oleh kementerian untuk mempercepat proses rehab-rekon. Artinya kita fokus mengurus misalnya pendataan. Kita mendampingi dan menghubungi terus-menerus, kabupaten/kota juga begitu, sehingga program kerjasama rehab-rekon itu yang paling awal itu di Aceh,” terang Murthalamuddin.
Dana revitalisasi satuan pendidikan yang telah dicairkan per 13 Maret 2026 mencapai Rp609,5 miliar, diterima oleh 799 sekolah. Sedangkan sebesar Rp830,5 miliar masih dalam proses pencairan.
Gubernur Memantau Proses Rehab Rekon
Murthalamuddin menerangkan, Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau Mualem terus memantau perkembangan progress rehab-rekon sekolah. Ia mengaku terus melaporkan ke Gubernur mengenai capaian proses rehab rekon di sektor pendidikan.
“Dan ini kemudian juga oleh Pak Gubernur selalu bertanya, bertanya sampai di mana, dan kami selalu menjelaskan dan kami selalu update terus-menerus. Dengan keadaan fiskal kita jangan sampai ada kegagalan pada rehab-rekon akibat bencana hidrometeorologi ini,” ungkap Murthalamuddin.
Tiga Tahapan Penangan Bencana
Tahapan penanganan bencana dilakukan dalam tiga fase, yaitu Tanggap Darurat pada Desember 2025 hingga Januari/Februari 2026, Transisi Darurat ke Pemulihan pada Januari hingga Juni 2026, serta Pemulihan pada Juli 2026 hingga Desember 2028.
Pada fase tanggap darurat dilakukan kaji cepat dampak, distribusi bantuan, pendirian tenda darurat, dan dukungan psikososial.
Pada fase transisi dilakukan asesmen, pendampingan pembelajaran darurat, kampanye kembali ke sekolah, pendirian ruang kelas darurat, serta proses verifikasi dan pengusulan revitalisasi.
Fase pemulihan mencakup penataan layanan pendidikan, asesmen kesiapan belajar, dan pemulihan pembelajaran.
Mengenai kemajuan tahapan rehab rekon, Murthalamuddin mengungkap bahwa prosesnya sudah berjalan.
“Progresnya terutama yang bagian di Direktorat SMK itu ada yang di atas 50 persen sudah,” jelasnnya.
Dalam proses rehab rekon ini, Dinas Pendidikan Aceh berupaya mencegah jangan sampai ada fasilitas pendidikan yang tidak tersentuh bantuan karena kesalahan-kesalahan data. Di beberapa daerah yang fasilitas pendidikannya rusak, turut diupayakan pelaksanaan revitalisasi sekolah.
“Di beberapa daerah yang sekolah tidak terkena bencana juga kita melihat bahwa kesempatan ini juga kita jadikan untuk merehab seperti di Simeulue, di sekolah-sekolah yang fasilitasnya sudah rusak lah,” Murthalamuddin menjelaskan.
Bantuan Lain dari Kemendikasmen
Selain revitalisasi sekolah, pemerintah melalui Kemendikdasmen menyalurkan berbagai bantuan darurat.
Per 13 Maret 2026, di tiga provinsi terdampak bencana telah didistribusikan 35.000 paket school kit, 169 unit tenda, 171 unit ruang kelas darurat, 197.670 buku pembelajaran, tunjangan khusus bagi 46.397 guru sebesar Rp2 juta per guru per bulan selama tiga bulan dengan total Rp278,3 miliar, dukungan psikososial bagi 770 satuan pendidikan, serta dana operasional bagi 1.650 sekolah darurat.
Selain itu, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah tersalurkan ke 29 ribu satuan pendidikan di kabupaten terdampak senilai Rp1,98 triliun.[]
Discussion about this post