Anggota DPRK Aceh Selatan Alja Yusnadi menjelaskan bahwa pembentukan Perseroda ini senafas dengan semangat Presiden Prabowo yang menginginkan kemandirian daerah.
Tapaktuan – Anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Gerindra Alja Yusnadi mengusulkan pendirian Perseroda di Aceh Selatan dilakukan sesegera mungkin, sebagai bagian dari badan usaha milik daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan, Rabu, (6/8/2025).
Pendirian Perseroda ini secara yuridis merujuk kepada PP 54 tahun 2017 tentang BUMD dalam dua bentuk: Perseroda dan Perumda. PP ini sendiri turunan dari UU. 23 2014 tentang Pemda.
Untuk konteks Aceh Selatan, Alja menurutkan, BUMD itu dulunya berbentuk Perusahaan Daerah (PD), sejak lahirnya PP 54, baru kali ini pemerintah merespon perubahan bentuk BUMD.
“Bupati Mirwan mengusulkan Rancangan Qanun tentang PT. Arah Maju Produktif (AMP) yang sekarang sudah sampai tahapan fasilitasi di Biro Ekonomi Setda Prov,” ujar Alja.
Kemudian Alja juga menjelaskan bahwa pembentukan Perseroda ini senafas dengan semangat Presiden Prabowo yang menginginkan kemandirian daerah.
Alja yang juga Sekretaris DPC Gerindra Aceh Selatan mengatakan bahwa kehadiran Perseroda ini akan mampu menambah PAD dan memperkuat fiskal daerah
“Kalau kita lihat sebagian daerah masih tergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat, harapannya, kehadiran BUMD ini bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah yang akan memperkuat fiskal,” ungkapnya.
Mengenai apakah nantinya keberadaan Perseroda akan meningkatkan PAD secara signifikan dan membuka lapangan kerja, Alja menyatakan bahwa hal tersebut sangat tergantung kepada kemampuan Manajemen BUMD dalam menjalankan usaha.
Terkait efektivitas BUMD Alja menjelaskan, “setidaknya, jika manajemen yang terpilih nanti dari basic profesional, saya yakin BUMD akan memberikan kontribusi untuk PAD dan tentu akan membuka lapangan kerja.”
Ia juga mengaku bahwa sejauh ini upaya pembentukan Perseroda masih dalam proses pembahasan rancangan qanun.
“Sampai saat ini, PT. Arah Maju Produktif masih dalam pembahasan rancangan qanun, besok DPRK diundang untuk fasilitasi ke Biro Ekonomi Setda Prov, mudah-mudahan tidak ada kendala, supaya bisa segera direkrut direksi dan komisaris,” terang Alja.
Alja mengungkapkan bahwa ia memprediksi bahwa kendala yang dihadapi pasti ada. Salah satunya adalah kendala dalam menentukan plan bisnis, untuk itu dibutuhkan kepemimpinan dan manajerial yang kompeten dan unggul agar bisa memilih rencana bisnis dan sektor usaha yang menguntungkan.
“DPRK mengharapkan agar Bupati dapat menunjuk orang yang tepat untuk mengelola,” ujarnya.
Ketika ditanya, apakah sektor usaha potensial yang akan digarap oleh BUMD di Aceh Selatan sesuai dengan potensi daerah, Alja beranggapan bahwa secara potensi, sepertinya yang paling mungkin untuk digarap pada tahap awal adalah sektor perkebunan.
“Langkah yang perlu diambil adalah pemberian HGU kepada BUMD, karena akan bermanfaat untuk daerah. Demikian juga Izin Usaha Pertambangan. Kita juga punya potensi di bidang perikanan dan kelautan. Dan, yang tidak kalah menariknya adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” pungkas Alja.
Discussion about this post